Koruptor Kont*l

nelfn dan sms gratis indosat ketik BARCA HARI ke 303
dan tunggu sms konfirmasi.
Dan jika berhasil silahkan
cek*555*1# pasti kau dapat
100 SMS dan 100 Menit Nelpon cuma Rp1. Khusus IM3 reguler dan
Mentari Paket IM3

DEBAT DUNIA MAYA WIKIPEDIA : Aku tau semuanya.
FACEBOOK : Aku kenal dengan semua
orang.
GOOGLE : Aku punya semuanya.
MOZILA : Tanpa aku kalian tidak bisa di
akses. EXPLORER : Kan gue masih ada.
MOZILA : Apaan sih lo, ganggu acara
orang aja!
EXPLORER : Lo sih, ngaku-ngaku cuma
ada lo sendiri!
INTERNET : Udah-udah! Jangan banyak bacot lo semua, kalo gak ada gue
kalian semua gak bakalan ada!
FACEBOOK : Huuu, yang paling sering
dikunjungin kan gue, jadi gue yang
terbaik.
YAHOO : Facebook, Inget, tanpa gue lo gak bisa buat Email!
GOOGLE : Yahoo, Gue juga bisa buat
Email.
INTERNET : zzz... udah tau gue yg paling
hebat
PLN : Banyak Bacot lo semua! Gua matiin nih listriknya! All : ...????? ........
mesin disel : heheehe...kan masih ada
gue...ingat gue kan???
spbu: klau ngga ada gue mana ada
solar buat ngidupin disel???...huhhh...
exon mobile : eitttt.....yg nganbil solar dari bumi kan gue....
obama: ...hehehhe....exon kan punya
gue....hidup amerika....
sby: betul...betul.....betul....
upin ipin : ....itukan trade mark gue....

JANGAN mudah percaya dengan
performance anggota DPR yang
terlihat perlente. Apakah saat melihat
gaya mereka bekerja, lalu membuat
anda yakin bahwa begitulah
kehidupan aslinya, atau mereka sedang bersandiwara ‘sok kaya’ agar
terlihat terhormat? Ataukah jika anda
melihat ada anggota DPR yang
kelihatan miskin kemudian anda
mengecapnya sebagai anggota DPR
yang tidak kaya? Jawabannya: jangan buru-buru menyimpulkan. Di sana
penuh dengan intrik politik. Namanya
saja kantor parlemen. Mereka jago-
jago berpolitik.
***** Yang ‘berkeliaran’ di DPR RI,
sebenarnya tidak hanya anggota DPR,
jika anda teliti. Di sana, ada Sekretaris
Pribadi (Sekpri) Anggota Dewan, ada
Asisten Pribadi (Aspri) Anggota
Dewan, ada Tenaga Ahli (TA) Anggota Dewan, ada Pejabat Sekretariat
Jenderal DPR RI, dan ada tamu-tamu
parlemen yang lalu lalang setiap hari.
Gaya mereka pun sangat beragam.
Jika anda di parkir basement
kemudian menemukan banyak mobil mewah, kemungkinan milik anggota
DPR RI. Apalagi jika ada logo khas di
atas plat nomor berbentuk bulat
lengkap dengan kode keanggotaan.
Tidak hanya mobilnya yang mewah,
plat nomornya juga banyak yang cantik-cantik. Hanya terdiri dari 1
hingga tiga digit. Mulai Bentley,
Hummer, Alphard, Elgrand, dan merk-
merk terkenal lain baik yang dirakit di
Indonesia maupun CBU (Completly
Built Up). Namun juga tidak sedikit anggota DPR yang hanya
mengendarai mobil murah bikinan
Korea, Malaysia dan China. Banyak
juga yang hanya mengendarai mobil
mewah namun tahun yang sudah
kuno. Jika anda hanya melihat kehidupan
anggota dewan saja juga kurang fair.
Banyak Tenaga Ahli Anggota yang
mengendarai mobil meski sebagian
besar memilih naik motor untuk kerja
sehari-hari. Dan, yang jarang dipelototi adalah banyaknya karyawan yang
mengendarai bus khusus DPR RI yang
mengantar mereka sampai pada
tujuan tertentu hingga Bogor. Di
stasiun KA (Kereta Api), juga ada
banyak karyawan Setjen, Aspri maupun Sekspri yang berjejal di
dalamnya. Meski hampir setiap
karyawan, atau Aspri atau Sekpri
bermimpi ingin memiliki mobil seperti
anggota DPR RI, namun tidak semua
dari mereka itu berhasil membuktikan impiannya. Entah berapa ribu orang
yang ada di dalam kompleks parlemen
Indonesia itu, yang jelas setiap hari
telah terjadi interaksi unik di
dalamnya, dan di dalamnya saya pikir
jarang yang memperbincangkan soal gaya hidup mereka. Munculnya desakan agar anggota DPR
RI mengubah gaya hidup selama
berkantor di DPR RI, tidak bisa
ditampik. Rakyat yang mengetahui
kehidupan anggota DPR RI dari media,
tentu menjadi geram akibat pemberitaan media yang cukup
kencang menyoal kemewahan yang
menempel pada orang yang mereka
wakili. Kehidupan yang terkesan
bermewah-mewah di Jakarta, bisa saja
menimbulkan kecemburuan sosial, mengingat pekerjaan parlemen adalah
pekerjaan mewakili rakyat yang
mayoritas masih belum menikmati
kekayaan seperti halnya anggota DPR
RI yang mewakili mereka. Yang lebih
mengkhawatirkan barangkali, kecemburuan tersebut tidak hanya
dirasakan oleh rakyat, tetapi justru
sesama anggota DPR RI yang secara
ekonomi kurang beruntung saat
menjadi anggorta DPR. Kelompok ini
bisa saja menjadikan isu kemewahan hidup anggota DPR sebagai bahan
racikan isu politik. Bagaimanapun,
rakyat kita mudah sekali tertipu
dengan gaya manajemen isu oleh
kelompok tertentu. Ketua Umum Partai Golkar misalnya.
Dengan mengumumkan secara
terbuka keinginannya agar anggota-
anggota DPR RI asal partai Golkar agar
tidak memperlihatkan
kemewahannya, hasilnya cukup positif di mata masyarakat. Anggota
DPR asal Golkar Bambang Soesatyo
yang secara cepat merespon
himbauan Ketua Umum partai Golar
dengan mengandangkan mobil
Bentley-nya, jelas sangat sarat propaganda politik yang cukup
membuat masyarakat terkagum-
kagum. Dengan langkah cepat
Bambang dan dengan kecepatannya
diekspose oleh media, secara tidak
langsung langkah Bambang telah berhasil merebut hati masyarakat. Jika
isu kehidupan mewah anggota DPR RI
oleh media massa terus
menggelinding, maka situasi ini akan
terus digunakan oleh partai politik
untuk melakukan kampanye terselubungnya. Jika tidak berhenti,
maka akan menghasilkan stigma,
seolah anggota parlemen yang tidak
menggunakan mobil-mobil tidak
mewah, adalah anggota parlemen
yang paling pantas berkantor di DPR RI. Sebaliknya, bagi anggota yang
ngotot mengendarai mobil mewah,
akan dicap sebagai anggota parlemen
yang tidak mengerti kehidupan
masyarakat luas. Kelanjutannya bisa ditebak. Anggota
DPR RI yang semula mengendari mobil
mewah, akan berbasa-basi dengan
mengendarai mobil tidak mewah
setiap ke Senayan. Dengan demikian,
akan menghasilkan dua hal positif. Pertama, hanya dengan
mengandangkan mobil mewahnya,
maka masyarakat yang semula sinis
melihat DPR RI akan melunak. Kedua,
bagi anggota DPR RI yang semula
tidak pernah mengendarai mobil mewah, juga merasa aman karena
dengan meratanya anggota DPR RI
yang mengendari mobil tidak mewah,
maka mereka menjadi tidak lagi
tersudutkan dari segi performance. Jadi, nantinya kita akan mendengar
dan melihat kabar dari media, bahwa
seluruh anggota DPR kini telah
mengendarai mobil biasa-biasa saja. Di
basement, tidak ada lagi mobil mewah
nongkrong di sana. Bahkan, kalau perlu, dibuat aturan baku oleh
Kesetjen-an agar Anggota DPR RI tidak
diperbolehkan lagi mengendarai mobil
yang harganya di atas Rp. 150 juta
misalnya. Supaya lebih dramatis, juga
dibuat aturan di pintu masuk gerbang DPR, bahwa “Tamu yang memasuki
kantor DPR RI, dilarang mengendarai
mobil mewah”. Sepertinya terlihat lebih
sejuk dan ideal. Namun coba lihat apa yang
sebenarnya terjadi. Masyarakat ternyata telah memaksa
anggota DPR untuk tidak jujur dengan
kehidupannya. Masyarakat memaksa
mereka seolah-olah tidak memiliki
kekayaan, padahal banyak anggota
DPR RI sudah memiliki kekayaan yang mereka bawa sebelum menjadi
anggota DPR. Masyarakat telah
memaksa anggota parlemen kita
untuk hidup dalam dunia
kebohongan semata. Dengan adanya
kehidupan buatan seperti itu, sangat mungkin justru mendorong mereka
untuk melakukan kebohongan-
kebohongan lain yang tujuannya agar
masyarakat tidak berteriak. Dengan
desakan semacam itu, akan
mendorong pembelian mobil besar- besaran oleh anggota DPR kita. Belanja
lagi, belanja lagi. Atau malah ada
rekanan DPR yang bersedia
menyediakan kendaraan tidak mewah
yang harganya dibawah Rp. 150 juta,
dengan deal-deal tertentu. Rawan korupsi lagi. Gencarnya media menyorot
kehidupan anggota DPR RI memang
tidak salah. Masyarakat kemudian bisa
menitip pesan kepada media agar
anggota parlemen memperhatikan
kehidupan rakyat kecil yang masih banyak hidup di bawah garis
kemiskinan. Masyarakat melalui
pengamat-pengamat, juga sukses
membuka mata para anggota DPR
bahwa di masyarakat bawah
jangankan beli Bentley. Makan sehar- hari saja belum tentu tercukupi. Tidak
ada niat membeli Bentley. Namun setelah Bentley dikandangkan
sebagai koleksi, dan seluruh basement
DPR RI kosong dari mobil mewah,
apakah kemudian masyarakat akan
sejahtera dan kebutuhan mereka
tercukupi? Ternyata tidak demikian. Ternyata tidak korelatif. Masyarakat
tetap miskin, dan anggota DPR RI tetap
berbohong. Masyarakat jadi lupa kesejahteraan
mereka bukanlah disebabkan oleh
keberadaan anggota DPR di Senayan
itu. Kesejahteraan masyarakat
seharusnya diurusi pemerintah, dan
salah besar apabila anggota DPR RI terus yang dipelototi dan dikritik oleh
masyarakat melalui media massa. Hal
ini hanya akan menyebabkan
masyarakat mengidap amnesia
berkepanjangan bahwa kesejahteraan
mereka tidak bisa didapat hanya dengan menyuruh DPR RI kelihatan
miskin. Coba lah lakukan desakan secara
menyeluruh terhadap semua
komponen bangsa. Karena meskipun
sesuai Pancasila Sila kelima negara kita
menganut prinsip keadilan sosial dan
didukung oleh UUD 1945 terutama pasal 27, 34, serta penguatan oleh UU.
No. 11/2009 bahwa pemerintah
bertanggungjawab atas
pembangunan kesejahteraan sosial
rakyat, namun tanggung jawab
kesejahteraan rakyat sejatinya adalah oleh seluruh komponen bangsa
Indonesia. Jika saja desakan hidup sederhana
dan tidak bermewah juga dilakukan
kepada para pejabat eksekutif kita
mulai Presiden dan keluarganya,
Menteri dan keluarganya, pejabat-
pejabat Tinggi beserta keluarganya, serta seluruh komponen bangsa kita,
maka hal itu tentu akan sangat
berdampak signifikan terhadap
kesejahteraan rakyat secara riil, tidak
lagi secara semu.
Jika desakan hanya dialamatkan kepada wakil rakyat di Senayan,
sementara para pejabat kita yang lain
masih melakukan hal yang sama, lalu
apa tujuan masyarakat meminta
politikus kita mengandangkan mobil-
mobil mewahnya?

Setelah tiga belas tahun pasca
reformasi, bangsa ini oleh para
akademisi dan pengamat sebenarnya
sudah “on the track”. Namun faktanya,
kehidupan kian hari kian berat. Harga-
harga kebutuhan pokok terus merangkak naik membuat daya beli
masyarakat rendah. Ini mungkin
dampak dari kebijakan liberalisasi
yang dilakukan yang terjadi hampir
disemua lini. Dalam landscape politik lain lagi
ceritanya, desentralisasi kekuasaan
sebagai salah satu tuntutan reformasi
yang dimanifestasikan dalam bentuk
otonomi daerah justru menjadi sebuah
paradoks. Pola hubungan kekuasaan di daerah-daerah sekarang cenderung
terkonsentrasi di tangan sekelompok
elit bahkan di daerah tertentu dikuasi
oleh satu rumpun keluarga.
Akibatnya, terjadi oligarki
pemerintahan di daerah. Maka menjadi pertanyaan, apa bedanya Orde
Reformasi dengan Orde-orde
sebelumnya ?
Reformasi memang tidak bisa
menjawab semua persoalan yang
melilit bangsa ini secara instan. Walaupun sudah tiga kali
kepemimpinan berganti. Bangsa ini
seakan meliuk dan berputar-putar
dalam labirin panjang permasalahan.
Tidak aneh kiranya jika romantisme
kehidupan orde baru yang “adem ayem”, oleh kalangan tertentu kembali
dikonstruksikan. Kehidupan
berbangsa yang nyaris tanpa
“gejolak”.
Kaleidoskop perjalanan rezim
kepemimpinan oleh Indobarometer dikaji dalam sebuah survey. Dan
hasilnya sungguh diluar perkiraan.
Survey yang dilakukan Indobarometer
di bulan April hingga Mei tahun 2011
menunjukkan bahwa mayoritas
masyarakat (sekitar 40,9%) menganggap Orde Baru lebih baik
daripada Orde Reformasi sekarang ini.
Hasil ini merupakan pukulan bagi
semua pihak yang menganggap
Reformasi sebagai momentum
perubahan dari kondisi yang buruk ke kondisi yang lebih baik. Pararel
dengan hal itu adalah, dari 6 Presiden
yang telah memimpin Indonesia,
masyarakat menganggap (40,5%)
Soeharto dianggap paling berhasil,
disusul SBY (21,9%), dan Soekarno (8,9%).
Walau bagaimana pun, Soeharto
sebagai icon Orde Baru harus kita akui
kerja kerasnya dalam bidang
ekonomi. Dalam pengamatan Dr. Hal
Hill, seorang ekonom senior dari Australia’s National University (ANU),
selama 32 tahun Soeharto telah
menghasilkan pembangunan
ekonomi yang luar biasa (divided
legacy). Masih menurut Hill,
pembangunan ekonomi yang dilakukan Soeharto sebelum tahun
1990-an begitu impresif. Namun
sayangnya, citra positif di bidang
pembangunan itu tidak sejalan
dengan penegakan hukum, hak asasi
manusia dan sistem demokrasi yang sehat. Selain campur tangan keluarga
kroni dan konglomerasi yang pada
akhirnya justru menyebabkan
Soeharto tumbang di tengah jalan. Nilai Intrinsik Pemimpin
Secara universal, salah satu kriteria
pemimpin yang didambakan
masyarakat luas sebenarnya
sederhana. Seorang pemimpin itu
harus jujur. Masyarakat tidak membutuhkan rangkaian gelar
akademis atau yang lainnya.
Karenanya dalam sebuah riwayat, Abu
Hurairah berkata: Telah bersabda
Rasulullah SAW.: “Tiga golongan, Allah
tidak akan berbicara, mensucikan dan melihat kepada mereka, dan bagi
merekalah siksa yang pedih; orang tua
pezina, pemimpin yang suka bohong
dan orang miskin yang sombong”.
(HR. Muslim).
Banyaknya pemimpin-pemimpin yang berujung di jeruji besi pangkalnya
tidak lain karena ketidakjujuran
mereka. Oleh karen itu ketika relasi
kedaulatan di Orde Reformasi bergeser
dimana kedaulatan masyarakat lebih
kuat (strong society) sementara negara terlalu “lemah” (weak state),
maka inilah saat yang tepat untuk
mengawasi dan mengontrol mereka.
Apalagi ditambah terjadi pergeseran
yang cukup massif dari gaya politik
yang hampir dipertontonkan oleh hamipr sebagian besar kekuatan
politik dimana ‘politik fisik’ (physical
politics) secara perlahan bergerak ke
arah ‘politik citra’ (politics of image).
Sedangkan ‘politik citra’ sendiri
membutuhkan resources yang cukup besar terutama financial. Dan ketika
sebuah kekuatan politik terlalu
berlama-lama bermesraan dengan
‘politik citra’ kemungkinan untuk
mengutip uang rakyat cukup besar.
Jika hal ini terjadi, maka seperti apa yang dituliskan Wiji Thukul dalam
salah satu puisinya, jika rakyat pergi
ketika penguasa pidato
kita harus hati-hati
barangkali mereka putus asa Wallahu A’lam Bis-shawab

Setelah tiga belas tahun pasca
reformasi, bangsa ini oleh para
akademisi dan pengamat sebenarnya
sudah “on the track”. Namun faktanya,
kehidupan kian hari kian berat. Harga-
harga kebutuhan pokok terus merangkak naik membuat daya beli
masyarakat rendah. Ini mungkin
dampak dari kebijakan liberalisasi
yang dilakukan yang terjadi hampir
disemua lini. Dalam landscape politik lain lagi
ceritanya, desentralisasi kekuasaan
sebagai salah satu tuntutan reformasi
yang dimanifestasikan dalam bentuk
otonomi daerah justru menjadi sebuah
paradoks. Pola hubungan kekuasaan di daerah-daerah sekarang cenderung
terkonsentrasi di tangan sekelompok
elit bahkan di daerah tertentu dikuasi
oleh satu rumpun keluarga.
Akibatnya, terjadi oligarki
pemerintahan di daerah. Maka menjadi pertanyaan, apa bedanya Orde
Reformasi dengan Orde-orde
sebelumnya ?
Reformasi memang tidak bisa
menjawab semua persoalan yang
melilit bangsa ini secara instan. Walaupun sudah tiga kali
kepemimpinan berganti. Bangsa ini
seakan meliuk dan berputar-putar
dalam labirin panjang permasalahan.
Tidak aneh kiranya jika romantisme
kehidupan orde baru yang “adem ayem”, oleh kalangan tertentu kembali
dikonstruksikan. Kehidupan
berbangsa yang nyaris tanpa
“gejolak”.
Kaleidoskop perjalanan rezim
kepemimpinan oleh Indobarometer dikaji dalam sebuah survey. Dan
hasilnya sungguh diluar perkiraan.
Survey yang dilakukan Indobarometer
di bulan April hingga Mei tahun 2011
menunjukkan bahwa mayoritas
masyarakat (sekitar 40,9%) menganggap Orde Baru lebih baik
daripada Orde Reformasi sekarang ini.
Hasil ini merupakan pukulan bagi
semua pihak yang menganggap
Reformasi sebagai momentum
perubahan dari kondisi yang buruk ke kondisi yang lebih baik. Pararel
dengan hal itu adalah, dari 6 Presiden
yang telah memimpin Indonesia,
masyarakat menganggap (40,5%)
Soeharto dianggap paling berhasil,
disusul SBY (21,9%), dan Soekarno (8,9%).
Walau bagaimana pun, Soeharto
sebagai icon Orde Baru harus kita akui
kerja kerasnya dalam bidang
ekonomi. Dalam pengamatan Dr. Hal
Hill, seorang ekonom senior dari Australia’s National University (ANU),
selama 32 tahun Soeharto telah
menghasilkan pembangunan
ekonomi yang luar biasa (divided
legacy). Masih menurut Hill,
pembangunan ekonomi yang dilakukan Soeharto sebelum tahun
1990-an begitu impresif. Namun
sayangnya, citra positif di bidang
pembangunan itu tidak sejalan
dengan penegakan hukum, hak asasi
manusia dan sistem demokrasi yang sehat. Selain campur tangan keluarga
kroni dan konglomerasi yang pada
akhirnya justru menyebabkan
Soeharto tumbang di tengah jalan. Nilai Intrinsik Pemimpin
Secara universal, salah satu kriteria
pemimpin yang didambakan
masyarakat luas sebenarnya
sederhana. Seorang pemimpin itu
harus jujur. Masyarakat tidak membutuhkan rangkaian gelar
akademis atau yang lainnya.
Karenanya dalam sebuah riwayat, Abu
Hurairah berkata: Telah bersabda
Rasulullah SAW.: “Tiga golongan, Allah
tidak akan berbicara, mensucikan dan melihat kepada mereka, dan bagi
merekalah siksa yang pedih; orang tua
pezina, pemimpin yang suka bohong
dan orang miskin yang sombong”.
(HR. Muslim).
Banyaknya pemimpin-pemimpin yang berujung di jeruji besi pangkalnya
tidak lain karena ketidakjujuran
mereka. Oleh karen itu ketika relasi
kedaulatan di Orde Reformasi bergeser
dimana kedaulatan masyarakat lebih
kuat (strong society) sementara negara terlalu “lemah” (weak state),
maka inilah saat yang tepat untuk
mengawasi dan mengontrol mereka.
Apalagi ditambah terjadi pergeseran
yang cukup massif dari gaya politik
yang hampir dipertontonkan oleh hamipr sebagian besar kekuatan
politik dimana ‘politik fisik’ (physical
politics) secara perlahan bergerak ke
arah ‘politik citra’ (politics of image).
Sedangkan ‘politik citra’ sendiri
membutuhkan resources yang cukup besar terutama financial. Dan ketika
sebuah kekuatan politik terlalu
berlama-lama bermesraan dengan
‘politik citra’ kemungkinan untuk
mengutip uang rakyat cukup besar.
Jika hal ini terjadi, maka seperti apa yang dituliskan Wiji Thukul dalam
salah satu puisinya, jika rakyat pergi
ketika penguasa pidato
kita harus hati-hati
barangkali mereka putus asa Wallahu A’lam Bis-shawab