My OperaSunday, October 30, 2011 11:24:22 AM
please visit my blog http://semburatpelita.blogspot.com/
Perencanaan Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Tuesday, May 18, 2010 2:06:39 PM
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan suatu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. Program ini merupakan langkah dari prioritas pembangunan. Diwujudkan dengan visi mewujudkan kesejahteraan bangsa berwawasan kebangsaan atau wawasan kebangsaan mewujudkan kesejahteraan, serta misi mengenal rakyat, pendamping sebagai kader, kelompok usahanya, lembaga pengelola dana, proses perubahan struktur masyarakat, dan keberlanjutan.
PNPM dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek. Diantaranya aspek melindungi (perencanaan), asepek cerdas (kesra), aspek kesejahteraan (ekonomi), serta aspek tertib dunia (polkam). Dari segi perencanaan yang dilaksanakan dengan pembuatan konsep untuk melindungi ditingkat dusun, desa, atau kecamatan. Disini masyarakat diajak untuk memilih Fasilitator Desa atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) untuk mendampingi proses perencanaan. Hal ini sesuai dengan misi pendamping sebagai kader. KPMD ini kemudian mendapat peningkatan kapasitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan, untuk melakukan penggalian gagasan berdasarkan potensi sumberdaya alam dan manusia di masing-masing desa. Masyarakat kemudian bersama-sama membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa dan bermusyawarah untuk menentukan pilihan jenis kegiatan pembangunan yang prioritas untuk didanai.
Yang kedua dari segi aspek kesejahteraan (ekonomi), setelah menetapkan perencanaan, PNPM ini kemudian dilaksanakan dengan usaha membangun sarana atau prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial yang dikembangkan melalui penyaluran dana.
Aspek ketiga cerdas(kesra). Usaha pengembangan kegiatan sosial ini meliputi kesehatan dan pendidikan. Aspek ini dapat dilaksankan dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
Aspek keempat tertib dunia(polkam). PNPM ini dibentuk oleh masyarakat dan diawasi oleh masyarakat sendiri.
Pelaksanaan PNPM didasarkan pada prinsip pokok siKOMPAK diantaranya adalah :
1.Transparasi dan Akuntabilitas. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap semua informasi dan pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatam dapat dilakukan dengan baik.
2.Desentralisasi. Kewnangan pengelolaan kegiatan pembangunan dilimpahkan ke Pemerintah Daerah atau Masyarakat, sehingga tepat dengan kapasitasnya.
3.Keberpihakan pada Masyarakat Miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengedepankan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin
4.Otonomi. Seluruh masyarakat diberi kewenangan dalam mengelola dan menentukan pembangunan.
5.Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat. Masyarakat turut berperan serta dalam pengambilan keputusan pembangunan.
6.Prioritas Usulan. Pemerintah dan masyarakat harus memberikan prioritas terhadap kebutuhan yang mendesak dan pengentasan kemiskinan.
7.Kesetaraan dan Keadilan Gender. Laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan dalam meentukan proses pembangunan begitupun dalam menikmati hasilnya.
8.Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi dalam pengentasan kemiskinan.
9.Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan
Prinsip ini memiliki makna untuk mengajak masyarakat kompak dan bersatu-padu dalam usaha pengentasan kemiskinan serta perluasan lapangan pekerjaan didesa.
PNPM dilaksanakan sesuai dengan 6 (enam) langkah nyata. Diantaranya konsep, sosialisasi, edukasi, supervisi, monitoring, serta evaluasi.
Penetapan konsep merupakan penetapan rencana yang sesuai dengan aspek perencanaan. Disini masyarakat diajak untuk menentukan butir apa saja yang akan dilaksanakan sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Seperti dengan memilih Fasilitator Desa atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) --satu laki–laki, satu perempuan-- untuk mendampingi proses sosialisasi dan perencanaan. PNPM Mandiri Perdesaan sendiri menyediakan tenaga konsultan pemberdayaan dan teknis di tingkat kecamatan dan kabupaten guna memfasilitasi/ membantu upaya sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Usulan/ gagasan dari masayarakat akan menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
Langkah kedua yaitu dengan dilakukannya proses sosialisasi dari penyebaran informasi program, yang dilakukan oleh tenaga konsultan pemberdayaan dan teknis ditingkat kecamatan dankabupaten. Atau bisa dilakukan secara langsung melalui forum-forum pertemuan maupun dengan mengembangkan, memanfaatkan media atau saluran informasi masyarakat diberbagai tingkat pemerintahan.
Langkah ketiga yaitu edukasi atau pembelajaran. Disini masyarakat melakukan seleksi dari prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat desa maupun kecamatan. Masyarakat melakukan musyawarah untuk menetukan kegiatan apa yang mendesak dan dilakukan terlebih dahulu untuk kemudian didanai. Keputusan terakhir akan diambil dari musyawarah ditingkat kecamatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari setiap desa dalam kecamatan yang bersangkutan.
Langkah keempat berupa supervisi, dimana biasanya melibatkan partisipasi dari pemerintah daerah(Bupati, DPRD, Bappeda, PMD, dinas terkait, camat dan aparat pemerintah dareh lainnya. Dan konsultan (konsultan provinsi, kabupaten, kecamatan, desa) dan pelaku program lainnya. Dalam melihat keberhasilan misi supervisi yang berkaitan dengan 6 (enam) hal. Yakni dukungan pemda, pengelolan, kinerja pendamping dan fasilitasi. Perkembangan sosialisasi dan perencanaan program. Pelatihan dan peningkatan kapasitas konsultan – pemerintah daerah, Link perencanaan program dengan proses musrenbang, serta yang terakhir permasalahannya dan penanganannya.
Langkah kelima yakni monitoring yang dilakukan oleh TPK(Tim Pelaksana Kegiatan) disetiap desa yang dipilih oleh masyarakat sendiri. Selama kegiatan TPK harus melaporkan perkembangan kegiatan berupa pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan uang atau dana secara umum. Yang dilakukan minimal dua kali dalam pertemuan terbuka desa, yakni sebelum program mencairkan dana tahap berikutnya dan pada pertemuan akhir, dimana TPK akan melakukan serah terima kegiatan kepada desa, serta badan operasional dan pemeliharaan kegiatan atau Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3).
Langkah keenam berupa evaluasi yang dilaksanakan oleh masyarakat sendiri sesuai dengan laporan TPK untuk melihat sesuainya aliran dana ke rekening kolektif desa di kecamatan yang telah disediakan langsung dari pusat (APBN) dan daerah
Program PNPM menyediakan fasilitasi\ pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak ikut dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.
Dalam pelaksanaan program ini, masyarakat dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan ekonomi. Diantaranya Masyarakat yang kurang berdaya, berdaya, mandiri, dan madani. Adapun masyarakat yang kurang berdaya merupakan kelompok masyarakat yang diperbantukan melalui BKM dan bantuan langsung reguler. Program ini akan berhasil bila perencanaan, pengelolaan, dan tindakan langsungnya dapat berlangsung dengan sebagaimana mestinya.
Kelompok berdaya memperoleh bantuan dari pihak pemerintah (PAKET) dan swasta (channeling) dalam bentuk pinjaman dan swadaya dari masyarakat itu sendiri dalam program PAKET disini ditekankan untuk menanggulangi kemiskinan terpadu.
Pada kelompok masyarakat mandiri sudah lebih baik dibandingkan pada kelompok kurang berdaya dan berdaya. Karena dalam golongan ini masyarakat sudah mulai bisa mencari sendiri sumber dananya. Dana tersebut dapat diperoleh dari pihak pemerintah maupun swasta. Dari pihak swasta penyandang dananya antara lain JRF, NJO dan Sari Husada. Kemudian bila dana diperoleh dari pihak pemerintah permohonan dana diajukan kedinas dan dimasukkan keanggaran.
Tingkatan kelompok tertinggi ada pada masyarakat Madani dimana mereka sudah bisa mencari sendiri sumber dananya. Dengan adanya program Neighborhood Development (ND) semakin membuat masyarakat untuk berkembang. ND diajukan oleh tiap-tiap daerah dengan cara pengajuan proposal, verifikasi, komitmen dan rencana perwujudan. Daerah yang mengikuti ND diantaranya Pleret, Tirtonirmolo, Jagalan, dan Sumbermulyo. Dari beberapa daerah tadi yang berhasil adalah Pleret dan Tirtonirmolo, keberhasilan ini dilihat dari proposal yang diajukan tiap daerah, bagaimana bisa tepat waktu dalam pengembalian dana, serta bagaiman masyarakat dapat memetakan warga. Dan daerah yang berhasil memenangkan inipun otomatis kemandiriannya pun bertambah dan mendapatkan hadiah besar.
Keberhasilan program ini menyukseskan tujuan Bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD45,berlandaskan pada pancasila dimana berhasil bersatu tanpa membedakan satu sama lain sesuai Bhinkea Tunggal Ika. Dalam mewujudkan kemakmuran disalah satu bumi NKRI. Yang kesemuanya merupakan bagian dari empat (pilar). Kita harus berusaha agar program PNPM ini terus digalakkan untuk memakmurkan pedesaan. Sehingga seluruh NKRI menjadi makmur.
PNPM dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek. Diantaranya aspek melindungi (perencanaan), asepek cerdas (kesra), aspek kesejahteraan (ekonomi), serta aspek tertib dunia (polkam). Dari segi perencanaan yang dilaksanakan dengan pembuatan konsep untuk melindungi ditingkat dusun, desa, atau kecamatan. Disini masyarakat diajak untuk memilih Fasilitator Desa atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) untuk mendampingi proses perencanaan. Hal ini sesuai dengan misi pendamping sebagai kader. KPMD ini kemudian mendapat peningkatan kapasitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan, untuk melakukan penggalian gagasan berdasarkan potensi sumberdaya alam dan manusia di masing-masing desa. Masyarakat kemudian bersama-sama membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa dan bermusyawarah untuk menentukan pilihan jenis kegiatan pembangunan yang prioritas untuk didanai.
Yang kedua dari segi aspek kesejahteraan (ekonomi), setelah menetapkan perencanaan, PNPM ini kemudian dilaksanakan dengan usaha membangun sarana atau prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial yang dikembangkan melalui penyaluran dana.
Aspek ketiga cerdas(kesra). Usaha pengembangan kegiatan sosial ini meliputi kesehatan dan pendidikan. Aspek ini dapat dilaksankan dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
Aspek keempat tertib dunia(polkam). PNPM ini dibentuk oleh masyarakat dan diawasi oleh masyarakat sendiri.
Pelaksanaan PNPM didasarkan pada prinsip pokok siKOMPAK diantaranya adalah :
1.Transparasi dan Akuntabilitas. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap semua informasi dan pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatam dapat dilakukan dengan baik.
2.Desentralisasi. Kewnangan pengelolaan kegiatan pembangunan dilimpahkan ke Pemerintah Daerah atau Masyarakat, sehingga tepat dengan kapasitasnya.
3.Keberpihakan pada Masyarakat Miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengedepankan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin
4.Otonomi. Seluruh masyarakat diberi kewenangan dalam mengelola dan menentukan pembangunan.
5.Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat. Masyarakat turut berperan serta dalam pengambilan keputusan pembangunan.
6.Prioritas Usulan. Pemerintah dan masyarakat harus memberikan prioritas terhadap kebutuhan yang mendesak dan pengentasan kemiskinan.
7.Kesetaraan dan Keadilan Gender. Laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan dalam meentukan proses pembangunan begitupun dalam menikmati hasilnya.
8.Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi dalam pengentasan kemiskinan.
9.Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan
Prinsip ini memiliki makna untuk mengajak masyarakat kompak dan bersatu-padu dalam usaha pengentasan kemiskinan serta perluasan lapangan pekerjaan didesa.
PNPM dilaksanakan sesuai dengan 6 (enam) langkah nyata. Diantaranya konsep, sosialisasi, edukasi, supervisi, monitoring, serta evaluasi.
Penetapan konsep merupakan penetapan rencana yang sesuai dengan aspek perencanaan. Disini masyarakat diajak untuk menentukan butir apa saja yang akan dilaksanakan sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Seperti dengan memilih Fasilitator Desa atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) --satu laki–laki, satu perempuan-- untuk mendampingi proses sosialisasi dan perencanaan. PNPM Mandiri Perdesaan sendiri menyediakan tenaga konsultan pemberdayaan dan teknis di tingkat kecamatan dan kabupaten guna memfasilitasi/ membantu upaya sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Usulan/ gagasan dari masayarakat akan menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
Langkah kedua yaitu dengan dilakukannya proses sosialisasi dari penyebaran informasi program, yang dilakukan oleh tenaga konsultan pemberdayaan dan teknis ditingkat kecamatan dankabupaten. Atau bisa dilakukan secara langsung melalui forum-forum pertemuan maupun dengan mengembangkan, memanfaatkan media atau saluran informasi masyarakat diberbagai tingkat pemerintahan.
Langkah ketiga yaitu edukasi atau pembelajaran. Disini masyarakat melakukan seleksi dari prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat desa maupun kecamatan. Masyarakat melakukan musyawarah untuk menetukan kegiatan apa yang mendesak dan dilakukan terlebih dahulu untuk kemudian didanai. Keputusan terakhir akan diambil dari musyawarah ditingkat kecamatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari setiap desa dalam kecamatan yang bersangkutan.
Langkah keempat berupa supervisi, dimana biasanya melibatkan partisipasi dari pemerintah daerah(Bupati, DPRD, Bappeda, PMD, dinas terkait, camat dan aparat pemerintah dareh lainnya. Dan konsultan (konsultan provinsi, kabupaten, kecamatan, desa) dan pelaku program lainnya. Dalam melihat keberhasilan misi supervisi yang berkaitan dengan 6 (enam) hal. Yakni dukungan pemda, pengelolan, kinerja pendamping dan fasilitasi. Perkembangan sosialisasi dan perencanaan program. Pelatihan dan peningkatan kapasitas konsultan – pemerintah daerah, Link perencanaan program dengan proses musrenbang, serta yang terakhir permasalahannya dan penanganannya.
Langkah kelima yakni monitoring yang dilakukan oleh TPK(Tim Pelaksana Kegiatan) disetiap desa yang dipilih oleh masyarakat sendiri. Selama kegiatan TPK harus melaporkan perkembangan kegiatan berupa pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan uang atau dana secara umum. Yang dilakukan minimal dua kali dalam pertemuan terbuka desa, yakni sebelum program mencairkan dana tahap berikutnya dan pada pertemuan akhir, dimana TPK akan melakukan serah terima kegiatan kepada desa, serta badan operasional dan pemeliharaan kegiatan atau Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3).
Langkah keenam berupa evaluasi yang dilaksanakan oleh masyarakat sendiri sesuai dengan laporan TPK untuk melihat sesuainya aliran dana ke rekening kolektif desa di kecamatan yang telah disediakan langsung dari pusat (APBN) dan daerah
Program PNPM menyediakan fasilitasi\ pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak ikut dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.
Dalam pelaksanaan program ini, masyarakat dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan ekonomi. Diantaranya Masyarakat yang kurang berdaya, berdaya, mandiri, dan madani. Adapun masyarakat yang kurang berdaya merupakan kelompok masyarakat yang diperbantukan melalui BKM dan bantuan langsung reguler. Program ini akan berhasil bila perencanaan, pengelolaan, dan tindakan langsungnya dapat berlangsung dengan sebagaimana mestinya.
Kelompok berdaya memperoleh bantuan dari pihak pemerintah (PAKET) dan swasta (channeling) dalam bentuk pinjaman dan swadaya dari masyarakat itu sendiri dalam program PAKET disini ditekankan untuk menanggulangi kemiskinan terpadu.
Pada kelompok masyarakat mandiri sudah lebih baik dibandingkan pada kelompok kurang berdaya dan berdaya. Karena dalam golongan ini masyarakat sudah mulai bisa mencari sendiri sumber dananya. Dana tersebut dapat diperoleh dari pihak pemerintah maupun swasta. Dari pihak swasta penyandang dananya antara lain JRF, NJO dan Sari Husada. Kemudian bila dana diperoleh dari pihak pemerintah permohonan dana diajukan kedinas dan dimasukkan keanggaran.
Tingkatan kelompok tertinggi ada pada masyarakat Madani dimana mereka sudah bisa mencari sendiri sumber dananya. Dengan adanya program Neighborhood Development (ND) semakin membuat masyarakat untuk berkembang. ND diajukan oleh tiap-tiap daerah dengan cara pengajuan proposal, verifikasi, komitmen dan rencana perwujudan. Daerah yang mengikuti ND diantaranya Pleret, Tirtonirmolo, Jagalan, dan Sumbermulyo. Dari beberapa daerah tadi yang berhasil adalah Pleret dan Tirtonirmolo, keberhasilan ini dilihat dari proposal yang diajukan tiap daerah, bagaimana bisa tepat waktu dalam pengembalian dana, serta bagaiman masyarakat dapat memetakan warga. Dan daerah yang berhasil memenangkan inipun otomatis kemandiriannya pun bertambah dan mendapatkan hadiah besar.
Keberhasilan program ini menyukseskan tujuan Bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD45,berlandaskan pada pancasila dimana berhasil bersatu tanpa membedakan satu sama lain sesuai Bhinkea Tunggal Ika. Dalam mewujudkan kemakmuran disalah satu bumi NKRI. Yang kesemuanya merupakan bagian dari empat (pilar). Kita harus berusaha agar program PNPM ini terus digalakkan untuk memakmurkan pedesaan. Sehingga seluruh NKRI menjadi makmur.
4P SISI LAIN MEMBUKA RESTAURANT
Monday, June 22, 2009 7:50:26 AM
Strategi yang mesti diperhatikan untuk dikembangkan lebih lanjut.
Sehingga dapat mengembangkan restaurant yang dikenal banyak orang.
Tidak sembarang hal dapat kita kembangkan untuk membuta restaurant yang baik.
Berikut 4 tips dari saya melihat dari sisi marketing mix :
Sehingga dapat mengembangkan restaurant yang dikenal banyak orang.
Tidak sembarang hal dapat kita kembangkan untuk membuta restaurant yang baik.
Berikut 4 tips dari saya melihat dari sisi marketing mix :
Apa kata kita tentang realita
Friday, June 19, 2009 7:25:19 AM
Pernahkah kau membaca dan melihat kejadian yang telah terjadi di negeri kita...
Pernahkah kau menggumam arti ini..
Pernahkah kau mencari tahu arti makna ini..
Pernahkah kau pahami apa yang salah dari kelakuan ini..
Pernahkah kau merasa bertanggung Jawab akan semua yang telah terjadi...
Sumbangsihkan kata-kita akan relayty yang ada...
Pernahkah kau menggumam arti ini..
Pernahkah kau mencari tahu arti makna ini..
Pernahkah kau pahami apa yang salah dari kelakuan ini..
Pernahkah kau merasa bertanggung Jawab akan semua yang telah terjadi...
Sumbangsihkan kata-kita akan relayty yang ada...
Nareswari
Friends (105)
Shoutbox
Latest comments
Poll
Perasaan mu Menghadapi esok hari ?
- keraguan
(0%)
- kebahagian (100%)
- penantian (0%)
- tak diharapkan (0%)
- tak dirasakan (0%)
Total: 1 vote
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
 May 2012July 2012
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
ilmu akuntansi
tujuan quh
-
pendalaman akuntasi
E Learning euy
-
kampus tercinta
info hot'
-
moviereview
hiburan sehabis UAS
-
bubur sumsum
panganan legit bwt penambah semangat
-
apasih windows 7?
PDKT doloe
Pendalaman Akuntasi
Recent visitors
Download Opera - Surf the Web with lightning speed, using the fastest browser ever.
Nareswari is blogging on My Opera
My Opera is a blog and photo sharing community with millions of members. Join now to follow Nareswari 's blog and get your own.