my adventures, my memory, my imajination, my article, my work

bentuk tulisan : feature

Berbicara tentang politik memang tidak ada habisnya. Pasti selalu saja terjadi kontroversi yang selalu diperdebatkan dikalangan public. Pro dan kontra akan kebenaran Majelis dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengambilan suatu keputusan-keputusan baru pun menjadi perbicangan masyarakat. Tak heran memang jikalau mereka menjadi sorotan masyarakat, karena semua perkembangan bangsa Indonesia ini yang seharusnya berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya bahwa kekuasaan tertinggi ada ditangan Rakyat tersebut nampaknya hanyalah bualan belaka, toh nyatanya segala keputusan ada ditangan mereka, tanpa mementingkan kepentingan rakyat kecil.
Contoh kecil saja, tentang kenaikan BBM yang benar-benar membuat rakyat menjerit-jerit. Rakyat meronta-ronta dan membuat aksi protes, membuat perlawanan kepada para wakil rakyat tersebut, mencoba menerangkan jika dengan kenaikan BBM, semua barang pokok akan ikut naik dan menimbulkan pertambahan rakyat miskin diIndonesia. Berbagai kalangan berdemonstrasi didepan gedung majelis hingga tak jarang yang berujung kekerasan antara aparat dan pada demostran. Tapi perjuangan mereka sia-sia, rakyat kecewa, tidak ada satupun wakil rakyat yang keluar dari gedung-gedung dewan dan mencoba menjelaskan tentang bagaimana kronologis kejadiannay sehingga pemerintah dengan terpaksa menaikkan BBM tersebut.
Belum lagi jika ada perdebatan angota dewan yang selalu diliput pada media, kemudian pada saat rapat tersebut terjadi kericuhan antara anggota dewan hingga tak banyak dari mereka yang mengeluarkan kata-kata kasar. Pantaskah mereka menjadi wakil rakyat? Menuntut rakyat dengan segala macam bentuk aspek kehidupan moral dan hukum dan banyak hal lainnya, tapi bagaimana dengan mereka sendiri?Ada apa sebenarnya Indonesia?
Dan hal yang begitu menarik perhatian adalah kasus korupsi yang mulai terkuak setelah masa Orde Baru jatuhnya Soeharto dalam memerintahkan bangsa Indonesia ini. Para koruptor yang tadinya berbahagia dengan mengambil uang rakyat tanpa peduli nasib mereka, mulai terbongkar pada masa ini.
Berita heboh tentang para anggota Dewan dan Majelis Perwakilan Rakyat yang melakukan Korupsi membuat rakyat semakin tidak percaya akan para anggota dewan. Maka tidak salah, jika masyarakat menganggap bila para anggota pemegang jabatan di pemerintahan Identik dengan mengambil uang rakyat alias korupsi. Nampaknya para anggota Dewan dan Majelis tidak lagi dianggap seorang pemimpin yang patut dikagumi.
Apakah seperti itu memang kelakuan para wakil jeritan suara rakyat? Apakah benar bahwa anggota kepemerintahan sendiri yang membuat bangsa Indonesia ini hancur dan semakin terpuruk? Apa tanggapan para anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) mengenai tanggapan miring masyarakat tentang anggota DPR yang melakukan Korupsi? Apa tanggapan para dewan itu sendiri tentang kasus korupsi? Pro atau kontrakah mereka? Apa solusi yang tepat menurut mereka untuk memberantas korupsi di Indonesia termasuk di dalam anggota Dewan yang tidak lain adalah teman mereka sendiri?
Karena pertanyaan-pertanyaan itulah maka penulis mencoba untuk mewawancarai salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada diBandung.
Siang itu penulis datang ke Jl. Aceh No. 36 Bandung untuk mewawancarai salah seorang Anggota DPRD yang berada disana. Saat kami masuk, tak banyak peraturan yang harus kami jalani sebelum menemui para Dewan. Setelah bertanya sana-sini, kami mendapat seorang narasumber, yaitu Bapak Tedy Rusnawan, A.T yang bekerja sebagai Sekretaris Fraksi PKS, anggota Panitia Musyawarah, Anggota Komisi A dan Anggota Panleg. Saat kami menemuinya dilantai dua gedung itu, kami memasuki ruangan yang pada pintu bertuliskan “Fraksi PKS”. Saat masuk kami diberi brosur yang berisi profil FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN SEJAHTERA (PKS). Isi brosur tersebut diantaranya ada visi fraksi yaitu “menjadi fraksi terdepan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Bandung”, misi fraksi yaitu “membangun citra anggota legislative yang bersih, peduli dan professional, membangun wibawa agar dapat memiliki pengaruh politik pada parpol lain, pemerintah dan masyarakat, mengoptimalkan peran advokasi terhadap masyarakat, dan mengoptimalkan peran dai perlemen yang diwujudkan dalam dukungan yang signifikan untuk pemenangan pemilu tahun 2009” , serta persembahan-persembahan fraksi PKS kota Bandung, yang beberapa diantaranya adalah “menginisiasi Bandung Kota Agamis melalui perjuangan membebaskan Bandung dari segala bentuk perjudian sejak tahun 2005, mendorong penganggaran dalam APBD berbasis kinerja sejak tahun 2005 yang dampaknya antara lain; penghapusan pos anggaran keserasian, keharmonisan kerja sebesar Rp. 6 Milyar, penghapusan anggaran penunjang penyelenggaraan pemerintahan Rp. 12 Milyar, anggaran administrasi keuangan Rp 8 milyar, medorong terus pendidikan murah dengan menginisiasi sekolah gratis untuk SD dan SMP didaerah rawan social, melakukan perlawanan terhadap budaya amplop gratis untuk mengikis suap birokrasi dan DPRD, mempertahankan Punclut di bandung utara sebagai kawasan lindung, mendorong pemkot dalam penanganan sampah berbasis masyarakt baik cara composing maupun sengan system pemilihan,mendorong pusat seni budaya bandung timur di kecamatan ujung berung, memperjuangkan guru Bantu menjadi pegawai negeri sipil, memperjuangkan agar guru madrasah mendapatkan intensif, mendorong serta membangun bandung Timur dengan mendukung pemekaran di enam kecamatan dan terus mengawalnya, memperjuangkan kebebasan berbusaba muslimah bagi para pegawai RS Kebonjati yang sebelumnya dilarang, terdepan dalam inisiatif penutupan lokasi WTS Saritem dan memberikan solusi Islamic Centre untuk merubah kawasan tersebut, terdepan dalam penanggulangan bajir di kelurahan braga, hegarmanah dan kebakaran di Kiara Condong dan Cibiru, mengkritisi anggaran-anggaran belanja barang dan jasa untuk efisiensi anggaran, membuka transparansi anggaran sehingga lebih mudah di akses masyarakat, mengkritisi dan menolak kebijakan-kebijakan pemkot yang merugikan masyarakat, memperjuangkan peninhkatan honor guru sukarelawan sebesar Rp200.000 perbulan, memperjuangkan alokasi bantuan modal untuk koperasi mesjid diseluruh kecamatan, pembuatan website www.fpks-kotabandung.com. Sebagai sarana mengetahui sepak terjang para aleg, menginisiasi SMS aspirasi DPRD 0811204050 untuk memberikan layanan kepada masyarakat berkaita layanan public,” dan lain sebagainya. Dibrosur tersebut juga ada sejarah singkat kota Bandung, daftar nama pejabat kota bandung beserta no telp nya, lalu bertuliskan “jangan ragu hubungi kami”, kemudian ada foto-foto aktivitas para anggota legislative, para anggota legislative, dan ada kata-kata indah yaitu:
Do’akan kami tetap amanah dan istiqamah untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat kota Bandung

“kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar…”
Q.S Ali Imran :110
Penulis menggaris bawahi pada dua kalimat yang menarik pada brosur yang tertera diatas, yaitu misi mereka bahwa akan membangun citra anggota legislative yang bersih peduli dan professional, serta pada persembahan fraksi bahwa mereka akan melakukan perlawanan terhadap budaya amplop untuk mengikis risywah/suap di birokrasi dan DPRD. Dua kalimat tersebut persis seperti apa yang akan penulis tanyakan pada beliau tentang korupsi pada birokrasi.
Beliau (tedy) menjelaskan sedikit definisi tentang korupsi “menurut saya, korupsi itu dapat dilihat dalam dua aspek, ada korupsi yang kecil-kecilan dan ada juga korupsi besar. Kalau korupsi kecil-kecilan itu seperti menerima amplop saat lapangan, yang mungkin adek-adek sekalian melihat atau mendengar contoh para wartawan yang suka diberi amplop. Kalau korupsi besar, contohnya itu misalnya memanipulasi data. Yah, seperi membesar-besarkan pembelanjaan dan memperkecil pendapatan. Kan begitu.” Beliau juga menuturkan bahwa sesungguhnya yang namanya Korupsi itu sudah membudaya di Negara kita ini;” korupsi itu mungkin karena kebiasaan berbohong dari masa kecil yang dibawa hingga sampai saat ini. Contohnya para mahasiswa sekarang, kalau minta uang semester sama orangtua, pasti kebanyakan ditambah-tambahin jumlahnya, atau mungkin pada masa sma dan smp juga seperti itu. Dan hal-hal yang seperti itulah sama halnya dengan yang terjadi pada majelis dan anggota dewan kebanyakan.” Begitulah tuturnya dengan santai tanpa beban. Bapak teddy yang bekerja dibidang politik sejak tahun 1998 ini tahu betul bagaimana jalannya birokrasi.
Tanggapan beliau mengenai asumsi masyarakat yang menuduh hamper semua birokrasi melakukan korupsi dianggap enteng, ia menganggap bahwa didalam pemerintahan, memang keadaan untuk melakukan korupsi itu sangat mungkin, hanya tergantung hati nurani manusianya, tega apa tidak mengambil uang yang jelas-jelas bukan miliknya. Parahnya lagi apabila koruptor yang engambil duit rakyat, seperti pembagian uang untuk subsidi BBM yang diberika pada rakyat miskin, lalu dengan seenaknya pada koruptor meraup keuntungan dari kejadian tersebut, sangat tidak manusiawi. Dan memang ia tidak menyalahkan bahwa asumsi masyarakat yang seperti itu tertanam pada pemikiran mereka. Karena pada dasarnya, semua tanggapan itu berdasarkan atas perlakuan DPR atau MPR sendiri yang terlihat loyal, mengambur-hamburkan uang, meminta laptop, meminta kenaikan gaji dan lain sebagainya. Padahal sudah jelas kehidupan mereka lebih dari kata cukup. Nah, hal hal yang seperti itu yang mereka lupa bahwa mereka membawa nama rakyatv serta menjadi sorotan public.
Berbicara tentang KPK, ternyata di Bandung sendiri belum terdapat KPK. Hanya baru di Jakarta saja, dan menurut bapaj Tedy, KPK sebenarnya memang membantu dalam penangkapan orang-orang yang terlibat korupsi, hanya saja tidak mungkin KPK hanya bekerja sendiri, karena walaupun seandainya keuangan terjaga ketat, tetap saja pasti ada celah para koruptor untuk memanipulasi dana lagi dan lagi. Sampai akhirnya Indonesia berada ditangan para birokrasi yang bertopeng. Bapak tedy merasa tidak begitu heran apabila ada anggota ewan yang melakukan korupsi, karena itu tadi, sudah membudaya. Alas an-alasan para koruptor melakukan korupsi bukan karena membutuhkan uang, tetapi lebih kepada adanya kesempatan dan tidak pernah ada habisnya manusia untuk bersyukur dan berkecukupan. “ adek-adek apabila nanti menjadi para wartawan, akan mengerti bagaimana susahnya mencari berita dengan gaji yang bisa dibilang tidak seimbang dengan pengorbanan kita, makanya tak jarang para wartawan diberikan amplop untuk membela narasumber yang mungkin kadang terlalu dibesar-besarkan. Namun ada satu stasiun yang menurut saja sangat ekstrim dan patut diacungi jempil adalah wartawan metro TV. Wartawan ini sama sekali tidk bisa disuap. Mereka mengabarkan apa yang memang terjadi pada saat kejadian. Padahal kita tahu, berapa sich gaji seorang watawan. Gaji terbesar memang gaji wartawan politik, kemudian wartawan Infotainment yang terkecil. Jadi semua tergantung iman, jika iman kita kuat, apalagi tertanam ideology tentang hidup yang kuat, saya yakin ia tidak akan tergiur dengan uang. Yang ia pikirkan adalah kepuasan dalam mencari informasi dan menambah pengalaman.
Badan Keuangan yang beroerasn sebagai pemegang keuangan Negara nampaknya juga tidak bisa mnghilangkan para majelis dan dewan pemerintaha yang korupsi, dan tidak bisa kita pungkiri bahwa badan keuangan Negara tersebut memang bersih dari koruptor.
Berbicara tentang korupsi memang tidak akan pernah ada habisnya, dimana menurut bapak tedy, amat sangat susah untuk menghilangkan korupsi di Indonesia “ cara menghilangkan korupsi itu menurut saya sedikit imposible, kenapa saya katakana begitu? Karena pada pasarnya para anggota dewan yang korupsi itu ada yang dengan tidak sadar melakukan hal-hal tersebut. Ya seperti yang saya katakana diawal tadi, bahwa bermaksud untuk memanipulasi data kecil-kecilan saja, tetapi karena terbiasa. Dan celah para anggota Dewan itu sangat besar untuk melakukan hal tersebut. Jadi apabila ingin benar-benar memberantas korupsi, harus benar-benar merubah segala bentuk system dan harus ada kesadaran dari para anggota birokrasi tersebut”. Sedikit promosi mungkin, pak Tedy mengatakan bahwa sampai sekarang belum ada anggota PKS yang terkena kasus tersebut, karena benteng agama yang mereka lakukan pun sangat ketat, mereka selalu mengikuti kegiatan-kagiatan yang berhubungan dengan ketenangan batin dan menambah kesucian pada diri, salah satu gunanya juga untuk menghindari hal-hal korupsi tadi.
Belakangan ini, anggota dewan berdebat dengan para personil “Slank “ yang membuat lagu yang menurut para anggota birokrasi adalah penghinaan nama baik karena menyinggung anggoota dewan, pak tedy angkat bicara tentang hal ini “ masalah lagu slank, menurut saya itu tidak perlu diperbesar, terkadang kita melakukan aksi protes dikarenakan memang kita bersalah dan takut ketahuan bukan? Seperti adik-adik kalau pacaran, kalau ada yang selingkuh, terus ketahuan sebisa mungkin adik-adik men cancari alas an untuk menepis kenyataan tersebut. “kamu itu gak percaya ma aku?” nah, kata-kata seperti itukan yang selali keluar dari kita, malah ada yang pundung supaya pasangannya percaya kalau kita gak selingkuh. Sama saja sebenarnya. Yah, intinya sayua sih berpendapat baha itu Cuma ketakutan mereka semata, dengan adanya KPK ditambah personi Slank yang ikut andil dalam memberantas korupsi, nampaknya ruang gerak pada koruptor menjadi sangat semput dan gampang sekali emosi, sampai-sampai sering bukan adik-adik melihat bagaimana saat siding diadakan? Tak jarang sampai ada keributan kan? Nah itu mungkin pemacunya, kalau sayab dam prinsip teman-teman separtai menganggap itu adalah hal yang biasa, dan kami menanggapinya dengan santai” begitu tuturnya sambil duduk santai dan seakan tanpa beban.
Sepertinya pak tedy sangat yakin sekali bahwa PKS anggotanya tidak ada yang melakukan korupsi, maka sayapun bertanya “ maaf, jika ada anggota PKS yang terbukti melakukan korupsi apa yang akan bapak lakukan?”, ia sempat diam sejenak, lalu menjawab bahwa mereka mempunyai suatu lembaga yang bernama “dewan Syariah Pusat”, dimana apabila kita menemukan keganjalan-keganjalan, kita akan berdiskusi terlebih dahulu kepada dewan syariah tersebut dan kita akan menyidang orang tersebut. Dan kita tidak akan lakukan secara kekeluargaan hanya dengan diskusi atau lainnya, malahan kita melalui jalur hukum. Tapi apabila ia melakukan korupsi kecil-kecilan, mungkin kami akan dengan berat hati mengeluarkannya dari fraksi PKS.”, namun pernyataan tadi nampaknya belum memuaskan, sayapun bertanya bagaimana jika ada yang tahu kalau seseorang itu korupsi, lalu ia memanggil orang itu secara pribadi untuk menanyakan apakah benar rang tersebut melakuakn korupsi? Lalu orang yang bertanya tersebut diberi amplop yang sangat besar melebihi gajinya perbulan, pasti biasanya mereka akan tergiur bukan? Dan lagi-lagi koruptor tersebut selamat. Atau apabila para anggota dewan dimintai tolong membeli lapto para dewan, kamudian orang tersebut meminta noto nya dilebihkan 1 juta per unit, apa itu bisa dibuktikan/ sedangkan tidak mungkin kan semua mengecek harga kepada tokonya langsung setiap danya pembelanjaan Negara? Ditambah lagi dengan harganya yang menurut saya harga elektronik tiap hari suatu barang itu berbeda-beda.
Lalu pak tedy pun berkata “ yah, itulah yang saya katakana tadi bahwa pasti ada celah untuk melakukan hal tersebut. Jadi mau dirubahpun harus ada perubahan yang sangat radikal dari partai politiknya, sehingga dapat membawa perubahan secara signifikan. Indonesia sekarang sudah sangat berantakab, ditambah apalagi adanya para Front Muslim yang sekarang ribut dengan akhmadiyah. Jadi benar-benar dibutuhkan pemimpin yang mempunyasi sifat otoriter seperti soeharto tetapi bersih dari penyelewangan dana. Begitu”
Tak sadar waktu sudah menunjukkan jam 2 siang, dan Pak tedy meminta izin untuk melakukan rapat tapi sebelum iu ia sempat berkata dan mengambil kesimpulan bahwa “ pada intinya memang kita harus memberantas korupsi, korupsi harus dibubarakn, dan tidak bisa dibubarkan secara perlahan, tetapi perubahan yang benar-benar signifikan, dan hukum memang harus ditegakkan. Para koruptor memang harus diberantas, karena masyarakat sudah menjerit kesakitan saat ini, mereka pasti sangat termehek-mehek mencari sesuap nasi, untuk itulah kami ada untuk membantu mereka. Dan satu lagi, korupsi tak hanya pada biroktrasi saja, tapi menurut hasil riset, kampus juga menjadi salah satu tempat untuk para koruptor. Saya tidak tahu apakah unisba masuk dalam daftar tersebut. Tapi yang pasti, kalian mahasiswa yang kritis harus mengetahui benar untuk apa saja dana yang kita berikan pada kampus. Jika ada uang pembangunan, lihat sekeliling, apakah benar ada yang dibangun? Mahasiswa juga harus kritis bukan? Karena kalian adalah penerus generasi yang harus mempunyai ideology yang kuat. Tetapi jangan ideology yang ecek-ecek yah?”
Perbincanganpun selesai, tapi saya masih mempunyai pertanyaan yang belum sempat saya keluarkan. Yang ingin saya tanyakan adalah hukum sekarang itu untuk para koruptor tergolong tidak sulit. Korupsi dana 6 triliun, Cuma diberi sangksi 40 milyar, dan menjalani hukuman penjara. Padahal perampok aja bisa 7 tahun. Masa segampang itu hukum yang harus kita patuhi untuk kasus korupsi yang jelas-jelas membahayakan rakyat. Apakah hukum seperti itu yang harus dipertahankan?