Kekayaan Dimiliki VS Kekayaan Dikuasai Pemerintah
Tuesday, 3. November 2009, 15:36:39
A. Kekayaan Yang Dimiliki Pemerintah (Domain Privat);
Kekayaan Negara yang dimiliki pemerintah dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu: Kekayaan yang tidak dipisahkan dan Kekayaan yang dipisahkan.
Kekayaan yang tidak dipisahkan, yang disebut Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), terdiri dari barang yang diperoleh/dibeli atas beban APBN/APBD dan barang yang berasal dari perolehan lain yang sah meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dasar hukum pengelolaan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) UU No.1 Tahun 2004.
Kekayaan yang dipisahkan, yang disebut Investasi Pemerintah terdiri dari Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perseroan Terbatas lainnya, dan Badan Hukum Milik Pemerintah lainnya. Investasi Pemerintah dimaksud dapat bersumber dari APBN/D maupun bersumber selain dari APBN/D, misalnya hasil kapitalisasi cadangan dan kapitalisasi pinjaman.
Dasar hukum pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah tentang pengelolaan investasi pemerintah sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 41 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2004.
B. Kekayaan Yang Dikuasai Negara (Domain Publik)
Kekayaan yang dikuasai Negara (domain publik) bersumber pada pasal 33 UUD 1945 meliputi “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Pengelolaan Kekayaan Negara yang bersumber pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 adalah Negara adalah badan penguasa atas barang negara dengan hak menguasai dan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Instansi pengelolanya adalah instansi pemerintah departemen/LPND yang diberikan wewenang untuk itu. Tanah oleh Badan Pertanahan Nasional, Tambang oleh Departemen Sumber Daya Mineral dan Energi, laut dan kekayaannya oleh Departemen Kelautan dan sebagainya. Pengaturan atas pengelolaan barang milik negara dalam ruang lingkup ini telah diatur dalam berbagai undang-undang.
Penafsiran mengenai konsep penguasaan negara terhadap Pasal 33 UUD 1945 juga dapat kita cermati dalam Putusan MK mengenai kasus-kasus pengujian undang-undang terkait dengan sumber daya alam. Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara UU Migas, UU Ketenagalistrikan, dan UU Sumber Daya Air (UU SDA) menafsirkan mengenai “hak menguasai negara (HMN)” bukan dalam makna negara memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara hanya merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoundendaad).
Sumber :
http://www.djkn.depkeu.go.id/index.php/20070815146/Examples/Kekayaan-Negara.html
http://pbmkn.perbendaharaan.go.id/Artikel/004.htm
http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/10/penafsiran-konsep-penguasaan-negara.html
Kekayaan Negara yang dimiliki pemerintah dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu: Kekayaan yang tidak dipisahkan dan Kekayaan yang dipisahkan.
Kekayaan yang tidak dipisahkan, yang disebut Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), terdiri dari barang yang diperoleh/dibeli atas beban APBN/APBD dan barang yang berasal dari perolehan lain yang sah meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dasar hukum pengelolaan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) UU No.1 Tahun 2004.
Kekayaan yang dipisahkan, yang disebut Investasi Pemerintah terdiri dari Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perseroan Terbatas lainnya, dan Badan Hukum Milik Pemerintah lainnya. Investasi Pemerintah dimaksud dapat bersumber dari APBN/D maupun bersumber selain dari APBN/D, misalnya hasil kapitalisasi cadangan dan kapitalisasi pinjaman.
Dasar hukum pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah tentang pengelolaan investasi pemerintah sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 41 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2004.
B. Kekayaan Yang Dikuasai Negara (Domain Publik)
Kekayaan yang dikuasai Negara (domain publik) bersumber pada pasal 33 UUD 1945 meliputi “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Pengelolaan Kekayaan Negara yang bersumber pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 adalah Negara adalah badan penguasa atas barang negara dengan hak menguasai dan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Instansi pengelolanya adalah instansi pemerintah departemen/LPND yang diberikan wewenang untuk itu. Tanah oleh Badan Pertanahan Nasional, Tambang oleh Departemen Sumber Daya Mineral dan Energi, laut dan kekayaannya oleh Departemen Kelautan dan sebagainya. Pengaturan atas pengelolaan barang milik negara dalam ruang lingkup ini telah diatur dalam berbagai undang-undang.
Penafsiran mengenai konsep penguasaan negara terhadap Pasal 33 UUD 1945 juga dapat kita cermati dalam Putusan MK mengenai kasus-kasus pengujian undang-undang terkait dengan sumber daya alam. Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara UU Migas, UU Ketenagalistrikan, dan UU Sumber Daya Air (UU SDA) menafsirkan mengenai “hak menguasai negara (HMN)” bukan dalam makna negara memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara hanya merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoundendaad).
Sumber :
http://www.djkn.depkeu.go.id/index.php/20070815146/Examples/Kekayaan-Negara.html
http://pbmkn.perbendaharaan.go.id/Artikel/004.htm
http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/10/penafsiran-konsep-penguasaan-negara.html
perselingkuhan 
ampe nyangkut k masalah kekerasan yang berujung pidana 
... 
(7%)
WIDGETIZE