My OperaFenomena Ponari: Kepercayaan dan Harapan yang Dibawanya
Wednesday, February 11, 2009 2:33:08 PM
Di berbagai pemberitaan media elektronik hari ini, muncul berita ternyata Ponari pergi berobat ke rumah sakit di kotanya. Menurut dokter yang di wawancara, Ponari kelelahan… Ya, Ponari, bocah berumur 9 tahun yang baru kelas 4 SD itu, yang diyakini mampu menyembuhkan beragam penyakit, ternyata bisa juga sakit dan perlu pengobatan dokter.
Tetapi sakitnya Ponari, tidak menyurutkan ribuan orang yang rela mengantri berjam-jam, bahkan berhari-hari. Tidak itu saja, mereka juga tidak surut, meskipun antrian itu telah menyebabkan setidaknya 4 orang terenggut nyawanya karena kelelahan mengantri dan berdesakan. Aparat dan polisi tidak mampu mencegah mereka.
Seperti biasa, fenomena ini tentu mengundang perdebatan, bahkan polemik. Ada yang berkomentar, layanan kesehatan sudah tersedia di mana-mana. Bagi mereka yang tidak mampu toh layanan kesehatan sudah digratiskan. Bahkan, bisa dirujuk ke tingkat provinsi dan nasional dengan gratis pula, seandainya layanan di daerahnya tidak mampu mengatasi. Lantas, kok masih banyak yang rela mengantri demi mengharapkan kesembuhan dari kesaktian seorang anak dukun kecil? Ada yang berkomentar, itulah gambaran tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat kita, masih percaya pada mistik dan takhyul. Ada pula yang menyatakan itu sudah kultur, sulit untuk diberantas (seperti korupsi aja). Ada pula yang berkomentar seram, itulah gambaran masyarakat kita yang sedang “sakit,” sehingga kebingungan dan akhirnya percaya dengan yang “aneh-aneh.”
Bagi saya, fenomena Ponari itu menarik dilihat dari tingkat “kepercayaan” dan “harapan.” Persoalan layanan kesehatan mungkin tidak sesederhana dengan persoalan menyediakan layanan gratis, yang seolah-olah telah menuntaskan persoalan akses terhadap layanan kesehatan. Kepercayaan dan harapan menjadi mengemuka karena mereka yang mengantri datang tidak dari kota Ponari saja di Jombang, tetapi dari kota lain, jadi sesungguhnya mereka “mampu” juga untuk mengeluarkan uang, apa pun dan bagaimana pun caranya, demi pengobatan penyakitnya.
Persoalan kepercayaan dan harapan, secara tidak kentara, ditunjukan juga oleh mereka yang “berada” dan dianggap lebih berpendidikan. Bukan berita yang aneh, mereka yang berpunya dan tipis kepercayaannya, pasti dengan segala upaya akan pergi berobat ke luar negeri untuk menyembuhkan penyakitnya. Mereka yang kepercayaannya setengah-setengah, masih mau mencoba layanan dalam negeri, tapi mereka pun pergi ke rumah sakit swasta berlabel “internasional,” yang mulai tumbuh di perkotaan. Label “internasional” itu entah pula siapa yang memberikannya, meskipun ada rumah sakit yang memang merupakan kerjasama dengan asing. Bagaimana maraknya layanan kesehatan asing atau berbau asing, bisa kita lihat iklannya di majalah-majalah, baik majalan berita atau gaya hidup. Mereka bahkan beramai-ramai membuat advertorial dalam bentuk sisipan. Kalau pun masih ada kemampuan tapi pas-pasan, ya mencoba rumah sakit swasta.
Nah, lantas bagaimana dengan mereka yang memang mendapatkan layanan kesehatan dengan memanfaatkan kegratisan? Bagi mereka yang jelas-jelas menggunakan kartu miskin, ya mau gak mau menerima layanan gratis, apa adanya. Meskipun begitu, mereka toh tidak begitu percaya juga. Beberapa orang pengantri di rumah Ponari yang diwawancara TV mengatakan mereka sudah mendapatkan layanan kesehatan modern. Ada yang memang memang membayarnya, ada yang memanfaatkan layanan gratis. Tetapi, harapan kesembuhan, tidak mereka peroleh. Nah, mereka bersedia berjejalan mengantri, berjam-jam, bahkan berhari-hari dari tempat yang jauh pula, karena pada Ponari ada secercah harapan. Harapan yang di bawa Ponari mirip-mirip dengan harapan yang masih dipercayai akan dibawa oleh Ratu Adil, yang entah kapan datangnya.
Kok harapan diletakkan pada hal yang tidak rasional? Itu bisa terjadi karena mereka kehilangan kepercayaan pada hal-hal yang rasional. Kita hentikan pembahasan di sini. Mari kita lihat persoalan lain.
Meskipun belum melakukan dengan metodologi yang benar, tapi coba perhatikan pemberitaan di berbagai media cetak, elektronik dan lain-lain. Saya bisa pastikan materi berita tertentu hampir berulang setiap tahun. Sekitar bulan Desember sampai Februari, hampir dipastikan kita akan mendapatkan porsi besar pemberitaan mengenai banjir yang melanda berbagai daerah, dan berbagai dampak yang ditimbulkan seperti wabah penyakit meningkat, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok (akibat truk-truk pengangkut mengalami kemacetan di jalan), kenaikan kecelakaan lalulintas, terutama sepeda motor karena jalan penuh lubang, dan keterlambatan kereta api karena bantalan rel tergerus banjir. Berita itu hampir berulang setiap tahun dan sepertinya luas wilayah yang terkena banjir bukan berkurang, tetapi malah meluas.
Itu masih belum seberapa, karena banjir masih merupakan kombinasi antara akibat ulah manusia dan “kehendak alam.” Tetapi, ada pula persoalan yang jelas-jelas akibat ulah manusia, tetapi berulang-ulang terjadi, karena tidak pernah tuntas diselesaikan atau diantisipasi penyelesaiannya. Lihat saja berita mengenai kelangkaan dan antrian bensin, minyak tanah,dan gas, dan kekurangan pasokan listrik, misalnya. Belum lagi persoalan kemacetan lalu lintas di kota besar, yang kini merambah ke kota-kota sekitarnya. Ah, masih banyak lagi deh.
Bayangkan, Jakarta, ibukota negara kita tercinta, tidak pernah bisa mengatasi banjir. Penyelesaian banjir Jakarta masih berkutat pada pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT), yang celakanya bukan perencanaan baru. Tetapi perencanaan pada zaman Hindia Belanda, ketika penduduk Jakarta masih sepersepuluhnya. Persoalan BKT pun masih itu-itu juga, masalah anggaran dan pembebasan lahan. Celakanya, sebagai contoh, mereka yang menjadi pengungsi karena kebanjiran ya itu-itu juga. Mereka yang tidak mampu memindah tempat tinggalnya ke lokasi lain yang jauh dari bantaran sungai. Kenestapaan mereka menghadapi banjir, bukan dengan berpindah tempat tinggal. Itu tidak mungkin mereka lakukan. Kalau pun mereka mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang layak dan mencukupi, mungkin mereka butuh menabung lebih dari sepuluh tahun untuk sekadar memiliki tempat tinggal berukuran 21 meter persegi di lokasi yang jauh dari bantaran kali. Ketiadaan harapan itu akhirnya mereka tanggapi dengan kesiap-siagaan mereka untuk bisa memindahkan barang-barang milik mereka yang segitu-gitunya, ke tempat yang mungkin tidak akan dijangkau oleh air banjir.
Tapi, banjir Jakarta bukan hanya disebabkan mereka yang tinggal di bantaran kali. Lihat saja, akses ke Bandara Sukarno-Hatta di Cengkareng yang sudah beberapa kali kebanjiran. Apakah banjir itu karena salah perencanaan di awal pembangunan bandara itu? Kalau sudah diperhitungkan dengan baik, kenapa jalan tol akses Bandara bisa tergenang? Apakah teknologi konstruksinya yang tidak kokoh membuat jalan itu jadi mengalami penurunan? Ataukah karena ada kegiatan pembangunan kawasan mewah di utara tol Bandara yang jelas-jelas melanggar lingkungan , sehingga Jakarta kehilangan hutan bakau yang bisa menahan arus rob dari laut di sekitar Bandara, dan kegiatan-kegiatan lain yang menyebabkan pergeseran tanah yang mengakibatkan tol Bandara mengalami penurunan?
Dikotomi kelas ekonomi dan sosial ternyata tidak relevan. Hampir semua kelas dan kalangan turut berperan dalam berbagai persoalan yang muncul. Tetapi celakanya, masing-masing berusaha mengatasi persoalan sendiri-sendiri, dengan kemampuan, cara, dan gayanya sendiri-sendiri. Yang berpunya dengan cara dan gayanya sendiri, begitu juga yang kebanyakan dengan cara dan gayanya sendiri. Lihat misalnya, setiap banjir banyak wartawan media yang sering bertanya kepada korban banjir, mereka yang tidak berpunya itu, “mengapa tidak pindah rumah?” Dan jawabannya itu-itu juga. “Ah sudah biasa.” Paling sesekali ditimpali, “Cuma sekarang banjir datangnya lebih cepat dari kemarin-kemarin.” Atau, “yah kita gak mampu beli rumah di tempat lain.” Jawaban senada, diberikan juga oleh mereka yang mengantri di rumah Ponari. “Habis udah berobat ke mana-mana gak sembuh-sembuh. Yah coba-coba barangkali bisa sembuh. Gak sembuh total juga gak apa-apa, tapi mungkin bisa ringan sedikit penyakitnya.”
Persoalan utama yang harus segera dibenahi adalah mengembalikan kepercayaan terhadap sistem berbangsa dan bernegara. Pulihnya kepercayaan hanya bisa diraih oleh tumbunya harapan di kalangan masyarakat. Dalam kasus Ponari, harapan tumbuh karena sudah ada bukti, meskipun hanya satu-dua. Nah, dalam berbangsa dan bernegara, harapan akan tumbuh jika kita bisa setidaknya memfokuskan untuk mengatasi satu atau dua persoalan kronis yang menahun, yang selalu kita hadapi. Itu semua memerlukan kesungguhan dan kesistematisan dalam bekerja dari semua elemen bangsa. Seluruhnya! Tidak peduli itu eksekutif, legislatif atau Yudikatif. Tidak peduli, apakah aparat pusat, provinsi, kabupaten/ kota atau aparat kelurahan. Pokoknya, semuanya.
Masak sih, kita bangsa sebesar ini tidak bisa mengatasi persoalan-persoalan keseharian yang kerap datang berulang-ulang? (Kadang-kadang dengan miris saya berpikir, jangan-jangan ini asal mula dari peribahasa, “Keledai saja tidak pernah terantuk batu dua kali.”)Saya yakin kita bisa menyelesaikannya, asal dari awal kita semua memang sadar, kita perlu bekerja bersama-sama dengan lebih erat, lebih sungguh-sungguh, lebih terfokus dan sistematis disertai prioritas yang mengutamakan kemaslahatan bersama sebagai sebuah masyarakat, bangsa dan negara.
Semoga !
Tetapi sakitnya Ponari, tidak menyurutkan ribuan orang yang rela mengantri berjam-jam, bahkan berhari-hari. Tidak itu saja, mereka juga tidak surut, meskipun antrian itu telah menyebabkan setidaknya 4 orang terenggut nyawanya karena kelelahan mengantri dan berdesakan. Aparat dan polisi tidak mampu mencegah mereka.
Seperti biasa, fenomena ini tentu mengundang perdebatan, bahkan polemik. Ada yang berkomentar, layanan kesehatan sudah tersedia di mana-mana. Bagi mereka yang tidak mampu toh layanan kesehatan sudah digratiskan. Bahkan, bisa dirujuk ke tingkat provinsi dan nasional dengan gratis pula, seandainya layanan di daerahnya tidak mampu mengatasi. Lantas, kok masih banyak yang rela mengantri demi mengharapkan kesembuhan dari kesaktian seorang anak dukun kecil? Ada yang berkomentar, itulah gambaran tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat kita, masih percaya pada mistik dan takhyul. Ada pula yang menyatakan itu sudah kultur, sulit untuk diberantas (seperti korupsi aja). Ada pula yang berkomentar seram, itulah gambaran masyarakat kita yang sedang “sakit,” sehingga kebingungan dan akhirnya percaya dengan yang “aneh-aneh.”
Bagi saya, fenomena Ponari itu menarik dilihat dari tingkat “kepercayaan” dan “harapan.” Persoalan layanan kesehatan mungkin tidak sesederhana dengan persoalan menyediakan layanan gratis, yang seolah-olah telah menuntaskan persoalan akses terhadap layanan kesehatan. Kepercayaan dan harapan menjadi mengemuka karena mereka yang mengantri datang tidak dari kota Ponari saja di Jombang, tetapi dari kota lain, jadi sesungguhnya mereka “mampu” juga untuk mengeluarkan uang, apa pun dan bagaimana pun caranya, demi pengobatan penyakitnya.
Persoalan kepercayaan dan harapan, secara tidak kentara, ditunjukan juga oleh mereka yang “berada” dan dianggap lebih berpendidikan. Bukan berita yang aneh, mereka yang berpunya dan tipis kepercayaannya, pasti dengan segala upaya akan pergi berobat ke luar negeri untuk menyembuhkan penyakitnya. Mereka yang kepercayaannya setengah-setengah, masih mau mencoba layanan dalam negeri, tapi mereka pun pergi ke rumah sakit swasta berlabel “internasional,” yang mulai tumbuh di perkotaan. Label “internasional” itu entah pula siapa yang memberikannya, meskipun ada rumah sakit yang memang merupakan kerjasama dengan asing. Bagaimana maraknya layanan kesehatan asing atau berbau asing, bisa kita lihat iklannya di majalah-majalah, baik majalan berita atau gaya hidup. Mereka bahkan beramai-ramai membuat advertorial dalam bentuk sisipan. Kalau pun masih ada kemampuan tapi pas-pasan, ya mencoba rumah sakit swasta.
Nah, lantas bagaimana dengan mereka yang memang mendapatkan layanan kesehatan dengan memanfaatkan kegratisan? Bagi mereka yang jelas-jelas menggunakan kartu miskin, ya mau gak mau menerima layanan gratis, apa adanya. Meskipun begitu, mereka toh tidak begitu percaya juga. Beberapa orang pengantri di rumah Ponari yang diwawancara TV mengatakan mereka sudah mendapatkan layanan kesehatan modern. Ada yang memang memang membayarnya, ada yang memanfaatkan layanan gratis. Tetapi, harapan kesembuhan, tidak mereka peroleh. Nah, mereka bersedia berjejalan mengantri, berjam-jam, bahkan berhari-hari dari tempat yang jauh pula, karena pada Ponari ada secercah harapan. Harapan yang di bawa Ponari mirip-mirip dengan harapan yang masih dipercayai akan dibawa oleh Ratu Adil, yang entah kapan datangnya.
Kok harapan diletakkan pada hal yang tidak rasional? Itu bisa terjadi karena mereka kehilangan kepercayaan pada hal-hal yang rasional. Kita hentikan pembahasan di sini. Mari kita lihat persoalan lain.
Meskipun belum melakukan dengan metodologi yang benar, tapi coba perhatikan pemberitaan di berbagai media cetak, elektronik dan lain-lain. Saya bisa pastikan materi berita tertentu hampir berulang setiap tahun. Sekitar bulan Desember sampai Februari, hampir dipastikan kita akan mendapatkan porsi besar pemberitaan mengenai banjir yang melanda berbagai daerah, dan berbagai dampak yang ditimbulkan seperti wabah penyakit meningkat, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok (akibat truk-truk pengangkut mengalami kemacetan di jalan), kenaikan kecelakaan lalulintas, terutama sepeda motor karena jalan penuh lubang, dan keterlambatan kereta api karena bantalan rel tergerus banjir. Berita itu hampir berulang setiap tahun dan sepertinya luas wilayah yang terkena banjir bukan berkurang, tetapi malah meluas.
Itu masih belum seberapa, karena banjir masih merupakan kombinasi antara akibat ulah manusia dan “kehendak alam.” Tetapi, ada pula persoalan yang jelas-jelas akibat ulah manusia, tetapi berulang-ulang terjadi, karena tidak pernah tuntas diselesaikan atau diantisipasi penyelesaiannya. Lihat saja berita mengenai kelangkaan dan antrian bensin, minyak tanah,dan gas, dan kekurangan pasokan listrik, misalnya. Belum lagi persoalan kemacetan lalu lintas di kota besar, yang kini merambah ke kota-kota sekitarnya. Ah, masih banyak lagi deh.
Bayangkan, Jakarta, ibukota negara kita tercinta, tidak pernah bisa mengatasi banjir. Penyelesaian banjir Jakarta masih berkutat pada pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT), yang celakanya bukan perencanaan baru. Tetapi perencanaan pada zaman Hindia Belanda, ketika penduduk Jakarta masih sepersepuluhnya. Persoalan BKT pun masih itu-itu juga, masalah anggaran dan pembebasan lahan. Celakanya, sebagai contoh, mereka yang menjadi pengungsi karena kebanjiran ya itu-itu juga. Mereka yang tidak mampu memindah tempat tinggalnya ke lokasi lain yang jauh dari bantaran sungai. Kenestapaan mereka menghadapi banjir, bukan dengan berpindah tempat tinggal. Itu tidak mungkin mereka lakukan. Kalau pun mereka mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang layak dan mencukupi, mungkin mereka butuh menabung lebih dari sepuluh tahun untuk sekadar memiliki tempat tinggal berukuran 21 meter persegi di lokasi yang jauh dari bantaran kali. Ketiadaan harapan itu akhirnya mereka tanggapi dengan kesiap-siagaan mereka untuk bisa memindahkan barang-barang milik mereka yang segitu-gitunya, ke tempat yang mungkin tidak akan dijangkau oleh air banjir.
Tapi, banjir Jakarta bukan hanya disebabkan mereka yang tinggal di bantaran kali. Lihat saja, akses ke Bandara Sukarno-Hatta di Cengkareng yang sudah beberapa kali kebanjiran. Apakah banjir itu karena salah perencanaan di awal pembangunan bandara itu? Kalau sudah diperhitungkan dengan baik, kenapa jalan tol akses Bandara bisa tergenang? Apakah teknologi konstruksinya yang tidak kokoh membuat jalan itu jadi mengalami penurunan? Ataukah karena ada kegiatan pembangunan kawasan mewah di utara tol Bandara yang jelas-jelas melanggar lingkungan , sehingga Jakarta kehilangan hutan bakau yang bisa menahan arus rob dari laut di sekitar Bandara, dan kegiatan-kegiatan lain yang menyebabkan pergeseran tanah yang mengakibatkan tol Bandara mengalami penurunan?
Dikotomi kelas ekonomi dan sosial ternyata tidak relevan. Hampir semua kelas dan kalangan turut berperan dalam berbagai persoalan yang muncul. Tetapi celakanya, masing-masing berusaha mengatasi persoalan sendiri-sendiri, dengan kemampuan, cara, dan gayanya sendiri-sendiri. Yang berpunya dengan cara dan gayanya sendiri, begitu juga yang kebanyakan dengan cara dan gayanya sendiri. Lihat misalnya, setiap banjir banyak wartawan media yang sering bertanya kepada korban banjir, mereka yang tidak berpunya itu, “mengapa tidak pindah rumah?” Dan jawabannya itu-itu juga. “Ah sudah biasa.” Paling sesekali ditimpali, “Cuma sekarang banjir datangnya lebih cepat dari kemarin-kemarin.” Atau, “yah kita gak mampu beli rumah di tempat lain.” Jawaban senada, diberikan juga oleh mereka yang mengantri di rumah Ponari. “Habis udah berobat ke mana-mana gak sembuh-sembuh. Yah coba-coba barangkali bisa sembuh. Gak sembuh total juga gak apa-apa, tapi mungkin bisa ringan sedikit penyakitnya.”
Persoalan utama yang harus segera dibenahi adalah mengembalikan kepercayaan terhadap sistem berbangsa dan bernegara. Pulihnya kepercayaan hanya bisa diraih oleh tumbunya harapan di kalangan masyarakat. Dalam kasus Ponari, harapan tumbuh karena sudah ada bukti, meskipun hanya satu-dua. Nah, dalam berbangsa dan bernegara, harapan akan tumbuh jika kita bisa setidaknya memfokuskan untuk mengatasi satu atau dua persoalan kronis yang menahun, yang selalu kita hadapi. Itu semua memerlukan kesungguhan dan kesistematisan dalam bekerja dari semua elemen bangsa. Seluruhnya! Tidak peduli itu eksekutif, legislatif atau Yudikatif. Tidak peduli, apakah aparat pusat, provinsi, kabupaten/ kota atau aparat kelurahan. Pokoknya, semuanya.
Masak sih, kita bangsa sebesar ini tidak bisa mengatasi persoalan-persoalan keseharian yang kerap datang berulang-ulang? (Kadang-kadang dengan miris saya berpikir, jangan-jangan ini asal mula dari peribahasa, “Keledai saja tidak pernah terantuk batu dua kali.”)Saya yakin kita bisa menyelesaikannya, asal dari awal kita semua memang sadar, kita perlu bekerja bersama-sama dengan lebih erat, lebih sungguh-sungguh, lebih terfokus dan sistematis disertai prioritas yang mengutamakan kemaslahatan bersama sebagai sebuah masyarakat, bangsa dan negara.
Semoga !
