KENAL LEBIH DEKAT EMPAT DESA PILOT PROJECT P2KP DI MOLOKKU KIE RAHA
Saturday, 26. August 2006, 04:12:09
DESA AKELAMO KAO
Sejarah
Akelamo pertama kali di bangun sekitar tahun 1913 oleh pendatang dari Ternate yang bejumlah ± 8 orang, kedatangan mereka ke daerah ini dalam upaya mencari nafkah/penghidupan. Pada mulanya desa ini bernama “gofasa” diambil dari nama sebuah pohon kayu besar, namun nama ini tidak berlangsung lama. Perubahana nama menjadi “Akelamo” karena pada saat itu ada salah seorang warga yang menemukan sebuah sungai yang kemudian di usulkan untuk menjadi nama desanya, masyarakat pada saat itupun menyetujui karena mereka melihat bahwa kepentingan/kebutuhan air lebih penting bagi manusia atau masyarakat setempat dan namanya tidak akan pernah hilang atau pudar sampai kapan pun. Asal kata “Akelamo” sendiri berasal dari bahasa Ternate yang berarti “Air Besar atau Sungai Besar” dan Kao adalah nama teluk dimana sungai ini bermuara.
Pemerintah yang menguasai Akelamo yang saat itu belum menjadi sebuah desa ialah Sultan Kataro Taumi kakak kandung sultan Ternate dengan cara menunjuk langsung tokoh agama sebagai koordinator daerah-daerah yang berhubungan langsung dengan kesultanan, sehingga saat itu masyarakat harus membayar upeti kepada pada kesultanan.
Status Akelamo Kao menjadi desa bersamaan dengan terbentuknya Kepala Pemerintahan Sementara (KPS) pada tahun....dengan Kades pertama bernama Abdul Karim Soamoleh berasal dari Ternate/Bacan yang menjabat selama 3 tahun. Kondisi
pemerintahan desa pada saat itu dalam keadanaan belum aman karena masih ada gejolak RMS dan Permesta. Pada tahun 1950 sampai dengan 1959 jabatan kepala desa di jabat oleh Hi. Muhammad M. Jae, namun masih dalam kondisi yang belum aman. Selepas Kades Hi. Muhammad M.Jae beberapa orang mengganti posisinya sebagai kepala desa yaitu Yusuf Din, Hasim Tengku, Idrus Hi. Samsudin dan Safi Hi. Adam. Kondisi desa saat itu sudah mulai stabil dan berjalan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pembagian pemerintahan seperti LKMD dan perangkat-perangkat lainnya. Pada masa pemerintahan beberapa kepala desa tersebut desa Akelamo Kao sudah tersentuh proyek pemerintah seperti IDT, namun dalam pelaksanaannya di salah gunakan atau tidak tepat sasaran. Jabatan Kepala desa dari tahun 203 hingga sekarang dijabat oleh Sudirman M. Jae yang dilantik pada tahun 2004 yang lalu. Pemerintahan desa Akelamo Kao saat ini sudah semakin baik karena perangkat-perangkat desa yang lain sudah mulai aktif seperti BPD, LPM dan PKK. Pada masa pemerintahan Sudirman M. Jae inilah masuk program PPK. Dari sisi politik desa Akelamo Kao ini cukup penting karena disinilah lokasi berkantornya camat kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat sedangkan berdasar PP No.42 tahun 1999 desa Akelamo Kao menjadi bagian dari Halmahera Utara.
Geografis
Desa Akelamo Kao merupakan desa yang terletak di pinggir teluk Kao dengan luas wilayah ± 150 Ha. Kondisi tanah di desa Akelamo Kao tergolong tanah yang subur dengan potensi alam yang melimpah seperti tambang, laut dan lahan pertanian yang luas.
Administratif
Secara Administratif desa Akelamo Kao berada di dua kecamatan dan dua kabupaten yang berbeda, yaitu Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara.
Desa Akelamo di batasi oleh :
•Desa Pasir Putih dan desa Nusa Ambu (Halmahera Tengah) di sebelah selatan
•Desa Tabobo (Halmahera Utara) di sebelah barat
•Desa Dum – dum (Halmahera Barat) di sebelah Utara
•Teluk Kao di sebelah Timur
Orientasi Lokasi Desa dan Jarak Tempuh
Sebagai wilayah yang terpisahkan oleh lautan dari Ibu Kota Propinsi Maluku Utara, sehingga untuk mencapai desa Akelamo untuk saat ini hanya dilayani lewat angkutan laut melalui pelabuhan Sidangoli yang berjarak ± 75 km dari desa Akelamo Kao. Jasa pelayanan angkutan laut ini dilayani oleh kapal fery yang dapat mengangkut kendaraan roda empat dan speed boat yang hanya mengangkut penumpang dan barang-barang yang bebannya tidak terlalu berat. Sedangkan untuk mencapai desa Akelamo Kao dari Ibu Kota Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo dapat dilakukan melalui jalan darat dengan jarak tempuh ± 145 km.
Sosial dan Kependudukan
Jumlah penduduk desa Akelamo Kao sebanyak 769 jiwa yang terdiri dari laki-laki 402 jiwa dan perempuan 367 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 164 jiwa. Berdasarkan status rumah tangga dan usia dewasa terdiri dari 247 KK, laki-laki dewasa 267 jiwa dan perempuan dewasa 258 jiwa, sedangkan dari status kesejahteraan jumlah
Keluarga Sejahtera-1 (KS-1) sebanyak 27 KK dan Pra Keluarga Sejahtera (Pra KS) sebanyak 82 KK . Komposisi penduduk seperti tersebut tersebar ke dalam 1 Rukun Warga (RW) dan 5 Rukun Tetangga (RT).
Dari komposisi masyarakat secara etnis, desa Akelamo Kao di tempati oleh masyarakat dari berbagai etnis seperti Ternate, bugis, bacan dan sanana dengan etnis Ternate merupakan yang mayoritas. Keberagaman etnis yang ada tidak menjadi penghalang bagi merka untuk tetap berinteraksi dan berbaur dalam kehidupan social. Warga pendatang secara sukarela mengikuti adat, budaya bahasa penduduk setempat yakni etnis Ternate, artinya bahwa masyarakat pendatang tidak membentuk kelompok tersendiri (ekslusif) dan ingin lebih menonjol dari penduduk asli.
Dengan jumlah penduduk yang semuanya beragama islam menyebabkan dari sisi keyakinan atau kebiasaan warga desa Akelamo Kao memiliki keyakinan yang sama yaitu seperti jiarah kubur para leluhur yang dianggap pahlawan kerajaan dan dikeramatkan, syukuran, tahlilan dan melakukan do’a tolak bala.
Masyarakat desa Akelamo Kao memandang bahwa mencari “uang itu untuk makan” artinya bahwa kegiatan mencari nafkah merupakan upaya agar mendapatkan sesuap nasi untuk bisa memepertahankan hidup, sehingga dari pandangan hidup ini, gaya hidup masyarakat desa Akelamo Kao menjadi “giat bekerja” dalam artian bahwa apapun pekerjaan yang mereka lakukan/kerjakan yang penting bisa menghasilkan uang untuk melangsungkan hidup. Selain mereka giat bekerja untuk makan mereka juga memandang hidup untuk membangun rumah, karena rumah merupakan tempat tinggal yang sangat dibutuhkan. Dari sisi ekonomi khususnya untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat tidak biasa menjual barangnya, tapi menggadaikan harta benda milik mereka seperti kebun dan emas.
Starata kemasyarakatan di desa Akelamo Kao masih cukup berpengruh, posisi atau jabatan non formal atau formal seperti Kepala Desa, RW dan RT sangat berpengaruh dengan kapasitasnya sebagai pimpinan, pengayom dan pelindung warga diwilayahnya. Selain dari sudut pandang jabatan atau posisi aspek pengaruh juga dapat dinilai dari sudut pandang ekonomi, sebagai contoh jika seseorang yang memiliki dasar ekonomi yang kuat sehingga mampu mempekerjakan orang lain yang akhirnya orang tersebut sangat tergantung kepadanya. Status ekonomi yang kuat akan semakin memperkuat posisi status social di masyarakat yang pada gilirannya orang ini mampu mengambil keputusan/kebijakan dalam suatu organisasi atau lembagai tentang suatu permasalahan.
Simpul masyarakat yang ada di desa Akelamo Kao terdiri dari pengusaha mikro 10 jiwa, pengusaha kecil 13 jiwa, pengusaha mengengah 5 jiwa, pemilik tanah ≥ 1 Ha 520 jiwa, pedagang sukses 2 jiwa, alim ulama 2 jiwa, perempuan 150 jiwa dan pemuda 162 jiwa.
Mata Pencaharian
Sebagai desa yang berdampingan dengan lautan maka sebagian besar penduduk dewasa dan KK desa Akelamo Kao berprofesi sebagai nelayan bagan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala urusan pembangunan dan juga beberapa warga yang hadir dalam pertemuan RKM tingkat desa diperoleh keterangan bahwa sebelum kerusuhan pada tahun 1999 meletus, penduduk yang berprofesi sebagai nelayan bagan sebanyak 95 % dan sisanya sebesar 5 % berprofesi sebagai pedagang, pegawai dan petani. Dengan banyaknya masyarakat desa Akelamo yang berprofesi sebagai nelayan bagan, menyebabkan teluk Kao penuh dengan bagan-bagan milik warga, bahkan kalau dihitung mungkin jumlah-nya ratusan bagan yang beroperasi.
Unit-unit bagan ini mampu mempekerjakan 4 orang pekerja/karyawan. Hasil yang diperoleh dari tangkapan bagan ini setiap bulannya minimal 3 ton ikan teri dari setiap unitnya, sehingga mampu menghidupi penduduk desa Akelamo Kao, bahkan rumah-rumah yang sekarang bediri dan cukup layak untuk ukuran desa nelayan adalah hasil dari bagan.
Perubahan yang cukup drastis terjadi ketika kerusuhan yang benuansa SARA terjadi, dimana masyarakat tidak ada waktu lagi pergi kelaut untuk melakukan aktifitas mereka. Waktu mereka tersita untuk berjaga-jaga desanya dari serangan pihak luar, meskipun kerusuhan bernuansa SARA yang terjadi di Propinsi Maluku Utara dan khususnya Kabupaten Halmahera Barat ini tidak memakan waktu yang cukup lama, namun suasana tegang dan was-was yang meliputi warga berlangsung cukup lama. Suasana was-was dan khawatir inilah sehingga warga desa Akelamo Kao tidak dapat merawat bagan-bagan mereka, sehingga rusak dimakan oleh kerang-kerang laut yang menempel pada badan bagan.
Kondisi para nelayan bagan kehidupannya semakin parah karena selain bagan-bagan mereka rusak setelah kerusuhan berakhir juga kondisi teluk Kao telah tercemar limbah buangan dari perusahaan tambang emas yang ada di desa tetangga Akelamo Kao yaitu desa Dum-dum. Berdasarkan informasi dari kepala desa Akelamo Kao, bahwa hasil penelitian salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkompeten di bidang lingkungan hidup menyatakan tercemarnya teluk Kao telah menyebabkan binatang-binatang laut seperti udang, ikan teri, kepiting dan jenis-jenis ikan yang lainnya semakin susah didapat, bahkan jenis kerang-kerangan adalah yang paling susah didapat.
Rusaknya bagan-bagan milik warga kemudian kondisi teluk Kao yang telah tercemar limbah logam berat mengakibatkan jumlah penduduk yang matapencahariannya sebagai nelayan menurun drastis, yang pada awalnya sebanyak 95 % turun menjadi 40
%, bahkan informasi dari kaur pembangunan pada RKM tingkat desa menyatakan tinggal 5 % saja yang menjadi nelayan. Sebagian besar warga kini beralih profesi menjadi petani, menjadi tukang bangunan bagi yang ahli di bidang tersebut dan berdagang. Proses alih profesi ini bagi warga tentu memerlukan waktu yang cukup lama karena secara keahlian mereka terbiasa menjadi nelayan.
Komposisi Mata pencaharian saat ini berdasarkan hasil pemetaan sosial terdiri dari petani pemilik 618 jiwa, petani penggarap atau buruh tani 130 jiwa, pedagang 10 jiwa, guru 6 jiwa, bidang jasa 20 jiwa, TNI 2 jiwa dan pegawai negeri 6 jiwa.
Kependidikan
Kesadaran akan pentingnya kepemilikan terhadap ilmu pengetahuan di desa Akelamo Kao sudah cukup baik, dimana hal ini terlihat dari struktur tingkat pendidikan penduduk yang berusia di atas 18 tahun seperti berikut : tidak tamat SD 56 jiwa, tamat SD 264 jiwa, tamat SLTP 157 jiwa, tamat SLTA 97 jiwa dan tamat Akademi/Perguruan Tinggi 5 Jiwa. Sedangkan dari jumlah murid sekolah atau mahasiswa yang masih menuntut ilmu terdiri dari SD 158jiwa, SMP 30 jiwa, SMA 57 jiwa dan Perguruan Tinggi 5 jiwa.
Kepemilikan Atas Aset
Dari jumlah penduduk yang tingga di desa Akelamo Kao sebagian masyarakat telah memiliki sarana transportasi yang terdiri dari sepeda motor 20 KK dan mobil 3 KK. Sedangkan kepemilikan atas rumah tinggal terdiri dari rumah permanent 100 unit dan rumah tidak permanent 186 unit dengan jumlah sambungan listrik 123 unit.
Politik[
Kerusuhan berbau SARA yang meletus pada tahun 1999 yang lalu di Propinsi Maluku Utara tidak menyebabkan kerusakan yang berarti bagi warga desa Akelamo Kao karena
selain desa ini penduduknya 100 % beragama islam juga ketika kerusuhan terjadi seluruh warga bersiap-siap menjaga desanya dari serangan pihak luar yang akan merusak. Berdasarkan penuturan kaur pembangunan, ketika terjadi kerusuhan dari pihak merah (kristiani) sempat datang untuk menyerang desanya, namun oleh masyarakat dapat dihalau tanpa harus menggunakan kekerasan. Implikasi dari kondisi politik saat itu yaitu rusaknya bagan-bagan milik masyarakat (lihat mata pencaharian).
Kondisi politik yang cukup berkepanjangan bagi Desa Akelamo Kao adalah politik tarik menarik kepentingan antara Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Utara. Proses tarik menarik ini terjadi semenjak tahun 1999 semenjak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 tahun 1999 tentang pemekaran kabupaten Maluku Utara menjadi beberapa Kabupaten yang diantaranya berisi bahwa enam desa yaitu desa Dum-dum, Ake Sahu, Akelamo Kao, Bobane Igo, Pasir Putih dan Tetewang menjadi bagian dari Halmahera Utara. Namun realitas yang ada khususnya di desa Akelamo Kao masyarakat menginginkan bergabung dengan Kabupaten Halmahera Barat, hal ini desebabkan karena dari sisi sejaraah masyarakat Akelamo Kao menjadi bagian dari kesultanan Jailolo (Ibu Kota Kabupaten Halmahera Barat).
Berdasarkan keterangan dari pihak Bappeda Kabupataen Halmahera Barat, Kades Akelamo Kao dan beberapa warga yang sempat diwawancara menyatakan bahwa fasilitasi masyarakat baik dari sisi kepemerintahan, social, politik dan ekonomi lebih banyak dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan bukannya oleh pemerintah Halmahera Utara sebagai pihak yang memperoleh wewenang untuk memfasilitasi warga Akelamo Kao sesuai dengan PP No 42 tersebut.
Kondisi politik tarik menarik dengan argument yang berbeda ini bukannya tidak diketahui pihak propinsi, namun ketika dilakukan konfirmasi kepada pihak pemerintahan propinsi tentang kondisi politik terkait dengan rencana tim fasilitator untuk memfasilitasi Pilot
Project Program Penanggulangan Kemsikinan di Perkotaan Tahap 3 (P2KP-3) di empat desa dan dua diantaranya menjadi bagian dari tarik menarik kepentingan tersebut, diperoleh informasi bahwa pihak Propinsi pun belum menemukan solusi yang tepat untuk kondisi ini. Proses penyelesaian ini tidak hanya sampai pada tingkat propinsi saja, bahkan telah sampai pada tingkat pusat. Berdasarkan informasi dari Kades Akelamo Kao, bahwa sudah tiga kali perwakilan dari pusat (Jakarta) yang datang ke Akelamo Kao untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, bahkan Kades sendiri berungkali dipanggil ke propinsi namun tetap belum ditemukan penyelesaiannya.
Kondisi politik tarik menarik ini sempat memanas karena kedua Kabupaten yang mempertahankan ke enam desa dan salah satunya desa Akelamo tersebut telah membentuk kecamatan masing-masing yaitu Kecamatan Jailolo Timur dan Kecamatan Kao Teluk serta telah melantik Camatnya. Kecamatan Jailolo Timur sebagai bagian dari Kabupaten Halmahera Barat berkantor di desa Akelamo Kao, sedangkan kantor Kecamatan Kao Teluk (Kabupaten Halmahera Utara) berlokasi di desa Dum-dum, bahkan informasi ini sempat membuat emosi sebagian masyarakat desa Akelamo Kao, meskipun tidak sampai terjadi konflik horizontal.
Implikasi dari suasana politik ini membuat sebagian warga enggan memakai Akelamo Kao menjadi nama desa mereka, tapi mereka telah menamai desa mereka dengan Akelamo Raya, bahkan dua orang ibu yang hadir pada acara Rembug Kesiapan Masyarakat P2KP menyatakan bahwa nama desa mereka adalah Akelamo Raya dan biarlah nama Akelamo Kao tersimpan dalam hati menjadi sebuah kenangan (Akelamo Kao in Memoriam).
Masalah dan Potensi
Beberapa permasalahan yang cukup menonjol di desa Akelamo Kao ialah :
•Ekonomi, akibat dari alih profesi menyebabkan warga susah untuk mencari kerja, karena memang di sisni tidak ada lapangan pekerjaan yang lain seperti di kota. Selain hal itu juga dengan tidak adanya pasar menyebabkan warga yang berprofesi sebagai petani tidak tahu harus kemana untuk menjual hasil pertaniannya.
•Sosial, kondisi masyarakat miskin di desa Akelamo kao membutuhkan santunan dan perbaikan rumah-rumah yang tidak layak huni.
•Lingkungan, kondisi lingkungan yang perlu mendapatkan perhatian adalah perbaikan dan peningkatan jalan lingkungan, parit dan tempat pembuangan sampah
Upaya untuk menyelesaikan permasalahan telah dilakukan masyarakat meski belum optimal. Upaya ini tentu dilakukan karena masyarakat masih memiliki beberapa potensi yang dapat dijadikan sebagai sarana dalam memecahkan permasalahan mereka. Adapun potensi yang dimiliki desa Akelamo Kao ialah :
•Ekonomi, Hasil laut yang cukup banyak seperti ikan teri, cumi-cumi dan lahan pertanian
•Social, adat gotong royong atau kerja bakti masih menjadi satu kebiasaan bagi mereka seperti dalam membangun rumah, menarik perahu dan menggarap lahan pertanian.
•Lingkungan, teluk Kao dengan hasil yang melimpah yang pernah terjadi sebelum kerusuhan dan dibukanya tambang emas dapat menjadi solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Respon Masyarakat terhadap P2KP
Sebelum program P2KP masuk di desa Akelamo Kao beberapa program yang lain khususnya program dari pemerintah pernah masuk seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), namun pada kenyataannya program ini mengalami kegagalan di tingkat aplikasi di lapangan. Berdasarkan hasil pemetaan sosial program ini menjadi gagal karena sistim kelembagaan yang tidak baik dimana disini timbul adanya kelompok-kelompok dan adanya pemisahan jabatan ketua dan wakil ketua, sehingga terkesan ada yang lebih berkuasa dalam kelembagaan. Selain hal tersebut juga karena kurang adanya proses pembelajaran pada masyarakat sehingga menjadi tidak tepat sasaran.
Pelaksanaan program P2KP di tingkat masyarakat mendapat respon yang cukup baik hal ini nampak dari pesan yang disampaikan pada saat pelaksanaan sosialisasi awal oleh kepala desa Akelamo Kao yang menyatakan bahwa sebagai desa uji coba atau percontohan program P2KP-3 khususnya di Kecamatan Jailolo Timur ini harus berhasil. Pesan kepala desa Akelamo Kao ini cukup beralasan karena beberapa program yang masuk ke desa ini selalu gagal dan tidak memberikan suasana yang berbeda terhadap masyarakatnya. Ketidak adaan pendampingan yang maksimal adalah salah satu penyebab kegagalan dari setiap program yang masuk.
Respon yang cukup bagus juga diungkapkan beberapa warga yang menyatakan bahwa program P2KP merupakan program yang berbeda dari program-program yang lain, karena ada pelibatan warga secara aktif mulai dari tahap sosialisasi awal serta dalam hal kelembagaan tidak mengenal jabatan ketua dan wakil ketua, sehingga tidak ada yang lebih berkuasa dan lebih banyak pembelajarannya hingga masyarakat bisa lebih banyak tahu programnya.
DESA BOBANE IGO
Sejarah
Desa Bobane Igo telah ada sejak tahun 1206 yang lalu atau pada tahun 800 M. Pasa saat itu nama Bobane Igo masih bernama “To Igo” dalam bahasa Tobelo yang berarti “Saya Suka”.
Pada masa pemerintahan kerajaan Ternate di tahun 19.. desa Bobane Igo pernah dijadikan distrik dua kecamatan yaitu kecamatan Kao dan Kecamatan Wasile dengan nama camat Sangaji. Perkembangan penyebaran agama islam pada saat itu mulai masuk ke desa Bobane Igo yang dibawa oleh Kalero dari Tidore dan Caya/Musa dari Bone, kemudian ke dua tokoh ini menetap di desa Bobane Igo yang pada akhirnya dari kedua tokoh inilah di desa ini terkenal dengan 2 marga besar yaitu marga Kalero dan Musa.
Desa Bobane Igo pada masa pemerintahan kerajaan Ternate merupakan pintu masuk bagi siapa saja yang akan bertemu dengan sultan yang berkedudukan di Jailolo, dan berdasarkan penuturan kepala desa bahwa warga yang akan menghadap harus mengambil batuan yang ada di Bobane Igo dan harus menggunakan pakaian adat sebagai tanda bahwa mereka telah tiba di desa Bobane Igo.
Satu cerita cukup menarik yang mewarnai sejarah desa Bobane Igo ialah tentang riwayat air pancuran, dimana pada awalnya desa Bobane Igo atau desa To Igo sangat kekurangan akan kebutuhan air, namun salah seorang tokoh desa yang bernama Boky Fuya berasal dari Tidore dan telah lama menetap di desa ini melakukan tapa atau bersemedi meminta air. Dengan kesungguhan dan keikhlasan beliau maka datanglah air pancuran atau lebih dikenal dengan “Air Boki”.
Geografis
Desa Bobane Igo adalah desa yang terletak di tengah-tengah pulau halmahera dan termasuk daerah pegunungan dengan ketinggian ± 100 M dari permukaan laut. Luas wilayah desa Bobane Igo sebesar ± 300 Ha dengan kondisi tanah yang subur, sehingga berbagai jenis tanaman dapat tumbuh dengan baik. Selain kondisi tanahnya yang subur, desa Bobane Igo juga memiliki laut sebagai sumber daya alam masyarakatnya.
Administratif
Secara Administratif desa Bobane Igo berada di dua kecamatan dan dua kabupaten yang berbeda, yaitu Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara.
Desa Bobane Igo di batasi oleh :
•Desa Sofifi (Kota Tidore Kepulauan) di sebelah selatan
•Desa Dodingan (Kabupaten Halmahera Barat) di sebelah barat
•Desa Tetewang (Kabupaten Halmahera Barat) di sebelah Utara
•Desa Pasir Putih di sebelah Timur
Orientasi Lokasi Desa dan Jarak Tempuh
Desa Bobane Igo merupakan desa yang tak terampau untuk dijangkau baik dari laut maupun dari darat, apalagi fasilitas jalan yang menghubungkan desa ini dengan desa-desa yang lain baik masih dalam lingkup kabupaten yang sama ataupun berbeda kabupaten sudah di aspal, sehingga memberikan kenyamanan dalam perjalanan.
Lokasi desa Bobane Igo dari Ibu Kota Kabupaten Halmahera Barat berjarak ± 117,4 km sedangkan dari Ibu Kota Propinsi Maluku Utara harus melalui jalur laut dan singgah dulu
di pelabuhan Sidangoli baru melanjutkan perjalanan darat dengan jarak ± 52 km, sedangkan jarak dari Ibu Kota Kecamatan Jailolo Timur ± 46 km.
Sosial dan Kependudukan
Jumlah penduduk desa Bobane Igo sebanyak 1735 jiwa yang terdiri dari laki-laki 982 jiwa, perempuan 753 jiwa dan jumlah jiwa miskin sebanyak 840 jiwa. Berdasarkan status rumah tangga dan usia dewasa terdiri dari 385 KK, 751 laki-laki dan dewasa dan 476 perempuan dewasa, kemudian dari status kesejahteraan jumlah Keluarga Sejahtera-1 (KS-1) sebanyak 164 KK dan Keluarga Pra Sejahtera 221 KK . Komposisi penduduk seperti tersebut tersebar ke dalam 2 Rukun Warga (RW) dan 11 Rukun Tetangga (RT).
Dari komposisi masyarakat secara etnis, desa Bobane Igo termasuk desa dengan multi etnis, karena selain etnis asli masyarakat Bobane Igo yaitu etnis “Gorab” juga terdapat etnis Bugis, Tobelo, Ternate, Makian, Tidore, Morotai dan masih banyak lagi etnis-etnis lain yang tinggal di desa ini. Keberagaman etnis yang ada tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk tetap berinteraksi dan berbaur dalam kehidupan social, karena telah tinggal di desa ini dalam waktu puluhan tahun bahkan ratusan tahun yang lalu.
Simpul masyarakat yang ada di desa Bobane Igo terdiri dari pengusaha kecil 3 jiwa, pengusaha menengah 4 jiwa, pemilik tanah ≥ 1Ha 385 jiwa, pedagang sukses 10 jiwa, alim ulama 15 jiwa, perempuan 75 jiwa dan pemuda 94 jiwa.
Mata Pencaharian
Kondisi alam desa Bobane Igo dengan kesuburan tanahnya, sehingga sebagian besar masyarakatnya memiliki pohon-pohon cengkeh yang menebarkan harum yang khas apalagi jika sudah tiba waktunya musim panen cengeh disepanjang jalan desa Bobane
Igo terhampar cengkeh-cengkeh yang sedang di jemur, sehingga keluarga yang mata pencahariannya sebagai petani pemilik sebanyak 164 jiwa, pedagang 20 jiwa, guru 42 jiwa, bidang jasa 60 jiwa, TNI 4 jiwa, buruh 130 jiwa dan pegawai negeri 25 jiwa. Selain tanah yang subur desa Bobane Igo juga memiliki potensi laut yang dapat jadi tempat bagi warganya untuk mencari nafkah, adapun jumlah keluarga yang mata pencahariannya sebagai nelayan sebanyak 140 KK.
Kependidikan
Kesadaran akan pentingnya kepemilikan terhadap ilmu pengetahuan dan kemauan yang besar untuk memberantas buta aksara dan buta angka di desa Bobane Igo cukup tinggi, dimana hal ini terlihat dari struktur tingkat pendidikan penduduk yang berusia di atas 18 tahun seperti berikut : tidak tamat SD 30 jiwa, tamat SD 40 jiwa, tamat SLTP 45 jiwa, tamat SLTA 60 jiwa dan tamat Akademi/Perguruan Tinggi 20 Jiwa. Sedangkan dari jumlah murid sekolah atau mahasiswa yang masih menuntut ilmu terdiri dari TK 20 jiwa, SD 345 jiwa, SMP 167 jiwa, SMA 120 jiwa dan Perguruan Tinggi 50 jiwa.
Kepemilikan Atas Aset
Dari jumlah penduduk yang tinggal di desa Bobane Igo sebagian masyarakat telah memiliki sarana transportasi yang terdiri dari sepeda motor 30 KK dan mobil 8 KK. Sedangkan kepemilikan atas rumah tinggal terdiri dari rumah permanent 200 unit dan rumah tidak permanent 79 unit dengan jumlah sambungan listrik 230 unit dan pemilik jamban pribadi 160 unit.
Politik
Berkah merupakan bagian dari desa Bobane Igo karena diberikan rasa aman dan terhindar dari konflik yang terjadi di Maluku Utara pada tahun 1999 yang lalu. Satu cerita
yang cukup menarik ketika konflik ditempat lain pecah tetapi di desa Bobane Igo tidak terjadi konflik antar desa yang berbau SARA meskipun desa-desa yang berbatasan dengan desa ini sebagian besar pemeluk kristiani bahkan ada salah satu desa yang 100% masyarakatnya umat kristiani. Tidak terjadinya konflik di desa ini dikarenakan masih adanya hubungan kekerabatan yang dekat antara desa-desa yang bertetangga, bahkan seperti yang pernah disampaikan oleh kades Bobane Igo ada satu kesepakatan tidak tertulis antar 4 (empat) warga desa untuk saling bahu membahu menjaga desa dari ancaman penyerangan baik itu datangnya dari dalam desa sendiri maupun dari luar, sebagai contoh misalnya kalau ada sekelompok orang dari komunitas atau agama tertentu yang akan menyerang desa Bobane Igo yang penduduknya muslim maka sebelum sampai mereka sudah dihadang warga desa yang sama keyakinannya dengan si penyerang. Tidak hanya soal hubungan keamanan tapi hubungan social pun sampai sekarang masih berlangsung seperti apabila ada orang meninggal di salah satu desa itu, orang dari desa lain akan pergi ta’ziah (berkunjung ke rumah orang meninggal) walaupun agama yang mereka yakini berbeda.
Sedangkan kondisi politik yang lain yang terjadi di Desa Bobane Igo adalah tarik menarik kepentingan antara Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Utara. Proses tarik menarik ini terjadi semenjak tahun 1999 semenjak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 tahun 1999 tentang pemekaran kabupaten Maluku Utara menjadi beberapa Kabupaten yang diantaranya berisi bahwa enam desa yaitu desa Dum-dum, Ake Sahu, Akelamo Kao, Bobane Igo, Pasir Putih dan Tetewang menjadi bagian dari Halmahera Utara. Namun realitas yang ada khususnya di desa Bobane Igo masyarakat menginginkan bergabung dengan Kabupaten Halmahera Barat, hal ini desebabkan karena dari sisi sejaraah masyarakat Bobane Igo menjadi bagian dari kesultanan Jailolo (Sekarang Ibu Kota Kabupaten Halmahera Barat).
Berdasarkan keterangan dari pihak Bappeda Kabupataen Halmahera Barat, Kades Bobane Igo dan beberapa warga yang sempat diwawancara menyatakan bahwa fasilitasi masyarakat baik dari sisi kepemerintahan, social, politik dan ekonomi lebih banyak dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan bukannya oleh pemerintah Halmahera Utara sebagai pihak yang memperoleh wewenang untuk memfasilitasi warga Bobane Igo sesuai dengan PP No 42 tersebut.
Kondisi politik tarik menarik dengan argument yang berbeda ini bukannya tidak diketahui pihak propinsi, namun ketika dilakukan konfirmasi kepada pihak pemerintahan propinsi tentang kondisi politik terkait dengan rencana tim fasilitator untuk memfasilitasi Pilot Project Program Penanggulangan Kemsikinan di Perkotaan Tahap 3 (P2KP-3) di empat desa dan dua diantaranya menjadi bagian dari tarik menarik kepentingan tersebut, diperoleh informasi bahwa pihak Propinsi pun belum menemukan solusi yang tepat untuk kondisi ini. Proses penyelesaian ini tidak hanya sampai pada tingkat propinsi saja, bahkan telah sampai pada tingkat pusat. Berdasarkan informasi dari Kades Bobane Igo, bahwa sudah tiga kali perwakilan dari pusat (Jakarta) yang datang ke Bobane Igo untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, bahkan Kades sendiri berungkali dipanggil ke propinsi namun tetap belum ditemukan penyelesaiannya.
Kondisi politik tarik menarik ini memang tidak menjadi hal yang panas bagi desa Bobane Igo, meskipun pemerintah Kabupaten Halmahera Utara telah membentuk Kecamatan Kao Teluk serta telah melantik Camatnya.
Masalah dan Potensi
Beberapa permasalahan yang cukup menonjol di desa Bobane Igo ialah :
•Ekonomi, masyarakat yang hidupnya konsumtif dan tidak mampu mengelola penghasilan ekonomi.
•Sosial, kenakalan remaja dan mulai masuknya pengruh-pengaruh narkoba serta kebiasaan mabuk-mabukkan dikalangan pemuda dan remaja.
•Lingkungan, jalan setapak yang ada di desa Bobane Igo perlu mendapat perhatian agar dapat meningkatkan jalannya roda perekonomian.
Upaya untuk menyelesaikan permasalahan telah dilakukan masyarakat meski belum optimal. Upaya ini tentu dilakukan karena masyarakat masih memiliki beberapa potensi yang dapat dijadikan sebagai sarana dalam memecahkan permasalahan mereka. Adapun potensi yang dimiliki desa Boabane Igo ialah :
•Ekonomi, potensi pertanian seperti hasil pertanian cengkeh, hasil laut yang masih dapat dioptimalkan.
•Social, adat gotong royong atau bari masih menjadi satu kebiasaan bagi masyarakat desa Bobane Igo
•Lingkungan, potensi tanah yang subur namun belum dimanfaatkan untuk jenis tanaman horticultura.
Respon Masyarakat terhadap P2KP
Sebelum program P2KP masuk ke desa Bobane Igo beberapa program yang lain khususnya program dari pemerintah pernah masuk seperti program raskin, namun pada kenyataannya program ini mengalami kegagalan di tingkat aplikasi di lapangan. Program ini menjadi gagal karena tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam menentukan sasaran yang berhak untuk menerima raskin, sehingga program ini menimbulkan bentrok sesama warga karena ketidak tepatan sasaran.
Pelaksanaan program P2KP di tingkat masyarakat mendapat respon yang cukup baik, apalagi setelah mereka memahami tentang keberadaan dan tujuan daripada program. Respon yang baik ini nampak dari tanggapan-tanggapan masyarakat bahwa proyek
P2KP konsepnya bagus dan mereka berharap agar kepala desa dan staf pemerintahan desa untuk mengikuti petunjuk dan aturan yang ditetapkan oleh P2KP, sehingga program ini dapat berjalan dengan sukses. Respon positif juga dapat dilihat dari pertanyaan warga yang lebih mengarah kepada tentang kapan waktu pembentukan BKM, bagaimana prosesnya.
DESA TONIKU
Sejarah
Pada jaman kesultanan Jailolo ada seorang panglima dari Kao yang bernama Muhammad Bingkas yang memberontak kepada Belanda. Mengetahui bahwa panglima Kao ini memberontak maka Belanda pun mengejar-ngejar sang panglima. Merasa konsisinya tidak aman maka Panglima Bangkis bersembunyi di suatu tempat tersembunyi (bahasa Ternate Toma Hiku), dimana pihak Belanda tidak dapat menemukannya. Takdir berkata lain tempat persembunyian Panglima Kao ini pun akhirnya ditemukan oleh Belanda yang kemudian menyergapnya. Dalam penyergapan ini Panglima Muhammad Bingkas tertembak dan gugur sebagai pahlawan. Untuk mengenang kepahlawan Panglima Muhammad Bingkas, maka tempat ini diberi nama Toma Hiku dan seiring perkembangan zaman dan tata bahasa sehingga berubah menjadi Toniku hingga sekarang. Adapun makam panglima Muhammad Bingkas sampai sekarang masih ada dan dirawat dengan baik oleh masyarakat desaToniku.
Geografis
Desa Toniku merupakan desa nelayan dengan luas wilayah ± 100 Ha dengan ketinggain dari permukaan laut antara 0 m s/d 50 m. Kondisi tanah di desa Toniku tergolong tanah yang subur dengan potensi alam yang melimpah seperti laut dan lahan pertanian yang luas.
Administratif
Secara Administratif desa Tonkiku berada di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
Desa Toniku di batasi oleh :
•Desa Tewe (Kabupaten Halmahera Barat) di sebelah selatan
•Kabupaten Halmahera Tengah di sebelah barat
•Desa Rioribati (Kabupaten Halmahera Barat) di sebelah Utara
•Laut Maluku di sebelah Timur
Orientasi Lokasi Desa dan Jarak Tempuh
Desa Toniku yang berada di tepi laut Maluku dapat ditempuh melalui jarlur laut atau darat. Masyarakat desa Toniku dapat melakukan perjalanan ke Ibu Kota Propinsi Maluku Utara di Ternate dengan menggunakan perahu kayu yang dilengkapi dengan mesin boat setiap hari selasa dan sabtu (hari pasar). Pelayanan jalur darat khususnya bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke Ibu Kota Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo dilayani oleh angkutan mikrolet 4 kali dalam satu hari, ojeg dengan jarak tempuh ± 80 km.
Sosial dan Kependudukan
Jumlah penduduk desa toniku sebanyak 759 jiwa yang terdiri dari laki-laki 389 jiwa, perempuan 370 jiwa dan jumlah penduduk miskin 450 jiwa. Berdasarkan status rumah tangga dan usia dewasa terdiri dari 180 KK, 334 jiwa lak-laki dewasa dan 215 perempuan dewasa, adapun dari status kesejahteraan jumlah Keluarga Sejahtera-1 (KS-1) sebanyak 74 KK dan Pra Keluarga Sejahtera (Pra KS) sebanyak 30 KK . Komposisi penduduk seperti tersebut tersebar ke dalam 5 Rukun Tetangga (RT).
Secara etnis, desa Toniku di tempati oleh masyarakat dari berbagai etnis seperti Ternate, Bugis Bone, Bugis Pingrang, Bugis Sopeng dan Jawa, sedangkan etnis Ternate merupakan etnis mayoritas. Keberagaman etnis yang ada tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk tetap berinteraksi dan berbaur dalam kehidupan social. Dimana hal ini dapat dibuktikan dengan kegiatan gotong royong dalam berbagai kegiatan seperti membangun rumah warga, kematian, perkawinan, membangun rumah ibadah, kegiatan seremonial. Bahasa masyarakat Toniku sehari-hari ialah bahasa Ternate dan Melayu Muda.
Sebagai masyarakat desa yang jauh dari hiruk pikuk suasana kota maka kehidupan masyarakat desa Toniku penuh dengan kesederhanaan dan kesahajaan, namun dibalik kesederhanaan mereka juga para pekerja keras yang hal ini dapat dilihat dari aktifitas keseharian mereka. Masyarakat desa Toniku memilki kebiasaan setelah melakukan aktifitas siang hari di kebun maka malam harinya sebagain ada yang pergi ke bagan-bagan mereka untuk menangkap ikan.
Starata kemasyarakatan di desa Toniku dipandang berdasarkan ketokohan baik dari posis atau jabatan non formal atau formal seperti Kepala Desa, ketua RT, ketua LPM, ketaua BPD, Imam desa, Tokoh Pemuda dan sebagainya. Selain dari sudut pandang jabatan atau posisi aspek pengaruh juga dapat dinilai dari sudut pandang ekonomi, hampir semua yang menjadi tokoh di desa Toniku dan memegang jabatan atau posisi seperti di atas merupakan oang-orang yang memiliki perekonomian yang mapan. Status ekonomi yang kuat akan semakin memperkuat posisi status social di masyarakat.
Simpul masyarakat yang ada di desa Toniku terdiri dari pengusaha mikro 3 jiwa, pengusaha kecil 10 jiwa, pengusaha menengah 17 jiwa, pemilik tanah ≥ 1 Ha 80 jiwa, pedagang sukses 2 jiwa, anggota dewan 1 jiwa, alim ulama 3 jiwa, perempuan 85 jiwa dan pemuda 1302 jiwa.
Mata Pencaharian
Desa Toniku merupakan desa nelayan sebagaimana yang ditetapkan oleh Gubernur Propinsi Maluku Utara. Sebutan desa nelayan bagi desa Toniku sangat tepat karena posisinya yang berada di tepi pantai laut Maluku. Meskipun memiliki predikat sebagai desa nelayan namun mata pencaharian masyarakat desa Toniku tidak hanya sebagai nelayan (bagan).
Mata pencaharian masyarakat desa Toniku terdiri dari petani pemilik 125 jiwa, pedagang 10 jiwa, guru 6 jiwa, jasa 17 jiwa, buruh bagan 117 jiwa, pengrajin 5 jiwa dan pegawai negeri 6 jiwa.
Kependidikan
Kesadaran akan pentingnya kepemilikan terhadap ilmu pengetahuan di desa Toniku cukup baik, dimana hal ini terlihat dari struktur tingkat pendidikan penduduk yang berusia di atas 18 tahun seperti berikut : tidak tamat SD 80 jiwa, tamat SD 150 jiwa, tamat SLTP 80 jiwa, tamat SLTA 125 jiwa dan tamat Akademi/Perguruan Tinggi 7 Jiwa. Sedangkan dari jumlah murid sekolah atau mahasiswa yang masih menuntut ilmu terdiri dari TK 50 jiwa, SD 118 jiwa, SMP 32 jiwa, SMA 34 jiwa dan Perguruan Tinggi/Akademi 10 jiwa.
Kepemilikan Atas Aset
Dari jumlah penduduk yang tingga di desa Toniku sebagian masyarakat telah memiliki sarana transportasi yang terdiri dari sepeda motor 30 KK, mobil 1 KK lainnya 2 KK. Sedangkan kepemilikan atas rumah tinggal terdiri dari rumah permanent 60 unit, tidak permanent 54 unit, unit-unit rumah tersebut yang telah memiliki sambungan listrik sebanyak 90 unit, sambungan air bersih 7 unit dan yang memilki jamban pribadi 10 unit.
Politik
Kerusuhan berbau SARA yang meletus pada tahun 1999 yang lalu di Propinsi Maluku Utara tidak menyebabkan korban jiwa bagi warga desa Toniku karena selain desa ini penduduknya 100 % beragama islam juga ketika kerusuhan terjadi seluruh warga bersiap-siap menjaga desanya dari serangan pihak luar yang akan merusak, dimana sebelumnya kaum wanita dan anak-anak telah diungsikan terlebih dahulu ke Ternate, sehingga yang tinggal hanya kaum laki-laki.
Kerusuhan yang terjadi meninggalkan bekas yang kini masih terasa khsusnya dari sisi mata pencaharian warga, dimana sebelum kerusuhan terjadi sebagian besar masyarakat Toniku memiliki bagan yang digunakan untuk menangkap ikan. Satu unit bagan mampu mempekerjakan 5 orang yang dibayar dengan sistim bagi hasil 50:50 setelah dipotong biaya operasional. Pecahnya kerusuhan yang menyebabkan kekhawatiran dan was-was hampir satu mengakibatkan banyak bagan-bagan yang tenggelam karena tidak ada perawatan dari pemiliknya.
Pasca kerusuhan suasana politik desa Toniku cukup kondusif, hal ini terlihat dari penerimaan mereka terhadap tim faslilitator pilot project P2KP-3 cukup baik dan tidak ada rasa kecurigaan yang berlebihan. Selain penerimaan yang baik juga masyarakat desa Toniku dapat dikumpulkan untuk menerima penjelasan tentang P2KP tanpa rasa takut dan was-was.
Masalah dan Potensi
Beberapa permasalahan yang cukup menonjol di desa Toniku ialah :
•Ekonomi, akibat dari kerusuhan menyebabkan banyak warga yang awalnya sebagai buruh bagan menjadi berkurang.
Tidak adanya dermaga di Toniku menyebabkan kesulitan bagi warga untuk melakukan aktifitas ekonomi mereka khususnya untuk membawa barang-barang
hasil bumi ke kota Ternate, sehingga di desa Toniku mengenal hari pasar yaitu hari selasa dan sabtu.
•Sosial, kondisi masyarakat miskin di desa Tonkiku dengan kondisi rumah yang tidak layak membutuhkan santunan dan perbaikan rumah.
•Lingkungan, kondisi jalan-jalan yang ada di desa Toniku semuanya masih tanah, sehingga ketika hujan turun sebagian besar jalanan tergenang dan menjadi becek dan sulit untuk dilalui oleh kendaraan bermotor.
Upaya untuk menyelesaikan permasalahan telah dilakukan masyarakat meski belum optimal. Upaya ini tentu dilakukan karena masyarakat masih memiliki beberapa potensi yang dapat dijadikan sebagai sarana dalam memecahkan permasalahan mereka. Adapun potensi yang dimiliki desa Toniku ialah :
•Ekonomi, masih adanya bagan-bagan yang beroperasi di desa Toniku tentunya dapat menyerap tenaga kerja buruh bagan meskipun tidak sebanyak ketika sebelum kerusuhan. Selain bagan desa Toniku masih memiliki potensi yang cukup potensial yaitu kebun-kebun yang masih luas dan belumdioptimalkan
•Social, adat gotong royong atau kerja bakti masih menjadi satu kebiasaan bagi mereka seperti dalam membangun rumah, perkawinan, kematian dan lain- lain.
•Lingkungan, area tanah subur yang masih luas dapat dijadikan sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masayarakat desa Toniku
•Potensi pantai yang masih dapat dikembangkan sebagai dermaga untuk merapatnya speed boat dari atau ke Ternate.
Respon Masyarakat terhadap P2KP
Sebelum program P2KP masuk di desa Toniku beberapa program yang lain khususnya program dari pemerintah pernah masuk seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT), namun pada kenyataannya program ini mengalami kegagalan di tingkat aplikasi di lapangan. Kegagalan program BLT ini dikarenakan dalam hal penyaluran banyak menimbulkan kecemburuan warga, karena masyarakat sebagai penerima langsung dari program ini tidak dilibatkan secara langsung khususnya dalam menentukan siapa-siapa yang berhak. Selain hal tersebut berdasarkan penuturan masyarakat bahwa mereka tidak pernah tahu apa kriteria penerima BLT, karena semuanya telah ditentuakan oleh tim dari kecamatan.
Pelaksanaan program P2KP di tingkat masyarakat mendapat respon yang cukup baik, meskipun pada awalnya kebanyakan masyarakat lebih banyak menanyakan tentang masalah dana, namun dengan terus menerus tim faskel mencoba mengarahkan mereka tentang konsep P2KP yang sebenarnya. Resspon yang bagus ditunjukan dari keseriusan masyarakat dalam melakukan sosialisasi tingkat basis dan satu hal yang cukup menarik adalah permintaan mereka pada saat pelatihan agar waktunya ditambah satu hari lagi khusus untukmembahas tentang pemberdayaan dan kepemimpinan.
DESA SIDANGOLI DEHE
Sejarah
Desa Sidangoli Dehe merupakan pemekaran dari desa Sidangoli Gam (desa induk). Kata Sidangoli berasal dari bahasa Ternate “Sihidangori” yang berarti lihat saya sedangkan “Dehe” berarti ujung, sesuai dengan namanya orang banyak berdatangan ke desa ini meskipun hanya untuk singgah sebelum meneruskan perjalanan ke desa-desa yang lain atau menuju ke Tobelo (Kabupaten Halmahera Utara). Bagi warga masyarakat
yang akan melakukan perjalanan dari pulau Halmahera menuju Ternate atau sebaliknya dengan membawa kendaraan pribadi mau tidak mau harus lewat Sidangoli, karena disinilah satu-satunya pelabuhan di Halmahera Barat yang melayani pelayaran kapal ferry yang dapat mengangkut kendaraan roda empat.
Geografis
Desa Sidangoli Dehe merupakan desa dataran rendah dan berbatasan dengan laut, sehingga udaranya sangat menyengat ketika siang hari. Luas wilayah desa Sidangoli Dehe ± 150 Ha dengan ketinggain dari permukaan laut antara 0 m s/d 10 m. Kondisi alam desa Sidangoli Dehe menyimpan objek alam yang unik dan langka yaitu burung bidadari yang hanya keluar setiap pukul 06:00 pagi dan 06:00 sore.
Administratif
Secara Administratif desa Sidangoli Dehe berada di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
Desa Sidangoli Dehe di batasi oleh :
•Laut Maluku di sebelah selatan
•Desa Sidangoli Gam (Kabupaten Halmahera Barat) di sebelah barat
•Desa Domator (Kabupaten Halmahera Barat) di sebelah Utara
•Desa Ake Jailolo di sebelah Timur
Orientasi Lokasi Desa dan Jarak Tempuh
Perjalanan laut dari Ibu Kota Propinsi Maluku Utara dapat ditempuh dalam waktu ± 2 jam perjalanan dengan kapal fery dan waktu tempuh dengan speed boat ± 30 menit.
Sedangkan untuk mencapai desa Sidangoli Dehe dari Ibu Kota Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo dapat dilakukan melalui jalan darat dengan jarak tempuh ± 65 km.
Sosial dan Kependudukan
Jumlah penduduk desa Sidangoli Dehe berdasarkan data tahun 2005 sebanyak 1686 jiwa yang terdiri dari laki-laki 773 jiwa, perempuan 905 jiwa dengan jumlah jiwa miskin sebanyak 348 jiwa. Berdasarkan status rumah tangga terdiri dari 368 KK, sedangkan dari status kesejahteraan jumlah Keluarga Sejahtera-1 (KS-1) sebanyak 30 KK dan Pra Keluarga Sejahtera (Pra KS) sebanyak 28 KK . Komposisi penduduk seperti tersebut tersebar ke dalam 2 Rukun Warga (RW) dan 6 Rukun Tetangga (RT).
Secara etnis, desa Sidangoli Dehe di tempati oleh masyarakat dari berbagai etnis seperti Ternate, Bugis, Sangir, Buton, Jawa dan Manado, sedangkan etnis Ternate merupakan etnis mayoritas. Meskipun dengan keberagaman etnis yang ada, namun kehidupan masyarakat desa Sidangoli Dehe tetap rukun, berdampingan, berbaur dan masing-masing etnis atau suku tidak menciptakan kelompok-kelompok ekslusif. Dari sisi lain masyarakat pendatang berupaya untuk menyesuaikan dengan adat dan kebiasaan masyarakat asli sehingga tercipta keharmonisan hubungan sesama warga.
Karakter yang cukup menyita perhatian bagi desa Sidangoli Dehe ialah karakter masyarakat dari suku Bugis dan Sangir yang keras dan temperamental, dimana jika terjadi perselisihan sesama sukunya mereka tidak segan-segan untuk menggunakan kekerasan, bahkan menggunakan senjata tajam (badik).
Bahasa masyarakat desa Sidangoli Dehe yang biasa dipergunakan dalam berinteraksi sesama warga sehari-hari ialah bahasa Ternate dan Melayu Muda.
Gaya hidup masyarakat desa Sidangoli Dehe masih tergolong sederhana walaupun desa mereka merupakan tempat singgah msyarakat Tobelo yang akan bepergian ke
Ternate atau sebaliknya. Masyarakat desa Sidangoli selain beraktifitas di laut juga di kebun dan di jasa transportasi.
Starata kemasyarakatan di desa Sidangoli Dehe dipandang berdasarkan ketokohan baik non formal atau formal seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, ketua RW, ketua RT, ketua LPM dan tokoh pemuda dipandang karena kemampuan berorganisasinya, sedangkan Imam desa disegani dan dihormati karena dianggap memilki kharisma dan keluasan ilmu agamanya.
Simpul masyarakat yang ada di desa Sidangoli Dehe terdiri dari pengusaha mikro 12 jiwa, pengusaha kecil 15 jiwa, pengusaha menengah 17 jiwa, pemilik tanah ≥ 1 Ha 10 jiwa, pedagang sukses 15 jiwa, anggota dewan 1 jiwa, alim ulama 12 jiwa, perempuan 4 jiwa dan pemuda 12 jiwa.
Mata Pencaharian
Desa Sidangoli Dehe merupakan desa dengan potensi petanian, laut dan dekat dengan pelabuhan yang ada di Sidangoli Gam sehingga dari sisi mata pencaharian sangat beragamn.
Mata pencaharian masyarakat desa Sidangoli Dehe terdiri dari petani pemilik 25 jiwa, pedagang 59 jiwa, guru 6 jiwa, jasa (transportasi darat dan laut) 22 jiwa, Polri 2 jiwa. buruh (transportasi darat/terminal) 15 jiwa, pegawai negeri 8 jiwa, Migran/kerja di luar daerah 40 jiwa dan buruh pelabuhan 115 jiwa.
Kepemilikan Atas Aset
Dari jumlah penduduk yang tingga di desa Sidangoli Dehe sebagian masyarakat telah memiliki sarana transportasi yang terdiri dari sepeda motor 15 KK, mobil 1 KK, speed boat 7 KK dan lainnya (perahu kecil atau kole-kole) 206 KK. Sedangkan kepemilikan atas rumah tinggal berdasarkan data tahun 2006 terdiri dari rumah permanent 181 unit, tidak permanent (rumah gantung di pinggir pantai) 206 unit, unit-unit rumah tersebut yang telah memiliki sambungan listrik sebanyak 380 unit dan yang memilki jamban pribadi 181 unit.
Politik
Kerusuhan bernuansa SARA yang terjadi pada tahun 1999 menimpa seluruh desa yang ada di Propinsi Maluku Utara, tak terkecuali desa Sidangoli Dehe merasakan imbas dari kerusuhan ini. Berdasarkan penuturan kepala desa Sidangoli Dehe dan bebrapa warga yang berhasil ditemui mengatakan kerusuhan ini mengakibatkan kaum perempuan dan anak-anak di ungsikan ke Ternate menggunakan kapal milik perusahaan kayu lapis PT. Barito, sehingga yang tinggal hanya penduduk laki-laki dewasa untuk mengamankan desa mereka.
Bentrok fisik selama kerusuhan berlangsung ± 3 hari, namun perasaan was-was, khawatir, curiga dan dicekam ketakutan berlangsung hampir satu tahun. Kerusuhan yang terjadi meninggalkan korban dan duka nestapa dari dua kubu yang bertikai baik Islam ataupun Nasrani yang pada akhirnya kedua kubu menyesal sampai terjadi konflik diantara mereka karena yang didapat hanya kehancuran, kerugian dan kemiskinan demikian tutur kepala desa Sidangoli Dehe. Kerusuhan yang terjadi mengakibatkan komposisi masyarakat desa Sidangoli Dehe yang pada awalnya ada yang beragama
Nasrani sebanyak ± 25 % kini mereka semuanya telah keluar, sehingga penduduk desa Sidangoli Dehe kini 100% beragama Islam.
Suasana desa yang pada awalnya ramai kini menjadi sepi, fasilitas penerangan yang tadinya siang malam kini hanya menyala di malam hari saja dari pukul 18.00 – 06.00 WIT.
Kondisi politik di desa Sidangoli Dehe pasca kerusuhan kini sangat kondusif, pertentangan antar etnis ataupun agama tidak nampak lagi, meskipun terkadang masih saja ada warga yang memperbincangkan cerita konflik masa lalu, karena bagi mereka ini adalah pengalaman pahit dan mereka ingin melupakannya meskipun tidak mudah untuk melupakan kejadian masa lalu itu.
Suasana saling bersahabat diantara masyarakat yang pernah konflik tersebut terlihat dalam satu kegiatan yang diadakan pemuda desa Sidangoli Dehe yang mengadakan kegiatan “Sepak Bola Dangdut wanita” dimana salah satu pesertanya dari desa tetangga (desa Domato) yang penduduknya mayoritas Nasrani beretnis Manado, bahkan ketika mereka menjadi pemenang dalam pertandingan sepak bola ini tidak ada rasa kecewa atau benci di hati masyarakat desa Sidangoli Dehe. Suasana kondusif yang tercipta akan sangat membantu terhadap proses pelaksanaan pendampingan pilot project P2KP-3, karena masyarakat tidak perlu takut dan was-was lagi untuk berkumpul atau saling curiga.
Masalah dan Potensi
Beberapa permasalahan yang cukup menonjol di desa Sidangoli Dehe ialah :
•Ekonomi, masyarakat merasa kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.
•Sosial, sikap individualistis sudah ada gejala-gejalanya, sehingga sikap gotong royong sudah mulai luntur.
•Lingkungan, Masyarakat kurang memperhatikan lingkungannya terutama dalam hal kebersihan, sehingga banyak sampah dan got-got yang kotor.
Upaya untuk menyelesaikan permasalahan telah dilakukan masyarakat meski belum optimal. Upaya ini tentu dilakukan karena masyarakat masih memiliki beberapa potensi yang dapat dijadikan sebagai sarana dalam memecahkan permasalahan mereka. Adapun potensi yang dimiliki desa Sidangoli Dehe ialah :
•Ekonomi, sebagai desa yang memiliki laut desa Sidangoli Dehe memiliki potensi dalam hal hasil laut dan tambak-tambak udang.
Sebagai desa transit bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan baik dari atau ke Ternate maka fasilitas terminal angkutan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan perekonomian.
•Social, adanya kerusuhan telah menyadarkan pentingnya arti gotong royong atau kerja bakti, meskipun masih dalam hal-hal membantu orang hajatan atau kematian.
•Lingkungan, area tanah yang masih luas dan belum termanfaatkan secara optimal, kemudian pada tahun 2004 pihak agraria memberikan tanah Negara seluas 100 Ha untuk perluasan wilayah desa Sidangoli Dehe.
Respon Masyarakat terhadap P2KP
Sebelum program P2KP masuk ke desa Sidangoli Dehe beberapa program yang lain khususnya program dari pemerintah pernah masuk seperti program IDT, namun pada kenyataannya program ini mengalami kegagalan di tingkat aplikasi di lapangan. Kegagalan program IDT ini dikarenakan selain sikap warga yang kurang baik khususnya tidak konsekuen terhadap aturan main juga karena peran tenaga pendamping yang
kurang maksimal. Keterlibatan warga terhadap program atau proyek kurang partisipatif dan orientasinya masih pada uang bantuan artinya mereka tidak mau susah-susah untuk berproses maunya yang mudah-mudah saja.
Pelaksanaan program P2KP di tingkat masyarakat mendapat respon yang cukup baik hal ini nampak dari pesan yang disampaikan pada saat pelaksanaan sosialisasi awal oleh kepala desa Sidangoli Dehe yang mengharapkan semua lapisan untuk mendukung program ini, karena program ini menginginkan berakhir dengan baik. Hal yang disampaikan oleh kepala desa pada saat sosialisasi awal adalah agar program ini dapat dilaksanakan di tiap RT dengan mengundang semua warga.
Respon yang cukup bagus juga diungkapkan dari anggota LPM yang mengharapkan agar proses sosialisasi tidak hanya pada tingkat aparat tapi harus langsung terjun ke masyarakat agar masyarakat tahu tentang konsep P2KP yang sebenarnya
Sejarah
Akelamo pertama kali di bangun sekitar tahun 1913 oleh pendatang dari Ternate yang bejumlah ± 8 orang, kedatangan mereka ke daerah ini dalam upaya mencari nafkah/penghidupan. Pada mulanya desa ini bernama “gofasa” diambil dari nama sebuah pohon kayu besar, namun nama ini tidak berlangsung lama. Perubahana nama menjadi “Akelamo” karena pada saat itu ada salah seorang warga yang menemukan sebuah sungai yang kemudian di usulkan untuk menjadi nama desanya, masyarakat pada saat itupun menyetujui karena mereka melihat bahwa kepentingan/kebutuhan air lebih penting bagi manusia atau masyarakat setempat dan namanya tidak akan pernah hilang atau pudar sampai kapan pun. Asal kata “Akelamo” sendiri berasal dari bahasa Ternate yang berarti “Air Besar atau Sungai Besar” dan Kao adalah nama teluk dimana sungai ini bermuara.
Pemerintah yang menguasai Akelamo yang saat itu belum menjadi sebuah desa ialah Sultan Kataro Taumi kakak kandung sultan Ternate dengan cara menunjuk langsung tokoh agama sebagai koordinator daerah-daerah yang berhubungan langsung dengan kesultanan, sehingga saat itu masyarakat harus membayar upeti kepada pada kesultanan.
Status Akelamo Kao menjadi desa bersamaan dengan terbentuknya Kepala Pemerintahan Sementara (KPS) pada tahun....dengan Kades pertama bernama Abdul Karim Soamoleh berasal dari Ternate/Bacan yang menjabat selama 3 tahun. Kondisi
pemerintahan desa pada saat itu dalam keadanaan belum aman karena masih ada gejolak RMS dan Permesta. Pada tahun 1950 sampai dengan 1959 jabatan kepala desa di jabat oleh Hi. Muhammad M. Jae, namun masih dalam kondisi yang belum aman. Selepas Kades Hi. Muhammad M.Jae beberapa orang mengganti posisinya sebagai kepala desa yaitu Yusuf Din, Hasim Tengku, Idrus Hi. Samsudin dan Safi Hi. Adam. Kondisi desa saat itu sudah mulai stabil dan berjalan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pembagian pemerintahan seperti LKMD dan perangkat-perangkat lainnya. Pada masa pemerintahan beberapa kepala desa tersebut desa Akelamo Kao sudah tersentuh proyek pemerintah seperti IDT, namun dalam pelaksanaannya di salah gunakan atau tidak tepat sasaran. Jabatan Kepala desa dari tahun 203 hingga sekarang dijabat oleh Sudirman M. Jae yang dilantik pada tahun 2004 yang lalu. Pemerintahan desa Akelamo Kao saat ini sudah semakin baik karena perangkat-perangkat desa yang lain sudah mulai aktif seperti BPD, LPM dan PKK. Pada masa pemerintahan Sudirman M. Jae inilah masuk program PPK. Dari sisi politik desa Akelamo Kao ini cukup penting karena disinilah lokasi berkantornya camat kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat sedangkan berdasar PP No.42 tahun 1999 desa Akelamo Kao menjadi bagian dari Halmahera Utara.
Geografis
Desa Akelamo Kao merupakan desa yang terletak di pinggir teluk Kao dengan luas wilayah ± 150 Ha. Kondisi tanah di desa Akelamo Kao tergolong tanah yang subur dengan potensi alam yang melimpah seperti tambang, laut dan lahan pertanian yang luas.
Administratif
Secara Administratif desa Akelamo Kao berada di dua kecamatan dan dua kabupaten yang berbeda, yaitu Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara.
Desa Akelamo di batasi oleh :
•Desa Pasir Putih dan desa Nusa Ambu (Halmahera Tengah) di sebelah selatan
•Desa Tabobo (Halmahera Utara) di sebelah barat
•Desa Dum – dum (Halmahera Barat) di sebelah Utara
•Teluk Kao di sebelah Timur
Orientasi Lokasi Desa dan Jarak Tempuh
Sebagai wilayah yang terpisahkan oleh lautan dari Ibu Kota Propinsi Maluku Utara, sehingga untuk mencapai desa Akelamo untuk saat ini hanya dilayani lewat angkutan laut melalui pelabuhan Sidangoli yang berjarak ± 75 km dari desa Akelamo Kao. Jasa pelayanan angkutan laut ini dilayani oleh kapal fery yang dapat mengangkut kendaraan roda empat dan speed boat yang hanya mengangkut penumpang dan barang-barang yang bebannya tidak terlalu berat. Sedangkan untuk mencapai desa Akelamo Kao dari Ibu Kota Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo dapat dilakukan melalui jalan darat dengan jarak tempuh ± 145 km.
Sosial dan Kependudukan
Jumlah penduduk desa Akelamo Kao sebanyak 769 jiwa yang terdiri dari laki-laki 402 jiwa dan perempuan 367 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 164 jiwa. Berdasarkan status rumah tangga dan usia dewasa terdiri dari 247 KK, laki-laki dewasa 267 jiwa dan perempuan dewasa 258 jiwa, sedangkan dari status kesejahteraan jumlah
Keluarga Sejahtera-1 (KS-1) sebanyak 27 KK dan Pra Keluarga Sejahtera (Pra KS) sebanyak 82 KK . Komposisi penduduk seperti tersebut tersebar ke dalam 1 Rukun Warga (RW) dan 5 Rukun Tetangga (RT).
Dari komposisi masyarakat secara etnis, desa Akelamo Kao di tempati oleh masyarakat dari berbagai etnis seperti Ternate, bugis, bacan dan sanana dengan etnis Ternate merupakan yang mayoritas. Keberagaman etnis yang ada tidak menjadi penghalang bagi merka untuk tetap berinteraksi dan berbaur dalam kehidupan social. Warga pendatang secara sukarela mengikuti adat, budaya bahasa penduduk setempat yakni etnis Ternate, artinya bahwa masyarakat pendatang tidak membentuk kelompok tersendiri (ekslusif) dan ingin lebih menonjol dari penduduk asli.
Dengan jumlah penduduk yang semuanya beragama islam menyebabkan dari sisi keyakinan atau kebiasaan warga desa Akelamo Kao memiliki keyakinan yang sama yaitu seperti jiarah kubur para leluhur yang dianggap pahlawan kerajaan dan dikeramatkan, syukuran, tahlilan dan melakukan do’a tolak bala.
Masyarakat desa Akelamo Kao memandang bahwa mencari “uang itu untuk makan” artinya bahwa kegiatan mencari nafkah merupakan upaya agar mendapatkan sesuap nasi untuk bisa memepertahankan hidup, sehingga dari pandangan hidup ini, gaya hidup masyarakat desa Akelamo Kao menjadi “giat bekerja” dalam artian bahwa apapun pekerjaan yang mereka lakukan/kerjakan yang penting bisa menghasilkan uang untuk melangsungkan hidup. Selain mereka giat bekerja untuk makan mereka juga memandang hidup untuk membangun rumah, karena rumah merupakan tempat tinggal yang sangat dibutuhkan. Dari sisi ekonomi khususnya untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat tidak biasa menjual barangnya, tapi menggadaikan harta benda milik mereka seperti kebun dan emas.
Starata kemasyarakatan di desa Akelamo Kao masih cukup berpengruh, posisi atau jabatan non formal atau formal seperti Kepala Desa, RW dan RT sangat berpengaruh dengan kapasitasnya sebagai pimpinan, pengayom dan pelindung warga diwilayahnya. Selain dari sudut pandang jabatan atau posisi aspek pengaruh juga dapat dinilai dari sudut pandang ekonomi, sebagai contoh jika seseorang yang memiliki dasar ekonomi yang kuat sehingga mampu mempekerjakan orang lain yang akhirnya orang tersebut sangat tergantung kepadanya. Status ekonomi yang kuat akan semakin memperkuat posisi status social di masyarakat yang pada gilirannya orang ini mampu mengambil keputusan/kebijakan dalam suatu organisasi atau lembagai tentang suatu permasalahan.
Simpul masyarakat yang ada di desa Akelamo Kao terdiri dari pengusaha mikro 10 jiwa, pengusaha kecil 13 jiwa, pengusaha mengengah 5 jiwa, pemilik tanah ≥ 1 Ha 520 jiwa, pedagang sukses 2 jiwa, alim ulama 2 jiwa, perempuan 150 jiwa dan pemuda 162 jiwa.
Mata Pencaharian
Sebagai desa yang berdampingan dengan lautan maka sebagian besar penduduk dewasa dan KK desa Akelamo Kao berprofesi sebagai nelayan bagan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala urusan pembangunan dan juga beberapa warga yang hadir dalam pertemuan RKM tingkat desa diperoleh keterangan bahwa sebelum kerusuhan pada tahun 1999 meletus, penduduk yang berprofesi sebagai nelayan bagan sebanyak 95 % dan sisanya sebesar 5 % berprofesi sebagai pedagang, pegawai dan petani. Dengan banyaknya masyarakat desa Akelamo yang berprofesi sebagai nelayan bagan, menyebabkan teluk Kao penuh dengan bagan-bagan milik warga, bahkan kalau dihitung mungkin jumlah-nya ratusan bagan yang beroperasi.
Unit-unit bagan ini mampu mempekerjakan 4 orang pekerja/karyawan. Hasil yang diperoleh dari tangkapan bagan ini setiap bulannya minimal 3 ton ikan teri dari setiap unitnya, sehingga mampu menghidupi penduduk desa Akelamo Kao, bahkan rumah-rumah yang sekarang bediri dan cukup layak untuk ukuran desa nelayan adalah hasil dari bagan.
Perubahan yang cukup drastis terjadi ketika kerusuhan yang benuansa SARA terjadi, dimana masyarakat tidak ada waktu lagi pergi kelaut untuk melakukan aktifitas mereka. Waktu mereka tersita untuk berjaga-jaga desanya dari serangan pihak luar, meskipun kerusuhan bernuansa SARA yang terjadi di Propinsi Maluku Utara dan khususnya Kabupaten Halmahera Barat ini tidak memakan waktu yang cukup lama, namun suasana tegang dan was-was yang meliputi warga berlangsung cukup lama. Suasana was-was dan khawatir inilah sehingga warga desa Akelamo Kao tidak dapat merawat bagan-bagan mereka, sehingga rusak dimakan oleh kerang-kerang laut yang menempel pada badan bagan.
Kondisi para nelayan bagan kehidupannya semakin parah karena selain bagan-bagan mereka rusak setelah kerusuhan berakhir juga kondisi teluk Kao telah tercemar limbah buangan dari perusahaan tambang emas yang ada di desa tetangga Akelamo Kao yaitu desa Dum-dum. Berdasarkan informasi dari kepala desa Akelamo Kao, bahwa hasil penelitian salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkompeten di bidang lingkungan hidup menyatakan tercemarnya teluk Kao telah menyebabkan binatang-binatang laut seperti udang, ikan teri, kepiting dan jenis-jenis ikan yang lainnya semakin susah didapat, bahkan jenis kerang-kerangan adalah yang paling susah didapat.
Rusaknya bagan-bagan milik warga kemudian kondisi teluk Kao yang telah tercemar limbah logam berat mengakibatkan jumlah penduduk yang matapencahariannya sebagai nelayan menurun drastis, yang pada awalnya sebanyak 95 % turun menjadi 40
%, bahkan informasi dari kaur pembangunan pada RKM tingkat desa menyatakan tinggal 5 % saja yang menjadi nelayan. Sebagian besar warga kini beralih profesi menjadi petani, menjadi tukang bangunan bagi yang ahli di bidang tersebut dan berdagang. Proses alih profesi ini bagi warga tentu memerlukan waktu yang cukup lama karena secara keahlian mereka terbiasa menjadi nelayan.
Komposisi Mata pencaharian saat ini berdasarkan hasil pemetaan sosial terdiri dari petani pemilik 618 jiwa, petani penggarap atau buruh tani 130 jiwa, pedagang 10 jiwa, guru 6 jiwa, bidang jasa 20 jiwa, TNI 2 jiwa dan pegawai negeri 6 jiwa.
Kependidikan
Kesadaran akan pentingnya kepemilikan terhadap ilmu pengetahuan di desa Akelamo Kao sudah cukup baik, dimana hal ini terlihat dari struktur tingkat pendidikan penduduk yang berusia di atas 18 tahun seperti berikut : tidak tamat SD 56 jiwa, tamat SD 264 jiwa, tamat SLTP 157 jiwa, tamat SLTA 97 jiwa dan tamat Akademi/Perguruan Tinggi 5 Jiwa. Sedangkan dari jumlah murid sekolah atau mahasiswa yang masih menuntut ilmu terdiri dari SD 158jiwa, SMP 30 jiwa, SMA 57 jiwa dan Perguruan Tinggi 5 jiwa.
Kepemilikan Atas Aset
Dari jumlah penduduk yang tingga di desa Akelamo Kao sebagian masyarakat telah memiliki sarana transportasi yang terdiri dari sepeda motor 20 KK dan mobil 3 KK. Sedangkan kepemilikan atas rumah tinggal terdiri dari rumah permanent 100 unit dan rumah tidak permanent 186 unit dengan jumlah sambungan listrik 123 unit.
Politik[
Kerusuhan berbau SARA yang meletus pada tahun 1999 yang lalu di Propinsi Maluku Utara tidak menyebabkan kerusakan yang berarti bagi warga desa Akelamo Kao karena
selain desa ini penduduknya 100 % beragama islam juga ketika kerusuhan terjadi seluruh warga bersiap-siap menjaga desanya dari serangan pihak luar yang akan merusak. Berdasarkan penuturan kaur pembangunan, ketika terjadi kerusuhan dari pihak merah (kristiani) sempat datang untuk menyerang desanya, namun oleh masyarakat dapat dihalau tanpa harus menggunakan kekerasan. Implikasi dari kondisi politik saat itu yaitu rusaknya bagan-bagan milik masyarakat (lihat mata pencaharian).
Kondisi politik yang cukup berkepanjangan bagi Desa Akelamo Kao adalah politik tarik menarik kepentingan antara Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Utara. Proses tarik menarik ini terjadi semenjak tahun 1999 semenjak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 tahun 1999 tentang pemekaran kabupaten Maluku Utara menjadi beberapa Kabupaten yang diantaranya berisi bahwa enam desa yaitu desa Dum-dum, Ake Sahu, Akelamo Kao, Bobane Igo, Pasir Putih dan Tetewang menjadi bagian dari Halmahera Utara. Namun realitas yang ada khususnya di desa Akelamo Kao masyarakat menginginkan bergabung dengan Kabupaten Halmahera Barat, hal ini desebabkan karena dari sisi sejaraah masyarakat Akelamo Kao menjadi bagian dari kesultanan Jailolo (Ibu Kota Kabupaten Halmahera Barat).
Berdasarkan keterangan dari pihak Bappeda Kabupataen Halmahera Barat, Kades Akelamo Kao dan beberapa warga yang sempat diwawancara menyatakan bahwa fasilitasi masyarakat baik dari sisi kepemerintahan, social, politik dan ekonomi lebih banyak dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan bukannya oleh pemerintah Halmahera Utara sebagai pihak yang memperoleh wewenang untuk memfasilitasi warga Akelamo Kao sesuai dengan PP No 42 tersebut.
Kondisi politik tarik menarik dengan argument yang berbeda ini bukannya tidak diketahui pihak propinsi, namun ketika dilakukan konfirmasi kepada pihak pemerintahan propinsi tentang kondisi politik terkait dengan rencana tim fasilitator untuk memfasilitasi Pilot
Project Program Penanggulangan Kemsikinan di Perkotaan Tahap 3 (P2KP-3) di empat desa dan dua diantaranya menjadi bagian dari tarik menarik kepentingan tersebut, diperoleh informasi bahwa pihak Propinsi pun belum menemukan solusi yang tepat untuk kondisi ini. Proses penyelesaian ini tidak hanya sampai pada tingkat propinsi saja, bahkan telah sampai pada tingkat pusat. Berdasarkan informasi dari Kades Akelamo Kao, bahwa sudah tiga kali perwakilan dari pusat (Jakarta) yang datang ke Akelamo Kao untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, bahkan Kades sendiri berungkali dipanggil ke propinsi namun tetap belum ditemukan penyelesaiannya.
Kondisi politik tarik menarik ini sempat memanas karena kedua Kabupaten yang mempertahankan ke enam desa dan salah satunya desa Akelamo tersebut telah membentuk kecamatan masing-masing yaitu Kecamatan Jailolo Timur dan Kecamatan Kao Teluk serta telah melantik Camatnya. Kecamatan Jailolo Timur sebagai bagian dari Kabupaten Halmahera Barat berkantor di desa Akelamo Kao, sedangkan kantor Kecamatan Kao Teluk (Kabupaten Halmahera Utara) berlokasi di desa Dum-dum, bahkan informasi ini sempat membuat emosi sebagian masyarakat desa Akelamo Kao, meskipun tidak sampai terjadi konflik horizontal.
Implikasi dari suasana politik ini membuat sebagian warga enggan memakai Akelamo Kao menjadi nama desa mereka, tapi mereka telah menamai desa mereka dengan Akelamo Raya, bahkan dua orang ibu yang hadir pada acara Rembug Kesiapan Masyarakat P2KP menyatakan bahwa nama desa mereka adalah Akelamo Raya dan biarlah nama Akelamo Kao tersimpan dalam hati menjadi sebuah kenangan (Akelamo Kao in Memoriam).
Masalah dan Potensi
Beberapa permasalahan yang cukup menonjol di desa Akelamo Kao ialah :
•Ekonomi, akibat dari alih profesi menyebabkan warga susah untuk mencari kerja, karena memang di sisni tidak ada lapangan pekerjaan yang lain seperti di kota. Selain hal itu juga dengan tidak adanya pasar menyebabkan warga yang berprofesi sebagai petani tidak tahu harus kemana untuk menjual hasil pertaniannya.
•Sosial, kondisi masyarakat miskin di desa Akelamo kao membutuhkan santunan dan perbaikan rumah-rumah yang tidak layak huni.
•Lingkungan, kondisi lingkungan yang perlu mendapatkan perhatian adalah perbaikan dan peningkatan jalan lingkungan, parit dan tempat pembuangan sampah
Upaya untuk menyelesaikan permasalahan telah dilakukan masyarakat meski belum optimal. Upaya ini tentu dilakukan karena masyarakat masih memiliki beberapa potensi yang dapat dijadikan sebagai sarana dalam memecahkan permasalahan mereka. Adapun potensi yang dimiliki desa Akelamo Kao ialah :
•Ekonomi, Hasil laut yang cukup banyak seperti ikan teri, cumi-cumi dan lahan pertanian
•Social, adat gotong royong atau kerja bakti masih menjadi satu kebiasaan bagi mereka seperti dalam membangun rumah, menarik perahu dan menggarap lahan pertanian.
•Lingkungan, teluk Kao dengan hasil yang melimpah yang pernah terjadi sebelum kerusuhan dan dibukanya tambang emas dapat menjadi solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Respon Masyarakat terhadap P2KP
Sebelum program P2KP masuk di desa Akelamo Kao beberapa program yang lain khususnya program dari pemerintah pernah masuk seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), namun pada kenyataannya program ini mengalami kegagalan di tingkat aplikasi di lapangan. Berdasarkan hasil pemetaan sosial program ini menjadi gagal karena sistim kelembagaan yang tidak baik dimana disini timbul adanya kelompok-kelompok dan adanya pemisahan jabatan ketua dan wakil ketua, sehingga terkesan ada yang lebih berkuasa dalam kelembagaan. Selain hal tersebut juga karena kurang adanya proses pembelajaran pada masyarakat sehingga menjadi tidak tepat sasaran.
Pelaksanaan program P2KP di tingkat masyarakat mendapat respon yang cukup baik hal ini nampak dari pesan yang disampaikan pada saat pelaksanaan sosialisasi awal oleh kepala desa Akelamo Kao yang menyatakan bahwa sebagai desa uji coba atau percontohan program P2KP-3 khususnya di Kecamatan Jailolo Timur ini harus berhasil. Pesan kepala desa Akelamo Kao ini cukup beralasan karena beberapa program yang masuk ke desa ini selalu gagal dan tidak memberikan suasana yang berbeda terhadap masyarakatnya. Ketidak adaan pendampingan yang maksimal adalah salah satu penyebab kegagalan dari setiap program yang masuk.
Respon yang cukup bagus juga diungkapkan beberapa warga yang menyatakan bahwa program P2KP merupakan program yang berbeda dari program-program yang lain, karena ada pelibatan warga secara aktif mulai dari tahap sosialisasi awal serta dalam hal kelembagaan tidak mengenal jabatan ketua dan wakil ketua, sehingga tidak ada yang lebih berkuasa dan lebih banyak pembelajarannya hingga masyarakat bisa lebih banyak tahu programnya.
DESA BOBANE IGO
Sejarah
Desa Bobane Igo telah ada sejak tahun 1206 yang lalu atau pada tahun 800 M. Pasa saat itu nama Bobane Igo masih bernama “To Igo” dalam bahasa Tobelo yang berarti “Saya Suka”.
Pada masa pemerintahan kerajaan Ternate di tahun 19.. desa Bobane Igo pernah dijadikan distrik dua kecamatan yaitu kecamatan Kao dan Kecamatan Wasile dengan nama camat Sangaji. Perkembangan penyebaran agama islam pada saat itu mulai masuk ke desa Bobane Igo yang dibawa oleh Kalero dari Tidore dan Caya/Musa dari Bone, kemudian ke dua tokoh ini menetap di desa Bobane Igo yang pada akhirnya dari kedua tokoh inilah di desa ini terkenal dengan 2 marga besar yaitu marga Kalero dan Musa.
Desa Bobane Igo pada masa pemerintahan kerajaan Ternate merupakan pintu masuk bagi siapa saja yang akan bertemu dengan sultan yang berkedudukan di Jailolo, dan berdasarkan penuturan kepala desa bahwa warga yang akan menghadap harus mengambil batuan yang ada di Bobane Igo dan harus menggunakan pakaian adat sebagai tanda bahwa mereka telah tiba di desa Bobane Igo.
Satu cerita cukup menarik yang mewarnai sejarah desa Bobane Igo ialah tentang riwayat air pancuran, dimana pada awalnya desa Bobane Igo atau desa To Igo sangat kekurangan akan kebutuhan air, namun salah seorang tokoh desa yang bernama Boky Fuya berasal dari Tidore dan telah lama menetap di desa ini melakukan tapa atau bersemedi meminta air. Dengan kesungguhan dan keikhlasan beliau maka datanglah air pancuran atau lebih dikenal dengan “Air Boki”.
Geografis
Desa Bobane Igo adalah desa yang terletak di tengah-tengah pulau halmahera dan termasuk daerah pegunungan dengan ketinggian ± 100 M dari permukaan laut. Luas wilayah desa Bobane Igo sebesar ± 300 Ha dengan kondisi tanah yang subur, sehingga berbagai jenis tanaman dapat tumbuh dengan baik. Selain kondisi tanahnya yang subur, desa Bobane Igo juga memiliki laut sebagai sumber daya alam masyarakatnya.
Administratif
Secara Administratif desa Bobane Igo berada di dua kecamatan dan dua kabupaten yang berbeda, yaitu Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat dan Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara.
Desa Bobane Igo di batasi oleh :
•Desa Sofifi (Kota Tidore Kepulauan) di sebelah selatan
•Desa Dodingan (Kabupaten Halmahera Barat) di sebelah barat
•Desa Tetewang (Kabupaten Halmahera Barat) di sebelah Utara
•Desa Pasir Putih di sebelah Timur
Orientasi Lokasi Desa dan Jarak Tempuh
Desa Bobane Igo merupakan desa yang tak terampau untuk dijangkau baik dari laut maupun dari darat, apalagi fasilitas jalan yang menghubungkan desa ini dengan desa-desa yang lain baik masih dalam lingkup kabupaten yang sama ataupun berbeda kabupaten sudah di aspal, sehingga memberikan kenyamanan dalam perjalanan.
Lokasi desa Bobane Igo dari Ibu Kota Kabupaten Halmahera Barat berjarak ± 117,4 km sedangkan dari Ibu Kota Propinsi Maluku Utara harus melalui jalur laut dan singgah dulu
di pelabuhan Sidangoli baru melanjutkan perjalanan darat dengan jarak ± 52 km, sedangkan jarak dari Ibu Kota Kecamatan Jailolo Timur ± 46 km.
Sosial dan Kependudukan
Jumlah penduduk desa Bobane Igo sebanyak 1735 jiwa yang terdiri dari laki-laki 982 jiwa, perempuan 753 jiwa dan jumlah jiwa miskin sebanyak 840 jiwa. Berdasarkan status rumah tangga dan usia dewasa terdiri dari 385 KK, 751 laki-laki dan dewasa dan 476 perempuan dewasa, kemudian dari status kesejahteraan jumlah Keluarga Sejahtera-1 (KS-1) sebanyak 164 KK dan Keluarga Pra Sejahtera 221 KK . Komposisi penduduk seperti tersebut tersebar ke dalam 2 Rukun Warga (RW) dan 11 Rukun Tetangga (RT).
Dari komposisi masyarakat secara etnis, desa Bobane Igo termasuk desa dengan multi etnis, karena selain etnis asli masyarakat Bobane Igo yaitu etnis “Gorab” juga terdapat etnis Bugis, Tobelo, Ternate, Makian, Tidore, Morotai dan masih banyak lagi etnis-etnis lain yang tinggal di desa ini. Keberagaman etnis yang ada tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk tetap berinteraksi dan berbaur dalam kehidupan social, karena telah tinggal di desa ini dalam waktu puluhan tahun bahkan ratusan tahun yang lalu.
Simpul masyarakat yang ada di desa Bobane Igo terdiri dari pengusaha kecil 3 jiwa, pengusaha menengah 4 jiwa, pemilik tanah ≥ 1Ha 385 jiwa, pedagang sukses 10 jiwa, alim ulama 15 jiwa, perempuan 75 jiwa dan pemuda 94 jiwa.
Mata Pencaharian
Kondisi alam desa Bobane Igo dengan kesuburan tanahnya, sehingga sebagian besar masyarakatnya memiliki pohon-pohon cengkeh yang menebarkan harum yang khas apalagi jika sudah tiba waktunya musim panen cengeh disepanjang jalan desa Bobane
Igo terhampar cengkeh-cengkeh yang sedang di jemur, sehingga keluarga yang mata pencahariannya sebagai petani pemilik sebanyak 164 jiwa, pedagang 20 jiwa, guru 42 jiwa, bidang jasa 60 jiwa, TNI 4 jiwa, buruh 130 jiwa dan pegawai negeri 25 jiwa. Selain tanah yang subur desa Bobane Igo juga memiliki potensi laut yang dapat jadi tempat bagi warganya untuk mencari nafkah, adapun jumlah keluarga yang mata pencahariannya sebagai nelayan sebanyak 140 KK.
Kependidikan
Kesadaran akan pentingnya kepemilikan terhadap ilmu pengetahuan dan kemauan yang besar untuk memberantas buta aksara dan buta angka di desa Bobane Igo cukup tinggi, dimana hal ini terlihat dari struktur tingkat pendidikan penduduk yang berusia di atas 18 tahun seperti berikut : tidak tamat SD 30 jiwa, tamat SD 40 jiwa, tamat SLTP 45 jiwa, tamat SLTA 60 jiwa dan tamat Akademi/Perguruan Tinggi 20 Jiwa. Sedangkan dari jumlah murid sekolah atau mahasiswa yang masih menuntut ilmu terdiri dari TK 20 jiwa, SD 345 jiwa, SMP 167 jiwa, SMA 120 jiwa dan Perguruan Tinggi 50 jiwa.
Kepemilikan Atas Aset
Dari jumlah penduduk yang tinggal di desa Bobane Igo sebagian masyarakat telah memiliki sarana transportasi yang terdiri dari sepeda motor 30 KK dan mobil 8 KK. Sedangkan kepemilikan atas rumah tinggal terdiri dari rumah permanent 200 unit dan rumah tidak permanent 79 unit dengan jumlah sambungan listrik 230 unit dan pemilik jamban pribadi 160 unit.
Politik
Berkah merupakan bagian dari desa Bobane Igo karena diberikan rasa aman dan terhindar dari konflik yang terjadi di Maluku Utara pada tahun 1999 yang lalu. Satu cerita
yang cukup menarik ketika konflik ditempat lain pecah tetapi di desa Bobane Igo tidak terjadi konflik antar desa yang berbau SARA meskipun desa-desa yang berbatasan dengan desa ini sebagian besar pemeluk kristiani bahkan ada salah satu desa yang 100% masyarakatnya umat kristiani. Tidak terjadinya konflik di desa ini dikarenakan masih adanya hubungan kekerabatan yang dekat antara desa-desa yang bertetangga, bahkan seperti yang pernah disampaikan oleh kades Bobane Igo ada satu kesepakatan tidak tertulis antar 4 (empat) warga desa untuk saling bahu membahu menjaga desa dari ancaman penyerangan baik itu datangnya dari dalam desa sendiri maupun dari luar, sebagai contoh misalnya kalau ada sekelompok orang dari komunitas atau agama tertentu yang akan menyerang desa Bobane Igo yang penduduknya muslim maka sebelum sampai mereka sudah dihadang warga desa yang sama keyakinannya dengan si penyerang. Tidak hanya soal hubungan keamanan tapi hubungan social pun sampai sekarang masih berlangsung seperti apabila ada orang meninggal di salah satu desa itu, orang dari desa lain akan pergi ta’ziah (berkunjung ke rumah orang meninggal) walaupun agama yang mereka yakini berbeda.
Sedangkan kondisi politik yang lain yang terjadi di Desa Bobane Igo adalah tarik menarik kepentingan antara Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Utara. Proses tarik menarik ini terjadi semenjak tahun 1999 semenjak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 tahun 1999 tentang pemekaran kabupaten Maluku Utara menjadi beberapa Kabupaten yang diantaranya berisi bahwa enam desa yaitu desa Dum-dum, Ake Sahu, Akelamo Kao, Bobane Igo, Pasir Putih dan Tetewang menjadi bagian dari Halmahera Utara. Namun realitas yang ada khususnya di desa Bobane Igo masyarakat menginginkan bergabung dengan Kabupaten Halmahera Barat, hal ini desebabkan karena dari sisi sejaraah masyarakat Bobane Igo menjadi bagian dari kesultanan Jailolo (Sekarang Ibu Kota Kabupaten Halmahera Barat).
Berdasarkan keterangan dari pihak Bappeda Kabupataen Halmahera Barat, Kades Bobane Igo dan beberapa warga yang sempat diwawancara menyatakan bahwa fasilitasi masyarakat baik dari sisi kepemerintahan, social, politik dan ekonomi lebih banyak dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan bukannya oleh pemerintah Halmahera Utara sebagai pihak yang memperoleh wewenang untuk memfasilitasi warga Bobane Igo sesuai dengan PP No 42 tersebut.
Kondisi politik tarik menarik dengan argument yang berbeda ini bukannya tidak diketahui pihak propinsi, namun ketika dilakukan konfirmasi kepada pihak pemerintahan propinsi tentang kondisi politik terkait dengan rencana tim fasilitator untuk memfasilitasi Pilot Project Program Penanggulangan Kemsikinan di Perkotaan Tahap 3 (P2KP-3) di empat desa dan dua diantaranya menjadi bagian dari tarik menarik kepentingan tersebut, diperoleh informasi bahwa pihak Propinsi pun belum menemukan solusi yang tepat untuk kondisi ini. Proses penyelesaian ini tidak hanya sampai pada tingkat propinsi saja, bahkan telah sampai pada tingkat pusat. Berdasarkan informasi dari Kades Bobane Igo, bahwa sudah tiga kali perwakilan dari pusat (Jakarta) yang datang ke Bobane Igo untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, bahkan Kades sendiri berungkali dipanggil ke propinsi namun tetap belum ditemukan penyelesaiannya.
Kondisi politik tarik menarik ini memang tidak menjadi hal yang panas bagi desa Bobane Igo, meskipun pemerintah Kabupaten Halmahera Utara telah membentuk Kecamatan Kao Teluk serta telah melantik Camatnya.
Masalah dan Potensi
Beberapa permasalahan yang cukup menonjol di desa Bobane Igo ialah :
•Ekonomi, masyarakat yang hidupnya konsumtif dan tidak mampu mengelola penghasilan ekonomi.
•Sosial, kenakalan remaja dan mulai masuknya pengruh-pengaruh narkoba serta kebiasaan mabuk-mabukkan dikalangan pemuda dan remaja.
•Lingkungan, jalan setapak yang ada di desa Bobane Igo perlu mendapat perhatian agar dapat meningkatkan jalannya roda perekonomian.
Upaya untuk menyelesaikan permasalahan telah dilakukan masyarakat meski belum optimal. Upaya ini tentu dilakukan karena masyarakat masih memiliki beberapa potensi yang dapat dijadikan sebagai sarana dalam memecahkan permasalahan mereka. Adapun potensi yang dimiliki desa Boabane Igo ialah :
•Ekonomi, potensi pertanian seperti hasil pertanian cengkeh, hasil laut yang masih dapat dioptimalkan.
•Social, adat gotong royong atau bari masih menjadi satu kebiasaan bagi masyarakat desa Bobane Igo
•Lingkungan, potensi tanah yang subur namun belum dimanfaatkan untuk jenis tanaman horticultura.
Respon Masyarakat terhadap P2KP
Sebelum program P2KP masuk ke desa Bobane Igo beberapa program yang lain khususnya program dari pemerintah pernah masuk seperti program raskin, namun pada kenyataannya program ini mengalami kegagalan di tingkat aplikasi di lapangan. Program ini menjadi gagal karena tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam menentukan sasaran yang berhak untuk menerima raskin, sehingga program ini menimbulkan bentrok sesama warga karena ketidak tepatan sasaran.
Pelaksanaan program P2KP di tingkat masyarakat mendapat respon yang cukup baik, apalagi setelah mereka memahami tentang keberadaan dan tujuan daripada program. Respon yang baik ini nampak dari tanggapan-tanggapan masyarakat bahwa proyek
P2KP konsepnya bagus dan mereka berharap agar kepala desa dan staf pemerintahan desa untuk mengikuti petunjuk dan aturan yang ditetapkan oleh P2KP, sehingga program ini dapat berjalan dengan sukses. Respon positif juga dapat dilihat dari pertanyaan warga yang lebih mengarah kepada tentang kapan waktu pembentukan BKM, bagaimana prosesnya.
DESA TONIKU
Sejarah
Pada jaman kesultanan Jailolo ada seorang panglima dari Kao yang bernama Muhammad Bingkas yang memberontak kepada Belanda. Mengetahui bahwa panglima Kao ini memberontak maka Belanda pun mengejar-ngejar sang panglima. Merasa konsisinya tidak aman maka Panglima Bangkis bersembunyi di suatu tempat tersembunyi (bahasa Ternate Toma Hiku), dimana pihak Belanda tidak dapat menemukannya. Takdir berkata lain tempat persembunyian Panglima Kao ini pun akhirnya ditemukan oleh Belanda yang kemudian menyergapnya. Dalam penyergapan ini Panglima Muhammad Bingkas tertembak dan gugur sebagai pahlawan. Untuk mengenang kepahlawan Panglima Muhammad Bingkas, maka tempat ini diberi nama Toma Hiku dan seiring perkembangan zaman dan tata bahasa sehingga berubah menjadi Toniku hingga sekarang. Adapun makam panglima Muhammad Bingkas sampai sekarang masih ada dan dirawat dengan baik oleh masyarakat desaToniku.
Geografis
Desa Toniku merupakan desa nelayan dengan luas wilayah ± 100 Ha dengan ketinggain dari permukaan laut antara 0 m s/d 50 m. Kondisi tanah di desa Toniku tergolong tanah yang subur dengan potensi alam yang melimpah seperti laut dan lahan pertanian yang luas.
Administratif
Secara Administratif desa Tonkiku berada di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
Desa Toniku di batasi oleh :
•Desa Tewe (Kabupaten Halmahera Barat) di sebelah selatan
•Kabupaten Halmahera Tengah di sebelah barat
•Desa Rioribati (Kabupaten Halmahera Barat) di sebelah Utara
•Laut Maluku di sebelah Timur
Orientasi Lokasi Desa dan Jarak Tempuh
Desa Toniku yang berada di tepi laut Maluku dapat ditempuh melalui jarlur laut atau darat. Masyarakat desa Toniku dapat melakukan perjalanan ke Ibu Kota Propinsi Maluku Utara di Ternate dengan menggunakan perahu kayu yang dilengkapi dengan mesin boat setiap hari selasa dan sabtu (hari pasar). Pelayanan jalur darat khususnya bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke Ibu Kota Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo dilayani oleh angkutan mikrolet 4 kali dalam satu hari, ojeg dengan jarak tempuh ± 80 km.
Sosial dan Kependudukan
Jumlah penduduk desa toniku sebanyak 759 jiwa yang terdiri dari laki-laki 389 jiwa, perempuan 370 jiwa dan jumlah penduduk miskin 450 jiwa. Berdasarkan status rumah tangga dan usia dewasa terdiri dari 180 KK, 334 jiwa lak-laki dewasa dan 215 perempuan dewasa, adapun dari status kesejahteraan jumlah Keluarga Sejahtera-1 (KS-1) sebanyak 74 KK dan Pra Keluarga Sejahtera (Pra KS) sebanyak 30 KK . Komposisi penduduk seperti tersebut tersebar ke dalam 5 Rukun Tetangga (RT).
Secara etnis, desa Toniku di tempati oleh masyarakat dari berbagai etnis seperti Ternate, Bugis Bone, Bugis Pingrang, Bugis Sopeng dan Jawa, sedangkan etnis Ternate merupakan etnis mayoritas. Keberagaman etnis yang ada tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk tetap berinteraksi dan berbaur dalam kehidupan social. Dimana hal ini dapat dibuktikan dengan kegiatan gotong royong dalam berbagai kegiatan seperti membangun rumah warga, kematian, perkawinan, membangun rumah ibadah, kegiatan seremonial. Bahasa masyarakat Toniku sehari-hari ialah bahasa Ternate dan Melayu Muda.
Sebagai masyarakat desa yang jauh dari hiruk pikuk suasana kota maka kehidupan masyarakat desa Toniku penuh dengan kesederhanaan dan kesahajaan, namun dibalik kesederhanaan mereka juga para pekerja keras yang hal ini dapat dilihat dari aktifitas keseharian mereka. Masyarakat desa Toniku memilki kebiasaan setelah melakukan aktifitas siang hari di kebun maka malam harinya sebagain ada yang pergi ke bagan-bagan mereka untuk menangkap ikan.
Starata kemasyarakatan di desa Toniku dipandang berdasarkan ketokohan baik dari posis atau jabatan non formal atau formal seperti Kepala Desa, ketua RT, ketua LPM, ketaua BPD, Imam desa, Tokoh Pemuda dan sebagainya. Selain dari sudut pandang jabatan atau posisi aspek pengaruh juga dapat dinilai dari sudut pandang ekonomi, hampir semua yang menjadi tokoh di desa Toniku dan memegang jabatan atau posisi seperti di atas merupakan oang-orang yang memiliki perekonomian yang mapan. Status ekonomi yang kuat akan semakin memperkuat posisi status social di masyarakat.
Simpul masyarakat yang ada di desa Toniku terdiri dari pengusaha mikro 3 jiwa, pengusaha kecil 10 jiwa, pengusaha menengah 17 jiwa, pemilik tanah ≥ 1 Ha 80 jiwa, pedagang sukses 2 jiwa, anggota dewan 1 jiwa, alim ulama 3 jiwa, perempuan 85 jiwa dan pemuda 1302 jiwa.
Mata Pencaharian
Desa Toniku merupakan desa nelayan sebagaimana yang ditetapkan oleh Gubernur Propinsi Maluku Utara. Sebutan desa nelayan bagi desa Toniku sangat tepat karena posisinya yang berada di tepi pantai laut Maluku. Meskipun memiliki predikat sebagai desa nelayan namun mata pencaharian masyarakat desa Toniku tidak hanya sebagai nelayan (bagan).
Mata pencaharian masyarakat desa Toniku terdiri dari petani pemilik 125 jiwa, pedagang 10 jiwa, guru 6 jiwa, jasa 17 jiwa, buruh bagan 117 jiwa, pengrajin 5 jiwa dan pegawai negeri 6 jiwa.
Kependidikan
Kesadaran akan pentingnya kepemilikan terhadap ilmu pengetahuan di desa Toniku cukup baik, dimana hal ini terlihat dari struktur tingkat pendidikan penduduk yang berusia di atas 18 tahun seperti berikut : tidak tamat SD 80 jiwa, tamat SD 150 jiwa, tamat SLTP 80 jiwa, tamat SLTA 125 jiwa dan tamat Akademi/Perguruan Tinggi 7 Jiwa. Sedangkan dari jumlah murid sekolah atau mahasiswa yang masih menuntut ilmu terdiri dari TK 50 jiwa, SD 118 jiwa, SMP 32 jiwa, SMA 34 jiwa dan Perguruan Tinggi/Akademi 10 jiwa.
Kepemilikan Atas Aset
Dari jumlah penduduk yang tingga di desa Toniku sebagian masyarakat telah memiliki sarana transportasi yang terdiri dari sepeda motor 30 KK, mobil 1 KK lainnya 2 KK. Sedangkan kepemilikan atas rumah tinggal terdiri dari rumah permanent 60 unit, tidak permanent 54 unit, unit-unit rumah tersebut yang telah memiliki sambungan listrik sebanyak 90 unit, sambungan air bersih 7 unit dan yang memilki jamban pribadi 10 unit.
Politik
Kerusuhan berbau SARA yang meletus pada tahun 1999 yang lalu di Propinsi Maluku Utara tidak menyebabkan korban jiwa bagi warga desa Toniku karena selain desa ini penduduknya 100 % beragama islam juga ketika kerusuhan terjadi seluruh warga bersiap-siap menjaga desanya dari serangan pihak luar yang akan merusak, dimana sebelumnya kaum wanita dan anak-anak telah diungsikan terlebih dahulu ke Ternate, sehingga yang tinggal hanya kaum laki-laki.
Kerusuhan yang terjadi meninggalkan bekas yang kini masih terasa khsusnya dari sisi mata pencaharian warga, dimana sebelum kerusuhan terjadi sebagian besar masyarakat Toniku memiliki bagan yang digunakan untuk menangkap ikan. Satu unit bagan mampu mempekerjakan 5 orang yang dibayar dengan sistim bagi hasil 50:50 setelah dipotong biaya operasional. Pecahnya kerusuhan yang menyebabkan kekhawatiran dan was-was hampir satu mengakibatkan banyak bagan-bagan yang tenggelam karena tidak ada perawatan dari pemiliknya.
Pasca kerusuhan suasana politik desa Toniku cukup kondusif, hal ini terlihat dari penerimaan mereka terhadap tim faslilitator pilot project P2KP-3 cukup baik dan tidak ada rasa kecurigaan yang berlebihan. Selain penerimaan yang baik juga masyarakat desa Toniku dapat dikumpulkan untuk menerima penjelasan tentang P2KP tanpa rasa takut dan was-was.
Masalah dan Potensi
Beberapa permasalahan yang cukup menonjol di desa Toniku ialah :
•Ekonomi, akibat dari kerusuhan menyebabkan banyak warga yang awalnya sebagai buruh bagan menjadi berkurang.
Tidak adanya dermaga di Toniku menyebabkan kesulitan bagi warga untuk melakukan aktifitas ekonomi mereka khususnya untuk membawa barang-barang
hasil bumi ke kota Ternate, sehingga di desa Toniku mengenal hari pasar yaitu hari selasa dan sabtu.
•Sosial, kondisi masyarakat miskin di desa Tonkiku dengan kondisi rumah yang tidak layak membutuhkan santunan dan perbaikan rumah.
•Lingkungan, kondisi jalan-jalan yang ada di desa Toniku semuanya masih tanah, sehingga ketika hujan turun sebagian besar jalanan tergenang dan menjadi becek dan sulit untuk dilalui oleh kendaraan bermotor.
Upaya untuk menyelesaikan permasalahan telah dilakukan masyarakat meski belum optimal. Upaya ini tentu dilakukan karena masyarakat masih memiliki beberapa potensi yang dapat dijadikan sebagai sarana dalam memecahkan permasalahan mereka. Adapun potensi yang dimiliki desa Toniku ialah :
•Ekonomi, masih adanya bagan-bagan yang beroperasi di desa Toniku tentunya dapat menyerap tenaga kerja buruh bagan meskipun tidak sebanyak ketika sebelum kerusuhan. Selain bagan desa Toniku masih memiliki potensi yang cukup potensial yaitu kebun-kebun yang masih luas dan belumdioptimalkan
•Social, adat gotong royong atau kerja bakti masih menjadi satu kebiasaan bagi mereka seperti dalam membangun rumah, perkawinan, kematian dan lain- lain.
•Lingkungan, area tanah subur yang masih luas dapat dijadikan sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masayarakat desa Toniku
•Potensi pantai yang masih dapat dikembangkan sebagai dermaga untuk merapatnya speed boat dari atau ke Ternate.
Respon Masyarakat terhadap P2KP
Sebelum program P2KP masuk di desa Toniku beberapa program yang lain khususnya program dari pemerintah pernah masuk seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT), namun pada kenyataannya program ini mengalami kegagalan di tingkat aplikasi di lapangan. Kegagalan program BLT ini dikarenakan dalam hal penyaluran banyak menimbulkan kecemburuan warga, karena masyarakat sebagai penerima langsung dari program ini tidak dilibatkan secara langsung khususnya dalam menentukan siapa-siapa yang berhak. Selain hal tersebut berdasarkan penuturan masyarakat bahwa mereka tidak pernah tahu apa kriteria penerima BLT, karena semuanya telah ditentuakan oleh tim dari kecamatan.
Pelaksanaan program P2KP di tingkat masyarakat mendapat respon yang cukup baik, meskipun pada awalnya kebanyakan masyarakat lebih banyak menanyakan tentang masalah dana, namun dengan terus menerus tim faskel mencoba mengarahkan mereka tentang konsep P2KP yang sebenarnya. Resspon yang bagus ditunjukan dari keseriusan masyarakat dalam melakukan sosialisasi tingkat basis dan satu hal yang cukup menarik adalah permintaan mereka pada saat pelatihan agar waktunya ditambah satu hari lagi khusus untukmembahas tentang pemberdayaan dan kepemimpinan.
DESA SIDANGOLI DEHE
Sejarah
Desa Sidangoli Dehe merupakan pemekaran dari desa Sidangoli Gam (desa induk). Kata Sidangoli berasal dari bahasa Ternate “Sihidangori” yang berarti lihat saya sedangkan “Dehe” berarti ujung, sesuai dengan namanya orang banyak berdatangan ke desa ini meskipun hanya untuk singgah sebelum meneruskan perjalanan ke desa-desa yang lain atau menuju ke Tobelo (Kabupaten Halmahera Utara). Bagi warga masyarakat
yang akan melakukan perjalanan dari pulau Halmahera menuju Ternate atau sebaliknya dengan membawa kendaraan pribadi mau tidak mau harus lewat Sidangoli, karena disinilah satu-satunya pelabuhan di Halmahera Barat yang melayani pelayaran kapal ferry yang dapat mengangkut kendaraan roda empat.
Geografis
Desa Sidangoli Dehe merupakan desa dataran rendah dan berbatasan dengan laut, sehingga udaranya sangat menyengat ketika siang hari. Luas wilayah desa Sidangoli Dehe ± 150 Ha dengan ketinggain dari permukaan laut antara 0 m s/d 10 m. Kondisi alam desa Sidangoli Dehe menyimpan objek alam yang unik dan langka yaitu burung bidadari yang hanya keluar setiap pukul 06:00 pagi dan 06:00 sore.
Administratif
Secara Administratif desa Sidangoli Dehe berada di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
Desa Sidangoli Dehe di batasi oleh :
•Laut Maluku di sebelah selatan
•Desa Sidangoli Gam (Kabupaten Halmahera Barat) di sebelah barat
•Desa Domator (Kabupaten Halmahera Barat) di sebelah Utara
•Desa Ake Jailolo di sebelah Timur
Orientasi Lokasi Desa dan Jarak Tempuh
Perjalanan laut dari Ibu Kota Propinsi Maluku Utara dapat ditempuh dalam waktu ± 2 jam perjalanan dengan kapal fery dan waktu tempuh dengan speed boat ± 30 menit.
Sedangkan untuk mencapai desa Sidangoli Dehe dari Ibu Kota Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo dapat dilakukan melalui jalan darat dengan jarak tempuh ± 65 km.
Sosial dan Kependudukan
Jumlah penduduk desa Sidangoli Dehe berdasarkan data tahun 2005 sebanyak 1686 jiwa yang terdiri dari laki-laki 773 jiwa, perempuan 905 jiwa dengan jumlah jiwa miskin sebanyak 348 jiwa. Berdasarkan status rumah tangga terdiri dari 368 KK, sedangkan dari status kesejahteraan jumlah Keluarga Sejahtera-1 (KS-1) sebanyak 30 KK dan Pra Keluarga Sejahtera (Pra KS) sebanyak 28 KK . Komposisi penduduk seperti tersebut tersebar ke dalam 2 Rukun Warga (RW) dan 6 Rukun Tetangga (RT).
Secara etnis, desa Sidangoli Dehe di tempati oleh masyarakat dari berbagai etnis seperti Ternate, Bugis, Sangir, Buton, Jawa dan Manado, sedangkan etnis Ternate merupakan etnis mayoritas. Meskipun dengan keberagaman etnis yang ada, namun kehidupan masyarakat desa Sidangoli Dehe tetap rukun, berdampingan, berbaur dan masing-masing etnis atau suku tidak menciptakan kelompok-kelompok ekslusif. Dari sisi lain masyarakat pendatang berupaya untuk menyesuaikan dengan adat dan kebiasaan masyarakat asli sehingga tercipta keharmonisan hubungan sesama warga.
Karakter yang cukup menyita perhatian bagi desa Sidangoli Dehe ialah karakter masyarakat dari suku Bugis dan Sangir yang keras dan temperamental, dimana jika terjadi perselisihan sesama sukunya mereka tidak segan-segan untuk menggunakan kekerasan, bahkan menggunakan senjata tajam (badik).
Bahasa masyarakat desa Sidangoli Dehe yang biasa dipergunakan dalam berinteraksi sesama warga sehari-hari ialah bahasa Ternate dan Melayu Muda.
Gaya hidup masyarakat desa Sidangoli Dehe masih tergolong sederhana walaupun desa mereka merupakan tempat singgah msyarakat Tobelo yang akan bepergian ke
Ternate atau sebaliknya. Masyarakat desa Sidangoli selain beraktifitas di laut juga di kebun dan di jasa transportasi.
Starata kemasyarakatan di desa Sidangoli Dehe dipandang berdasarkan ketokohan baik non formal atau formal seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, ketua RW, ketua RT, ketua LPM dan tokoh pemuda dipandang karena kemampuan berorganisasinya, sedangkan Imam desa disegani dan dihormati karena dianggap memilki kharisma dan keluasan ilmu agamanya.
Simpul masyarakat yang ada di desa Sidangoli Dehe terdiri dari pengusaha mikro 12 jiwa, pengusaha kecil 15 jiwa, pengusaha menengah 17 jiwa, pemilik tanah ≥ 1 Ha 10 jiwa, pedagang sukses 15 jiwa, anggota dewan 1 jiwa, alim ulama 12 jiwa, perempuan 4 jiwa dan pemuda 12 jiwa.
Mata Pencaharian
Desa Sidangoli Dehe merupakan desa dengan potensi petanian, laut dan dekat dengan pelabuhan yang ada di Sidangoli Gam sehingga dari sisi mata pencaharian sangat beragamn.
Mata pencaharian masyarakat desa Sidangoli Dehe terdiri dari petani pemilik 25 jiwa, pedagang 59 jiwa, guru 6 jiwa, jasa (transportasi darat dan laut) 22 jiwa, Polri 2 jiwa. buruh (transportasi darat/terminal) 15 jiwa, pegawai negeri 8 jiwa, Migran/kerja di luar daerah 40 jiwa dan buruh pelabuhan 115 jiwa.
Kepemilikan Atas Aset
Dari jumlah penduduk yang tingga di desa Sidangoli Dehe sebagian masyarakat telah memiliki sarana transportasi yang terdiri dari sepeda motor 15 KK, mobil 1 KK, speed boat 7 KK dan lainnya (perahu kecil atau kole-kole) 206 KK. Sedangkan kepemilikan atas rumah tinggal berdasarkan data tahun 2006 terdiri dari rumah permanent 181 unit, tidak permanent (rumah gantung di pinggir pantai) 206 unit, unit-unit rumah tersebut yang telah memiliki sambungan listrik sebanyak 380 unit dan yang memilki jamban pribadi 181 unit.
Politik
Kerusuhan bernuansa SARA yang terjadi pada tahun 1999 menimpa seluruh desa yang ada di Propinsi Maluku Utara, tak terkecuali desa Sidangoli Dehe merasakan imbas dari kerusuhan ini. Berdasarkan penuturan kepala desa Sidangoli Dehe dan bebrapa warga yang berhasil ditemui mengatakan kerusuhan ini mengakibatkan kaum perempuan dan anak-anak di ungsikan ke Ternate menggunakan kapal milik perusahaan kayu lapis PT. Barito, sehingga yang tinggal hanya penduduk laki-laki dewasa untuk mengamankan desa mereka.
Bentrok fisik selama kerusuhan berlangsung ± 3 hari, namun perasaan was-was, khawatir, curiga dan dicekam ketakutan berlangsung hampir satu tahun. Kerusuhan yang terjadi meninggalkan korban dan duka nestapa dari dua kubu yang bertikai baik Islam ataupun Nasrani yang pada akhirnya kedua kubu menyesal sampai terjadi konflik diantara mereka karena yang didapat hanya kehancuran, kerugian dan kemiskinan demikian tutur kepala desa Sidangoli Dehe. Kerusuhan yang terjadi mengakibatkan komposisi masyarakat desa Sidangoli Dehe yang pada awalnya ada yang beragama
Nasrani sebanyak ± 25 % kini mereka semuanya telah keluar, sehingga penduduk desa Sidangoli Dehe kini 100% beragama Islam.
Suasana desa yang pada awalnya ramai kini menjadi sepi, fasilitas penerangan yang tadinya siang malam kini hanya menyala di malam hari saja dari pukul 18.00 – 06.00 WIT.
Kondisi politik di desa Sidangoli Dehe pasca kerusuhan kini sangat kondusif, pertentangan antar etnis ataupun agama tidak nampak lagi, meskipun terkadang masih saja ada warga yang memperbincangkan cerita konflik masa lalu, karena bagi mereka ini adalah pengalaman pahit dan mereka ingin melupakannya meskipun tidak mudah untuk melupakan kejadian masa lalu itu.
Suasana saling bersahabat diantara masyarakat yang pernah konflik tersebut terlihat dalam satu kegiatan yang diadakan pemuda desa Sidangoli Dehe yang mengadakan kegiatan “Sepak Bola Dangdut wanita” dimana salah satu pesertanya dari desa tetangga (desa Domato) yang penduduknya mayoritas Nasrani beretnis Manado, bahkan ketika mereka menjadi pemenang dalam pertandingan sepak bola ini tidak ada rasa kecewa atau benci di hati masyarakat desa Sidangoli Dehe. Suasana kondusif yang tercipta akan sangat membantu terhadap proses pelaksanaan pendampingan pilot project P2KP-3, karena masyarakat tidak perlu takut dan was-was lagi untuk berkumpul atau saling curiga.
Masalah dan Potensi
Beberapa permasalahan yang cukup menonjol di desa Sidangoli Dehe ialah :
•Ekonomi, masyarakat merasa kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.
•Sosial, sikap individualistis sudah ada gejala-gejalanya, sehingga sikap gotong royong sudah mulai luntur.
•Lingkungan, Masyarakat kurang memperhatikan lingkungannya terutama dalam hal kebersihan, sehingga banyak sampah dan got-got yang kotor.
Upaya untuk menyelesaikan permasalahan telah dilakukan masyarakat meski belum optimal. Upaya ini tentu dilakukan karena masyarakat masih memiliki beberapa potensi yang dapat dijadikan sebagai sarana dalam memecahkan permasalahan mereka. Adapun potensi yang dimiliki desa Sidangoli Dehe ialah :
•Ekonomi, sebagai desa yang memiliki laut desa Sidangoli Dehe memiliki potensi dalam hal hasil laut dan tambak-tambak udang.
Sebagai desa transit bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan baik dari atau ke Ternate maka fasilitas terminal angkutan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan perekonomian.
•Social, adanya kerusuhan telah menyadarkan pentingnya arti gotong royong atau kerja bakti, meskipun masih dalam hal-hal membantu orang hajatan atau kematian.
•Lingkungan, area tanah yang masih luas dan belum termanfaatkan secara optimal, kemudian pada tahun 2004 pihak agraria memberikan tanah Negara seluas 100 Ha untuk perluasan wilayah desa Sidangoli Dehe.
Respon Masyarakat terhadap P2KP
Sebelum program P2KP masuk ke desa Sidangoli Dehe beberapa program yang lain khususnya program dari pemerintah pernah masuk seperti program IDT, namun pada kenyataannya program ini mengalami kegagalan di tingkat aplikasi di lapangan. Kegagalan program IDT ini dikarenakan selain sikap warga yang kurang baik khususnya tidak konsekuen terhadap aturan main juga karena peran tenaga pendamping yang
kurang maksimal. Keterlibatan warga terhadap program atau proyek kurang partisipatif dan orientasinya masih pada uang bantuan artinya mereka tidak mau susah-susah untuk berproses maunya yang mudah-mudah saja.
Pelaksanaan program P2KP di tingkat masyarakat mendapat respon yang cukup baik hal ini nampak dari pesan yang disampaikan pada saat pelaksanaan sosialisasi awal oleh kepala desa Sidangoli Dehe yang mengharapkan semua lapisan untuk mendukung program ini, karena program ini menginginkan berakhir dengan baik. Hal yang disampaikan oleh kepala desa pada saat sosialisasi awal adalah agar program ini dapat dilaksanakan di tiap RT dengan mengundang semua warga.
Respon yang cukup bagus juga diungkapkan dari anggota LPM yang mengharapkan agar proses sosialisasi tidak hanya pada tingkat aparat tapi harus langsung terjun ke masyarakat agar masyarakat tahu tentang konsep P2KP yang sebenarnya
WIDGETIZE