Skip navigation.

Journal of a Tukang Potret

Pegawai Pintar Tidak Boleh Sama Pendapatannya dengan yang Goblok

, , , ,

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Taufik Effendi mengatakan, dia melihat, di satu segi kita menuntut agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) bekerja keras tapi di segi lain kita berkewajiban memberikan kesejahteraan kepada mereka.

“Tapi semua harus bekerja keras, jangan sampai ada lagi bermalas-malasan. Jadi tidak boleh ada pegawai Pintar Goblok Pendapatan Sama (PGPS),” ujar Menpan saat melakukan kunjungan ke instansi yang mengurusi masalah kependudukan di Kota Medan tersebut Rabu (31/10).

Menpan dalam kunjungan ini diterima oleh Sekda Medan Drs H Afifuddin Lubis MSi, didampingi Kaban Infokom Sumut Drs.H.Eddy Sofyan MAP Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan.

Menpan juga memaklumi, gaji terendah PNS Rp1,3 juta, dan untuk 2008 akan ditingkatkan terendah menjadi Rp1,8. Namun ini dirasakan perlu ditingkatkan lagi kalau bisa terendah mencapai Rp5 juta.

Saat ini pihaknya telah membahas Remonisasi Nasional tentang sistem penggajian, di Indonesia hanya ada tiga tingkatan sistem penggajian, seharusnya 12 tingkatan, di negara maju sudah 20 tingkatan bahkan ada yang lebih, ungkapnya.

Untuk memberlakukan sistem ini, lanjutnya, ada beberapa syarat, yaitu tidak boleh ada pegawai PGPS, pegawai yang malas diberdayakan, dididik, dilakukan job evaluation, job greting, job training, job discription serta wujudkan visi dan misi di unit kerja masing-masing malalui eksperimen berapa kebutuhan yang riil di kantor, unit kerja, atau di instansi tersebut.

Peranan Penting

Di lain hal, Menpan mengungkapkan, Dinas Kependudukan memiliki peranan penting dan sangat strategis sebagai prasyarat untuk memberantas tindakan korupsi, untuk itulah peranan yang luar biasa ini harus digunakan untuk dijadikan sebagai kepandaian yang positif.

Menpan mengatakan, terjadinya kejahatan Perkreditan, Perbankan awalnya terjadi di Dinas Kependudukan, dimana proses penerbitan KTP yang dibuat secara ganda yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindakan melakukan korupsi.

Untuk itulah, peranan Dinas Kependudukan ini sangat strategis, ungkap Menpan di hadapan para pegawai yang mengurusi masalah KTP/KK serta hal kependudukan.

“Saya kepingin agar pegawai Disduk tau betul peranannya, mereka harus bekerja dengan baik karena peranan mereka sangat strategis, baik berupa perancanaan, melakukan dan investasi ke depan, karena itu saya datang kemari untuk memberikan dorongan kepada mereka,” ujarnya

Sistem ini sudah dicoba di tiga Departemen, yaitu Keuangan, Pajak dan KPPN, untuk meberlakukan sistem penggajian ini telah dikeluarkan dana Rp6,2 triliun untuk satu departemen dan untuk keseluruhan Rp62 triliun, dengan sistem ini maka telah tertutupi kebocoran Rp150 triliun, jadi manfaat remonisasi tersebut dapat menutupi kebocoran, menghemat keuangan negara, dan menambah pemasukan devisa negara.

Menpan juga menegaskan kepada tiga Depertemen yang telah dilakukan Remonisasi Nasional ini mereka tidak bisa macam-macam lagi, bila terjadi pelanggaran dan kecurangan akibatnya adalah masuk bui, ungkapnya tegas.

Selain itu juga Menpan mengharapakan agar bangsa ini bangkit, jangan menjadi ayam boiler, ditempatkan di kandang yang sempit diberi makan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi harus menjadi ayam kampung yang siap bertarung, mengkais dengan kaki yang kuat untuk mencari makan, sehinga dapat bekerja untuk menyekolahkan anaknya.

Dia juga membandingkan negara Mesir, dan lainnya, yang mengatakan maju dan mundurnya negera bukan disebabkan kerana negara itu tua, atau sumber daya alamnya tetapi adalah sumber daya manusianya.

Menurutnya ada sepuluh dasar prinsip yang harus dilakukan oleh bangsa kita ini bila kita ingin maju, yaitu punya etika untuk menghormati yang tua, kejujuran, bertanggung jawab, hormat pada aturan dan hukum, hormat pada hak orang lain, cinta kepada pekerjaan, berusaha keras untuk menabung dan berinvestasi, bekerja keras, tepat waktu dan jangan suka menyalahkan orang lain.

My comment:
Ini baru pendapat!
Tadinya mau saya posting di Warta Bontang, tapi sudah pasti bakal banyak yang tersinggung :D

Empat Hari di Sana'aTujuh Indikator Kebahagiaan Dunia

Comments

Niko 8. November 2007, 06:33

bener banget ya, sebaiknya pegawai yang pinter tidak boleh disamakan gajinya dengan pegawai yang bodoh. kalau seandainya negara ini digarap oleh orang-orang yang bodoh, lantas mau dibawa ke mana negara kita ini?
ironisnya, banyak pegawai pinter yang jadi bodoh dengan melakukan tindakan tercela, seperti korupsi dan yang lainnya. lalu, jika demikian mana yang harus mendapatkan gaji yang besar?
pegawai pinter tapi bodoh atau pegawai bodoh tapi pinter!?he2x...saya berpendapat pecat saja mereka....hi2x!

M. R. Taufik 8. November 2007, 08:37

Nicoustic, tulisanmu yang terakhir cuma ada di negeri impian. Kalau pinter ya pinter, bodoh ya bodoh.
Yang jadi masalah, kalau di sekolah bolehlah masih ada yang pinter masih ada yang bodoh.
Tapi di dunia kerja dan apalagi gajinya diduitin rakyat, gak ada lagi cerita ada yang bodoh dapet gaji. Tapi musti langsung saja dipecattt. Rugi rakyat bayarin mereka :D

Niko 8. November 2007, 09:15

ya juga ya mas!!!bener, seharusnya sejak seleksi pegawai negeri pertama diperketat aturannya..tapi masalahnya yang namanya pinter itu relatif...banyak orang yang mendapat nilai buruk di pendidikan formal tetapi dalam prakteknya bagus..ruwet..

pendapat saya (semoga gak ada di republik mimpi p: ), walaupun ada aturan yang membatasi seleksi pegawai negeri tetapi implementasinya tidak ada. jujur saya salut terhadap ketatnya aturan dalam seleksi PNS, tetapi sampai bawah implementasi bukannya tidak ada tetapi kurang, termasuk dalam hal pemecatan pegawai bodoh... :cool:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31